FKPPAI Desak Pemerintah Buka Kajian Rencana Pemindahan Badak Jawa Ke Alas Purwo

Jakarta, Berdikari Online – Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI) mendesak pemerintah membuka hasil kajian ilmiah terkait wacana pemindahan sejumlah badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal FKPPAI, Arief Dharmawan, menilai rencana pemindahan satwa langka tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kelayakan habitat tujuan, keselamatan satwa, serta manfaat jangka panjang bagi upaya konservasi badak Jawa.

Arief menegaskan, komitmen pendanaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek kelayakan ekologis dan prosedur penyelamatan satwa.

“Badak Jawa adalah warisan hayati bangsa. Pemerintah harus membuktikan bahwa pilihan lokasi dan metode pemindahan benar-benar meningkatkan peluang hidup satwa ini. Komitmen pendanaan tidak dapat menggantikan pembuktian kelayakan,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Dia merespons wacana pemindahan badak Jawa yang sebelumnya disampaikan Hashim Djojohadikusumo. Menurut Arief, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka perkembangan kajian, pihak yang bertanggung jawab menyusunnya, hingga mekanisme penilaian oleh para ahli independen.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan pada 16 November 2026 menyampaikan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan. Sejumlah aspek, mulai dari penentuan lokasi, jumlah individu badak, metode pemindahan hingga jadwal pelaksanaan, masih memerlukan kajian.

Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah pada 17 November 2026 juga menegaskan bahwa pemindahan tidak akan dilakukan sebelum kajian ilmiah secara menyeluruh membuktikan kelayakan kawasan tujuan.

FKPPAI meminta pemerintah konsisten menjalankan komitmen tersebut. Arief mengatakan, kajian kelayakan harus mencakup ketersediaan pakan sepanjang tahun, sumber air, kubangan, luas ruang jelajah, potensi penyakit, risiko pengangkutan, hingga kemampuan adaptasi badak di habitat baru.

Selain itu, pemerintah harus memperhitungkan dampak pengambilan sejumlah individu terhadap keberlangsungan populasi badak Jawa yang masih berada di Taman Nasional Ujung Kulon.

“Kelayakan Alas Purwo belum dipastikan. Pemerintah perlu membuka hasil kajian dan perbandingan alternatif, termasuk penguatan perlindungan di habitat asal. Masyarakat berhak mengetahui mengapa suatu pilihan dianggap paling aman dan efektif,” ujarnya.

Tidak hanya persoalan ekologis, FKPPAI juga mengingatkan pemerintah agar memastikan seluruh tahapan rencana pemindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arief secara khusus menyoroti Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Dalam Pasal 11 ayat (3), disebutkan bahwa penyelamatan satwa harus memperhatikan kaidah kesejahteraan satwa.

Sementara Pasal 15 ayat (3) dan (4) mengatur translokasi menuju habitat yang mampu mendukung subpopulasi terancam dengan memperhatikan keselamatan satwa maupun manusia.

“Apabila pemindahan dipaksakan dengan mengabaikan persyaratan keselamatan dan prosedur yang berlaku, pelaksanaannya berpotensi melanggar ketentuan. Kami meminta pemerintah menjelaskan dasar kewenangan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Wacana yang ada saat ini sendiri belum membuktikan terjadinya pelanggaran,” jelasnya.

Dia juga menyinggung ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 23 mengenai pelepasliaran satwa yang memuat persyaratan kajian habitat serta dokumen kelayakan. Kajian tersebut mencakup aspek ekologi, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat.

Menurut Arief, penerapan ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan skema teknis yang nantinya dipilih pemerintah.

FKPPAI juga meminta agar kajian tidak hanya berfokus pada kelangsungan hidup badak Jawa, tetapi turut mempertimbangkan keseimbangan ekosistem di kedua kawasan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya potensi interaksi badak dengan satwa lain di Alas Purwo, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, serta kemungkinan munculnya dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, pengembangan habitat kedua tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Penguatan patroli, pengamanan kawasan, dan keberlanjutan pendanaan konservasi di habitat asal harus tetap menjadi prioritas.

Arief mengakui bahwa pengembangan habitat kedua dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di satu kawasan.

Namun, dia menilai tujuan tersebut harus disertai indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan memindahkan satwa. Pemerintah juga harus memastikan adanya peningkatan peluang hidup dan reproduksi badak, keberlanjutan ekosistem, serta manfaat bagi penelitian dan pendidikan konservasi.

Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran perlu dibandingkan dengan alternatif strategi konservasi lainnya.
“Apa ukuran keberhasilannya, berapa biaya jangka panjangnya, dan siapa yang bertanggung jawab jika program gagal? Pemerintah harus menjawabnya secara terbuka. Dukungan donor atau investor harus tetap menempatkan keputusan konservasi di bawah kewenangan negara dan rekomendasi ilmiah,” tuturnya.

Atas dasar itu, FKPPAI meminta pemerintah tidak mengambil langkah pemindahan sebelum seluruh persyaratan ilmiah, ekologis, dan hukum terpenuhi.

FKPPAI juga mendorong keterbukaan hasil kajian kepada publik dengan tetap melindungi informasi sensitif yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengancam keselamatan satwa.

Selain melibatkan ahli independen, pemerintah diminta membuka ruang partisipasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Transparansi sumber pendanaan, persyaratan donor, pencegahan konflik kepentingan, serta sistem pemantauan jangka panjang juga dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas program.

“Pegang komitmen bahwa tidak ada pemindahan sebelum kelayakannya terbukti. Kepentingan bangsa adalah memastikan badak Jawa tetap hidup dan berkembang biak dalam ekosistem yang terlindungi,” pungkas Arief.

(Amir)

[post-views]