Apakah AS Mau Menerima Kenyataan Agar Dunia Menjadi Damai?

Melihat pemaparan dari para ahli geopolitik dan pendapat sejumlah pemimpin negara, penulis berkesimpulan satu-satunya jalan bagi perdamaian dunia yang mungkin dicapai dalam perkembangan geopolitik saat ini, adalah elit politik dan ekonomi negara Amerika Serikat segera sadar dan mengakui bahwa mereka bukan lagi penguasa dunia.[1] Tanpa penerimaan atas realitas itu, dunia akan terus memanas hingga sampai titik didih yang semakin banyak memusnahkan manusia dan capaian peradabannya.

Ukraina dan Timur Tengah sudah mencapai titik didih itu, ledakan drone, rudal dan bising peluru memakan banyak korban, baik langsung maupun tidak langsung. Taiwan, Laut Tiongkok Selatan dan Semenanjung Korea juga tampaknya mau menyusul.

Grafik menurunnya ekonomi AS dan menguatnya ekonomi Tiongkok sudah membentuk kecenderungan dari waktu ke waktu dan, berdasarkan kecenderungan itu serta capaian yang ada, Tiongkok akan semakin jauh melampaui Amerika Serikat.[2]

Perkembangan ini menjadikan Tiongkok sebagai magnet baru bagi banyak negara Selatan (Global South). Terlebih Tiongkok mengedepankan pendekatan berbeda. Barat mungkin masih sulit melepaskan sisa-sisa mentalitas kolonialnya, sementara Tiongkok maju dengan semangat solidaritas sebagai Bangsa yang sama-sama pernah mengalami penjajahan. “Kita adalah kawan yang senasib,” kata Xi Jinping ketika menerima kunjungan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, awal April lalu.

Apa yang menyebabkan Tiongkok bisa mengungguli AS? Banyak faktor yang sudah dibahas para ahli. Di antara pembahasan-pembahasan tersebut, penulis memilih satu pendapat non-mainstream yang kiranya paling bisa menjelaskan keunggulan tersebut. Penjelasan ini datang dari Prof. Michael Hudson, seorang ekonom yang banyak menulis sejarah dan filsafat ekonomi.

Hudson mengatakan kejatuhan AS disebabkan fokus kebijakan mereka yang menguntungkan kapital finance di satu sisi dan mengakibatkan deindustrialisasi di sisi lain. Padahal kapital finance mengandung watak parasit dan menciptakan gelembung-gelembung ekonomi yang tidak memiliki keterkaitan material dengan produksi riil barang dagangan. Sebaliknya, Tiongkok memfokuskan pengembangan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dukungan negara yang luar biasa besar. Kepemimpinan (dalam narasi Barat sering disebut “otoritarian”) dan kebijakan anti-korupsi yang tegas juga menjadi faktor penunjang keberhasilan yang melekat.

Dengan demikian tidak heran bila Tiongkok saat ini mendominasi 35% output industri manufaktur dunia. Persentase ini setara dengan total output manufaktur 10 negara ranking teratas lainnya, termasuk AS yang menyumbang 12%.

Keunggulan dalam bidang ekonomi ini diperkuat dengan kemampuan diplomasi Tiongkok yang memang berbeda level dibandingkan Amerika Serikat. Prof. Jeffrey Sach mengatakan kemampuan diplomasi AS sangat menyedihkan. Mereka hanya tahu cara memberi perintah bahwa anda harus melakukan ini dan itu, tapi tidak mengerti cara bernegosiasi. Mungkin ini hanya sarkasme karena kekesalan, tapi Sach mengatakan demikianlah pengalamannya selama terlibat dalam berbagai kerja internasional.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan, bertentangan dengan narasi yang banyak berkembang, ia merasakan kepemimpinan Tiongkok sangat bersahabat, sopan, menghormati serta memahami budaya dan perbedaan. Menurutnya, ini sesuatu yang tidak ditemukan ‘di tempat lain’.  Anwar menambahkan bahwa dalam berjam-jam pertemuan dengan Perdana Menteri Li Qiang dan delegasi Tiongkok, tidak ada sikap arogan, merendahkan, ataupun ultimatum.

Pendapat Anwar tadi mewakili pendapat banyak negara di dunia, dari Afrika, Amerika Latin, hingga di Asia sendiri. Afrika mendapat perhatian besar dengan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat, dari jalan raya, rel kereta api, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Tanggal 29 Mei lalu Xi Jinping menerima pemimpin negeri-negeri Arab kegiatan Forum Kerjasama Tiongkok-Arab. Tiongkok sekarang menjadi pembeli terbesar minyak dan gas dari Timur Tengah.

Dunia sangat membutuhkan sikap bijaksana. Selain segi negatif berupa kolonialisme, peradaban Barat telah memberikan sumbangan besar bagi capaian peradaban umat manusia. AS sebagai negara yang memimpin harus bisa menerima realitas keberadaan dan peran Tiongkok yang semakin besar. Tidak hanya Tiongkok, tapi mayoritas bangsa tak lagi melihat AS sebagai ‘pemimpin’ apalagi penguasa dunia.

Tantangan ini yang barangkali diketahui, tapi tidak bisa diterima. Sebagaimana ungkapan lama;  kekuasaan itu seperti candu, AS menggunakan berbagai cara untuk mempertahankannya. Filsuf Rusia, Aleksander Dugin, mengatakan dunia unipolar sudah selesai, tapi unipolar ini masih berupaya melakukan devide et impera seperti naga terluka yang memaksakan keinginan agar dunia tetap menggunakan sistemnya yang sudah sekarat.

Sebagai negara sahabat, Indonesia tentu bersedia memaafkan praktik kolonialisme dan neokolonialisme yang pernah diterapkan Barat. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan. Ada syarat yang harus dipenuhi, salah satu yang terpenting adalah tak ada lagi dikte ataupun ancaman terhadap independensi Indonesia dalam mengambil keputusan bagi kepentingan nasionalnya. Dalam bagian dari independensi itu, Presiden terpilih Prabowo sudah sangat lugas, “Kami senang berteman dengan Anda, tapi Anda jangan melarang kami berteman dengan siapapun”. Tapi ancaman untuk tidak membeli produk persenjataan Rusia masih membayangi pembelian F-15EX AS dari rencana sebelumnya SU-35 Rusia.

Peradaban manusia berkembang maju seiring kemakmuran yang diciptakan. Kapitalisme dipuji Karl Marx karena mampu mengembangkan tenaga produktif sedemikian rupa sehingga menghasilkan produksi massal barang kebutuhan (berlimpah) yang tak pernah terjadi dalam ratusan ribu tahun keberadaan Homo Sapiens. Tapi ia juga mengkritik kapitalisme karena melimpahnya barang kebutuhan yang diproduksi secara sosial hanya dinikmati segelintir orang dalam bentuk profit.

Selama puluhan tahun dunia unipolar, segelintir kapitalis finance dan industri persenjataan AS memanen profit dari seluruh dunia tanpa butuh kerja keras. Hanya satu kekuasaan politik AS yang lepas dari dua kepentingan tersebut yang dapat melihat perubahan dunia secara jernih dan menerapkan politik luar negerinya yang sama sekali baru. Tiongkok tidak menawarkan sosialisme dalam kerjasamanya, tapi ia menawarkan suatu tahap perkembangan kapitalisme industri yang sangat dibutuhkan negeri-negeri Selatan.

Pilihan antara kapital finance yang bersifat parasit dan kapital industri yang bersifat produktif dan progresif berada di depan dunia. Sebagian besar negara Selatan telah memutuskan bahwa sistem berbasis kapitalisme industri lebih mereka butuhkan daripada berbasis kapitalisme finance yang menyertakan perang. Kenyataan ini yang harus bisa diterima oleh elit AS atau dunia akan tenggelam dalam perang.

 

Dominggus Oktavianus

Sekretaris Jenderal DPP PRIMA

 

[1] Presiden Serbia, Aleksander Vucic, dengan beratnya mengatakan perang besar di Eropa akan meledak dalam beberapa bulan mendatang. “Kereta api sudah meninggalkan stasiun dan tidak ada yang bisa menghentikannya.” Prabowo Subianto, Presiden terpilih, mengatakan masing-masing pihak butuh kompromi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Sementara pendapat para ahli merujuk pada sejumlah wawancara dan tulisan dari nama-nama: John Marsheimer, Jeffrey Sach, Kishore Mahbubani, Ricard Wolf, Michael Hudson, dan lain-lain.

[2] Perhatikan dan bandingkan data-data pertumbuhan ekonomi, GDP, output industri manufaktur, teknologi dan inovasi, di kedua negara.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid