Butuh TOEFL 600 Atau Revolusi Mental?

Gita Wirjawan, yang baru saja menjadi Menteri Perdagangan Oktober 2011 lalu, punya wacana baru: PNS di kementerian perdagangan wajib menguasai bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 600.

Banyak orang yang mengeluh. Maklum, jumlah PNS yang bisa bahasa Inggris masih sedikit. Jika aturan ala Gita Wirjawan yang diberlakukan, maka PNS di kementerian perdagangan akan berkurang drastis. Terhadap ide Gita Wirjawan ini, seorang teman di facebook berseloroh, “kenapa pusing-pusing cari karyawan Toefl 600, langsung saja rekrut karyawan dari negara-negara yang berbahasa Inggris. Mumpung di sana lagi krisis dan pengangguran lagi meningkat.”

Tetapi, bagi kami, masalah bukan di situ. Bukan pula soal teknis pemberian kursus bahasa Inggris terhadap setiap PNS dan calon PNS. Soal penguasaan bahasa asing memang sangat penting, apalagi dijaman yang disebut “globalisasi”. Toh, Marx, filsuf besar kaum proletar itu, menganjurkan agar proletar bisa menguasai banyak bahasa asing. “Bahasa asing”, kata Marx,” adalah senjata dalam perjuangan hidup.”

Cuma, ada pertanyaan besar yang mengganjal bagi kami: apa korelasi penguasaan bahasa Inggris dengan pembangunan ekonomi rakyat saat ini? Apa iya, persoalan hambatan perdagangan adalah soal bahasa?

Gita Wirjawan, yang merujuk pengalamannya saat memimpin BKPM, menganggap penguasaan bahasa Inggris sangat penting untuk kementeriannya. Maklum, kata alumnus Harvard University ini, Kemendag banyak berhubungan dengan dunia luar, khususnya dengan investor dan pedagang.

Nah, di situlah pangkal masalahnya: paradigma perdagangan di kemendag masih berorientasi kolonialistik. Yah, buktiknya: masih menghamba kepada modal asing dan perdagangan luar negeri. Padahal, berbagai kritik publik selama ini justru menyalahkan kebijakan perdagangan kita yang pro-liberalisasi.

Di kementerian perdagangan, khsususnya di pucuk pimpinannya, masih berlaku penyakit—meminjam istilah Bung Hatta–“economische minderwaardigheid”, suatu penyakit rendah diri dalam perekonomian. Penyakit ini, misalnya, tercermin dari ketergantungan yang sangat berlebihan terhadap modal asing. Seolah-olah, ketika modal asing itu meninggalkan kita, maka hancurlah seluruh perekonomian kita.

Penyakit ini juga nampak jelas terhadap penerimaan pemerintah terhadap agenda perdagangan bebas. Padahal, ditinjau dengan rumus apapun, agenda perdagangan bebas tidak akan menguntungkan ekonomi nasional Indonesia. Yang terjadi justru kebalikannya: sebagian besar produk industri dalam negeri, juga produk pertanian kita, hancur lebur karena tidak kompetitif dan kehilangan pasarnya.

Yang perlu dikejar dari Kementerian Perdagangan adalah keberpihakannya kepada kepentingan nasional. Sebab, sejak jaman orde baru hingga sekarang, keberpihakan terhadap kepentingan nasional itu sudah menghilang dalam kebijakan perdagangan nasional kita.

Sementara itu, kalau soal kinerja PNS di Kemendag (juga di departemen-departemen lainnya), yang diperlukan adalah etos kerja, kreatifitas, dan patriotisme. Tidak ada gunanya mereka menguasai bahasa Inggris, jikalau etos kerja rendah, kedisiplinannya amburadul, kreatifitasnya tumpul, dan patriotismenya luntur.

Karena itu, dalam fikiran kami, yang diperlukan Gita Wirjawan dan jajarannya adalah revolusi mental: perubahan dalam hal cara berfikir, cara kerja/berjuang, cara hidup (percaya pada diri sendiri, optimisme, kegembiraan dalam kerja, jiwa baru dan semangat baru). Hal-hal itulah yang mesti digembleng dan digelorakan di seluruh kementerian serta aparatus negara.

Kita harus menggempur perasaan inlander di kalangan bangsa kita, khususnya di kalangan pemimpin bangsa. Kita harus memeluk semangat yang dulu dikobarkan oleh pejuang kemerdekaan: sikap “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari) di kalangan rakyat Indonesia.