PP STN Sikapi Poin-Poin Pidato Presiden Prabowo Subianto Pada Sidang Tahunan MPR

Jakarta, Berdikari Online-Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN), menyambut pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025 sebagai langkah awal yang positif menuju kesejahteraan rakyat. Pidato tersebut, menyoroti berbagai program di bidang pangan, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan hukum, mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia untuk bangkit dari keterbelakangan dan ketergantungan.

Ahmad Rifai ketua umum STN menegaskan bahwa poin-poin pidato ini bukan sekadar retorika, melainkan harus dikawal secara ketat oleh persatuan rakyat—termasuk petani, nelayan, buruh, dan masyarakat sipil, agar menjadi cermin program nasional yang autentik, konsepsi nasional yang mandiri, dan diperjuangkan secara kolektif hingga benar-benar keluar dari kungkungan pengaruh asing, oligarki, pejabat korup, serta kelompok serakahnomics yang selama ini mengeksploitasi sumber daya alam dan rakyat Indonesia.

Melihat pidato lanjutnya ini sebagai peluang untuk merealisasikan reformasi agraria sejati, redistribusi tanah, dan kedaulatan pangan yang berbasis pada kekuatan rakyat, bukan pada modal asing atau elite ekonomi. Kami menyerukan kepada seluruh anggota STN dan rakyat Indonesia untuk membentuk komite pengawasan rakyat di tingkat desa, kecamatan, dan nasional guna memastikan implementasi program-program ini bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut adalah sikap PP STN terhadap poin-poin utama pidato tersebut, bentuk pengawalan rakyat untuk menjadikannya sebagai konsepsi nasional yang anti-serakahnomics:

1. Pangan (Makan Bergizi Gratis untuk 20 Juta Anak, Pencetakan Sawah 225.000 Ha, Produksi Beras Nasional 21 Juta Ton, Stok Cadangan >4 Juta Ton):
   PP STN mendukung penuh program ini sebagai langkah menuju kedaulatan pangan nasional. Namun, kami menuntut agar pencetakan sawah dan produksi beras diprioritaskan untuk petani kecil dan nelayan tradisional, bukan dikuasai oleh korporasi asing atau oligarki yang menguasai lahan melalui skema investasi. Persatuan rakyat harus mengawal agar program ini menjadi konsepsi nasional yang membebaskan petani dari hutang, benih dan pupuk mahal, serta menghentikan impor beras yang merugikan produksi lokal. Kami akan memperjuangkan ini hingga keluar dari kungkungan serakahnomics yang membuat pangan menjadi komoditas untung bagi segelintir elite.
2. Ekonomi (Pertumbuhan 5,12% Triwulan II-2025, Investasi Rp942 Triliun Semester I-2025, Penyerapan Tenaga Kerja 1,2 Juta Orang):
   Angka-angka ini menjanjikan, tetapi PP STN skeptis terhadap model ekonomi yang bergantung pada investasi asing tanpa kontrol rakyat. Kami menyerukan pengawalan ketat agar investasi tidak menggusur lahan petani dan nelayan, seperti yang sering terjadi di proyek infrastruktur. Program ini harus menjadi cermin konsepsi nasional yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, di mana rakyat bersatu memperjuangkan redistribusi kekayaan untuk mematahkan cengkeraman oligarki dan pejabat korup yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai alat akumulasi kekayaan pribadi (serakahnomics).
3. Kesejahteraan (Penyerapan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan yang Lebih Akurat):
   PP STN menyambut sistem data tunggal ini sebagai alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi petani miskin dan nelayan pinggir. Namun, kami menuntut transparansi penuh agar data ini tidak dimanipulasi oleh pejabat korup atau oligarki untuk kepentingan politik. Persatuan rakyat harus mengawalnya menjadi konsepsi nasional yang membebaskan rakyat dari kemiskinan struktural akibat pengaruh asing, seperti utang luar negeri yang membebani anggaran sosial. Kami akan memperjuangkan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap serakahnomics yang mengabaikan kesejahteraan akar rumput.
4. Pendidikan (Peningkatan Kesejahteraan Guru, Pembangunan Sekolah Rakyat di 100 Lokasi, Perbaikan 13.800 Sekolah dan 1.400 Madrasah):
   Ini adalah tuntutan lama petani dan nelayan yang anak-anaknya sering putus sekolah karena kemiskinan, untuk itulah kehadiran Sekolah Rakyat guna fokus merekrut anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mencapai 24 juta lebih pada saat data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) ditetapkan. PP STN mendukung, tapi menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pada nilai-nilai cinta tanah air, bukan disusupi kurikulum asing yang mempromosikan neoliberalisme. Rakyat bersatu harus mengawal agar program ini menjadi konsepsi nasional yang diperjuangkan untuk membebaskan generasi muda dari kungkungan oligarki pendidikan swasta mahal dan korupsi dana BOS.
5. Kesehatan (Cek Kesehatan Gratis >18 Juta Orang, Pembangunan/Renovasi 66 Rumah Sakit di 66 Kota/Kabupaten):
   PP STN melihat ini sebagai hak dasar rakyat, terutama petani dan nelayan yang rentan terhadap penyakit akibat polusi industri dan kerja berat. Kami menuntut agar pembangunan rumah sakit prioritas di daerah pedesaan dan pesisir, bukan hanya kota besar yang dikuasai oligarki kesehatan. Pengawalan rakyat diperlukan untuk menjadikannya konsepsi nasional yang bebas dari impor obat mahal dan korupsi pengadaan alat medis, sehingga benar-benar memerangi serakahnomics di sektor kesehatan.
6. Ketenagakerjaan (Tingkat Pengangguran Terendah Sejak Krisis Ekonomi 1998):
   Penurunan pengangguran ini positif, tapi PP STN mengkritik jika hanya menciptakan pekerjaan prekariat tanpa jaminan sosial bagi petani musiman dan nelayan. Kami menyerukan persatuan rakyat untuk mengawal program ini menjadi konsepsi nasional yang memperjuangkan upah layak dan hak buruh agraria, keluar dari kungkungan asing melalui UU Omnibus Law yang pro-kapital.
7. Hukum (Kenaikan Gaji Hakim hingga 280% Setelah 12 Tahun):
   PP STN mendukung reformasi hukum ini, tapi menuntut agar hakim lebih adil dalam kasus konflik tanah petani vs. korporasi. Pengawalan rakyat harus memastikan ini menjadi konsepsi nasional yang memerangi korupsi judisial, di mana oligarki dan pejabat korup sering lolos dari hukuman, sebagai bagian dari perjuangan melawan serakahnomics.

Terakhir Rifai menegaskan bahwa PP STN menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam aksi massa, dialog nasional, dan pengawasan partisipatif agar poin-poin pidato ini tidak sekadar janji, melainkan menjadi realitas nasional yang mandiri. Kami siap memobilisasi anggota STN di seluruh wilayah untuk memperjuangkan ini hingga Indonesia benar-benar bebas dari pengaruh asing, oligarki, dan kelompok serakahnomics yang telah lama menindas rakyat. Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup rakyat Indonesia!

(Feby)