Defisit APBK Pidie Dipertanyakan

Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie kembali mengalami defisit sesar Rp51 milyar. Defisit sebenarnya hanya berkisar Rp25 milyar, tetapi karena harus menganggarkan dana pilkada yang sebesar Rp26 milyar, maka nilai defisit anggaran pun menjadi membengkak.

Ini bukan kali pertama APBK Kabupaten Pidie mengalami defisit. Pada tahun 2007, APBK Kabupaten Pidie mengalami defisit hingga Rp170 milyar, dan hal itu merupakan defisit paling parah dalam sejarah kabupaten ini.

Menanggapi defisit anggaran ini, Staff Pidie Transparansi Anggaran Pidie (PiTA-Pidie) Habibi Haskha menyatakan bahwa penganggaran untuk Pilkada memang sudah menjadi tugas pemerintah kabupaten, tetapi hal ini tidak akan menjadi parah jika pemerintah punya fokus penganggaran.

Habibie mendesak agar Pemda menunda penganggaran untuk proyek fisik yang kurang mendesak, tetapi lebih fokus untuk belanja sosial dan publik. Ia juga menganjurkan agar anggaran untuk operasional pejabat sebaiknya dipangkas, terutama sekali tunjangan untuk pejabat.

“Sebaiknya tunjangan untuk pejabat di pangkas, bukan insentif untuk dokter spesialis yang dipangkas. Jika insentif untuk dokter yang dipangkas, maka itu bisa mempengaruhi layanan kesehatan untuk rakyat,” katanya.

Sementara itu, aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR), Huslidariandi, menganggap defisit APBK ini sebagai bukti konkret pemerintah kabupaten dalam mengelola anggaran untuk kepentingan rakyat.

Huslidariandi juga mengeritik ketidakmampuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), padahal kabupaten punya potensi ekonomi yang sangat besar.

Selain itu, tambah Huslidariandi, ada pihak-pihak tertentu di belakang layar yang bermain dalam proses penganggaran ini, yang tujuannya adalah memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Menanggapi berbagai persoalan di atas, Bupati kabupaten Pidie H Mirza Ismail. S.Sos mengaku sangat optimis bahwa pemerintahannya bisa mengatasi persoalan defisit anggaran pada tahun 2011 ini.

Untuk mencapai target itu, sang Bupati menjelaskan di sela-sela peresmian water park di Kelapa Satu Benteng, Kecamatan Kota Sigli, bahwa pihaknya akan menarik anggaran sejumlah proyek fisik yang belum mendesak, lalu mengalihkannya untuk pengembangan sektor real yang menggerakkan ekonomi rakyat.