Adakan Rembug Tani, Kerukunan Warga Kaliputih Tuntut Hak Atas Tanah

Semarang, Berdikari Online – Warga yang tergabung dalam wadah Kerukunan Warga Kaliputih mengundang anggotanya dalam acara Rembug Tani, Jumat pagi tadi (12/1/24).

Rembug Tani diadakan dengan tema “Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Obyek Eks.HGU PTPN IX Kebun Merbuh Kalidapu Singorojo Kabupaten Kendal Berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No.1743 K/ Pdt/2004” untuk dapat diprioritaskan dalam proses pemberian sertifikat oleh Presiden Jokowi ditahun 2024.

Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua PW STN Jawa Tengah Bagas Ardiyanto (41) yang menyatakan bahwa petani telah mempunyai keputusan hukum berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No.1743 K/ Pdt/2004 yang awalnya diketahui bahwa obyek perkara konflik agraria warga Kaliputih yang mengarap tanah seluas + 2.917,02 Ha saat berkasnya didaftarkan dalam program obyek reforma agraria (TORA) sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2018 di Kantor Kementrian ATR/ BPN Pusat.

Dirjend Konflik Reforma Agraria Kementrian ATR/ BPN Pusat saat itu menyatakan bahwa, obyek eks HGU PTN IX Kebun Merbuh terletak di kebun Kesruk, Kalidapu dan Munggang telah habis masa pengelolaan HGUnya pada tahun 2005 dan tidak diberikan masa perpanjangan pengelolaanya karena berkonflik, selain itu obyek tersebut telah mempunyai kekuatan hukum atas putusan Mahkamah Agung 2004, sehingga tidak tepat dimasukan menjadi obyek TORA.

Abdul Kholik (DPD RI Provinsi Jawa Tengah) pada (23/9/23) telah membawa permasalah konflik agraria PTPN IX Kebun Merbuh dengan warga Kaliputih Singorojo Kendal kedalam rapat Komisi I DPD RI di Jakarta dengan melibatkan mitra terkait seperti Kementrian ATR/ BPN, Mentri Keuangan, BUMN, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Hukum dan Ham serta Mahkamah Agung. Dalam rapat tersebut dapat digaris bawahi bahwa dalam putusan Mahkamah Agung kasus PTPN IX dengan warga Kaliputih belum dilakukan pengajuan eksekusi atas putusan MA dan kasus tersebut telah masuk dalam Kamar Perdata MA.

Dalam acara Rembug Tani juga turut dihadiri Siswo Abadi (43), mewakili Pembina Kelompok Pemuda (KPD) Dusun Spare Desa Ngesrep Balong yang telah menerima SK Perhutanan Sosial dari Presiden Jokowi seluas + 388 Ha. Perwakilan petani yang masih menuntut kejelasan obyek tanah yang digarapnya seperti Petani Gondoroso Kalirejo dan Cacaban Singorojo, warga yang menetap di lingkungan perumahan diKawasan Hutan, Dukuh Sukir Desa Pakis Limbangan.

Rembug Tani merupakan sebuah cara kita sebagai masyarakat timur untuk selalu memusyawarahkan segala persoalan yang ada, Penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana mandat Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi adalah cara negara mengatasi konflik Agraria bangsa ini, tentunya Petani dalam Pemilu 14 Februari besok untuk dapat memilih calon Presiden yang berkomitmen meneruskan program-program yang dibuat Presiden Jokowi dan program tersebut terdapat dalam Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo Gibran, tungkas Bagas Ardiyanto di ahir acara rembuk tani di kendal.

(JackPa)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid