Pilkada dan Kesejahteraan Rakyat

Tahun 2024 tahun politik. Kita sudah menjalankan tiga Pemilu serentak yakni memilih legislatif (pusat sampai daerah), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Pemilu 2024 bisa dikatakan berjalan dan memenuhi tujuannya walaupun masih ada gugat-menggugat, penyelenggaraanya bermasalah dan terakhir kita disuguhkan kenyataan bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dipecat DKPP RI karena perbuatan asusila.

Dari Pemilu kemarin, tampak rakyat punya hasrat dan keinginan yang kuat menyukseskan Pemilu. Terbukti tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu mencapai 81 persen, melampaui target dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) : 79,5 persen. Tingginya angka partisipasi ini menjadi basis legitimasi kepemimpinan nasional terpilih: Prabowo-Gibran dalam menjalankan pemerintahan yang mantap dan tidak goyah ke depannya.

Jika kita telisik lebih dalam, banyak sekali faktor yang memotivasi rakyat berbondong-bondong menyukseskan Pemilu 2024 yang merupakan salah satu agenda demokrasi formal lima tahunan dalam mengganti kepemimpinan nasional. Salah satunya: tersemat harapan paling dasar dan utama yakni bagaimana nasib rakyat yang sudah mencapai 281.603.800 jiwa dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial setelah Pemilu usai. Ini tercermin dalam bentuk terjaminnya : sembilan bahan pokok (sembako), pendidikan, kesehatan dan hari tua di tengah gelombang kemiskinan yang gejalanya setiap tahun ada penurunan seperti di tahun 2023 penurunannya sampai 680 ribu.

Harapan-harapan seperti di atas tidak berpijak pada kekosongan namun pada kenyataan dan pengakuan khalayak bahkan dunia luar sana bahwa Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam, mulai dari udara, air, tanah, tambang, laut, hutan, wisata yang tak habis-habisnya. Inilah basis para pendiri bangsa mencetuskan Pasal 33 UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ke depan, tepatnya 27 November 2024, rakyat di 37 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota dimandatkan lagi untuk memilih kepala daerah: Gubernur, Bupati/Walikota yang merupakan satu rangkaian dengan agenda Politik di tahun 2024. Tentunya harapan rakyat tidak jauh berbeda dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 kemarin ketika kehendak mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat atau mencapai Indonesia Emas melalui persatuan nasional, Industrialisasi dan Hilirisasi, dicarikan jalan untuk dimenangkan. Karena itulah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak dapat dipisahkan dari hasil-hasil Pemilu di tingkat nasional.

Harapan kita: (hasil) Pilkada tidak menjadi ajang menegasikan walau kita tidak menutup kemungkinan bahwa hasil Pilkada dan politik perwujudannya bisa menjadi ajang kritik atau suatu bayangan alternatif bagaimana kerja-kerja mewujudkan kesejateraan rakyat itu bisa dilakukan dengan baik dan benar (mulai) di tingkat daerah.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid