Aliansi Parlemen Jalanan Tuntut Gubernur Riau Mundur

Ratusan massa dari Aliansi Parlemen Jalanan  Riau menggelar aksi massa di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (10/11). Mereka menuntut Gubernur Riau, Rusli Zainal, segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Aliansi Parlemen Jalanan menilai Rusli Zaenal telah gagal mensejahterakan rakyat Riau dan telah melakukan sejumlah kejahatan. “Rusli Zaenal gagal memimpin rakyat Riau. Ia juga terlibat berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasan,” ujar seorang orator.

Menurut Desri Kurnia, humas dari Aliansi Parlemen Jalanan, gubernur Rusli Zaenal punya 10 dosa politik yang tidak bisa dimaafkan. Diantaranya: tidak mengusut illegal logging, diduga terlibat korupsi APBD, mafia hukum, pelanggaran HAM, tidak serius menyelesaikan konflik agraria, dan lain sebagainya.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa juga menuding gubernur Rusli Zaenal sebagai antek neoliberalisme. “Banyak sekali keputusan Rusli Zaenal yang berbau neoliberal. Diantaranya soal obral kekayaan alam kepada pihak swasta,” ujar aktivis Serikat Tani Riau (STR), Muhamad Riduan, dalam orasinya.

Aksi ini sempat berjalan panas. Ketika massa berusaha mendekati pintu masuk kantor Gubernur, Polisi dan Satpol PP berusaha mendorong massa agar menjauh. Tetapi situasi ini tidak berkembang menjadi kericuhan besar karena massa memilih demonstrasi damai.

Selain menggelar aksi massa di kantor Gubernur Riau, ratusan massa Aliansi Parlemen Jalanan ini juga bergerak ke Kantor RRI Pekanbaru. Mereka membacakan seruan politik melalui radio agar Rusli Zaenal segera ditangkap untuk mempertanggung-jawabkan kejahatannya.

Aksi ini diikuti oleh sedikitnya 22 organisasi gerakan di Riau. Itu meliputi gerakan mahasiswa, gerakan buruh, kaum tani, dan miskin kota, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Para petani dari pulau padang, yang turut menjadi korban dari kebijakan gubernur Rusli Zaenal, juga terlibat dalam aksi ini. Mereka menganggap Gubernur Rusli Zaenal telah melindungi kepentingan HTI sejumlah perusahaan swasta di Provinsi Riau.

Salah satunyanya adalah kebijakan HTI untuk PT. RAPP di pulau padang, kabupaten kepulauan Meranti. Masyarakat pulau padang khawatir operasional PT. RAPP akan merusak lahan gambut di pulau tersebut dan berpotensi menenggelamkan pulau kecil ini.