Amalkan Pancasila, Mahasiswa Dampingi Petani Cilangkap Menuntut Hak Atas Tanah

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Advokasi Rakyat Untuk Masyarakat (ARUM) mendampingi petani yang tergabung dalam organisasi Forum Solidaritas Masyarakat Petani Cilangkap (FSMPC) menggelar aksi massa didepan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Kamis (7/12/2017)

Aksi ini memprotes penggusuran lahan agraria seluas kurang lebih 43 hektar. Penggusuran tersebut terjadi di Desa Cilangkap, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, oleh PT. Wira Karya Persada (PT WKP). Padahal, lahan yang digusur itu terbilang produktif. Hampir rata-rata petani Cilangkap menanam karet sebagai salah satu komoditas di Desa Cilangkap.

Bermula dari tahun 1973, petani Desa Cilangkap sudah menggarap lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu, karena terlantar. Namun, memasuki periode tahun 2002, tanah tersebut menjadi sengketa.

Dikutip dari pers rilis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Komisariat Pandeglang (LMND Pandeglang), persidangan sudah berjalan sebanyak dua kali. Sidang pertama, Penasehat Hukum dari perusahaan tidak membawa surat kuasa, sehingga Majelis Hakim menunda sidang. Sidang kedua, Penasehat Hukum daripada perusahaan tidak hadir.

Petani Cilangkap menuntut untuk dilaksanakannya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selain itu, mahasiswa dan petani juga menuntut penyelesaian konflik agraria sesuai UU Nomor 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

“Jelas petani harus menuntut pelaksanaan UU No. 5/1960. Karena sudah sejak puluhan tahun banyak dikuasai perusahaan,” kata Yunus, aktivis LMND Pandeglang.

Sejak para petani Cilangkap diadvokasi oleh LBH Tri Dharma Indonesia dan mahasiswa, petani belum mengalami kekerasan fisik oleh aparat dan preman. Petani hanya mengalami bentuk-bentuk intimidasi secara verbal dari pihak aparat dan preman. Akan tetapi, sebelum LBH Tri Dharma Indonesia dan mahasiswa ikut serta dalam pendampingan petani, salah satu petani yang bernama Amsari mengalami tindak kekerasan dari pihak aparatur negara.

“Ia didorong dengan menggunakan laras Panjang dan dimasukan kedalam mobil aparat atas tuduhan memprovokasi petani lain untuk mempertahankan tanah tersebut,” ungkap Yunus.

Yunus menilai, penggusuran terhadap petani Cilangkap merupakan penghianatan terhadap Pancasila.

“Tentu melanggar arti daripada nilai- nilai Pancasila. Secara konstitusi, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera,” tegasnya.

Dalam aksi ini mahasiswa dan Petani Cilangkap juga menuntut pihak Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyelesaikan sengketa antara petani dan perusahaan dengan seadil-adilanya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Mahasiswa dan Petani Cilangkap menuntut penyelesaian konflik agraria sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Gilang Andaruseto Prabowo, kontributor berdikarionline.com wilayah Banten

Foto Ilustrasi: Mahasiswa dan Petani menggelar aksi massa didepan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Lebak, Banten/Dokumen Yunus

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid