Jakarta, Berdikari Online- Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menyoroti teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program asta cita Prabowo-Gibran.
Menurut Agung Trianto Wakil Ketua Umum dalam negeri EN-LMND, Program Makan Bergizi Gratis yang telah digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan teknis dilapangan menimbulkan dampak buruk.
“Kami mendukung penuh gagasan ini, karena sejarah dunia membuktikan bahwa program serupa mampu mengurangi malnutrisi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jepang, India, hingga Amerika Serikat sudah lebih dulu menjalankan program makan siang gratis dengan dampak yang signifikan bagi tumbuh kembang anak,” ujar Agung.
Di tengah semangat besar tersebut, lanjutnya kami menyoroti problem teknis serius yang muncul di berbagai daerah. Fakta bahwa sejumlah pelaksanaan uji coba program justru berujung pada kasus keracunan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi, standar kualitas, hingga mekanisme pengawasan belum siap dijalankan secara Nasional.
Menurutnya jika masalah ini tidak segera dievaluasi, maka program yang seharusnya menjadi investasi kesehatan dan pendidikan anak bangsa justru berisiko menjadi bumerang. Ada beberapa poin yang menjadi kritik kami pada program Makan Bergizi Gratis ini yakni:
- Standar keamanan pangan yang lemah. Kasus keracunan di daerah harus dijadikan peringatan keras bahwa penyediaan makanan tidak boleh sekadar mengejar target distribusi, tapi harus menjamin kualitas dan higienitas.
- Minimnya koordinasi antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki pedoman teknis yang jelas, sehingga pelaksanaan dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak memikirkan risiko yang akan terjadi.
- Keterlibatan UMKM lokal tanpa pengawasan memadai. Melibatkan UMKM adalah langkah tepat, akan tetapi apabila tanpa pembinaan dan standar gizi, justru akan membahayakan anak-anak penerima manfaat.
- Tidak adanya sistem evaluasi terbuka. Publik berhak tahu berapa banyak kasus gagal, apa langkah perbaikan, dan bagaimana anggaran digunakan. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh instansi-instansi terkait.
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo, tetapi dukungan ini bukan cek kosong. Program Makan Siang Gratis hanya akan berhasil jika pemerintah serius menutup celah teknis: memastikan keamanan pangan, menyiapkan infrastruktur distribusi, melibatkan ahli gizi, dan membangun mekanisme pengawasan yang ketat,” kata Agung lagi.
Terakhir Agung menegaskan bahwa apabila tidak dilakukan evaluasi mendasar, program MBG ini bisa kehilangan legitimasi publik dan bahkan membahayakan masa depan anak-anak Indonesia. Sehingga semangat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program ini akan ikut sirna dan tergerus.
(Feby)