Beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah membentuk Tim Gugus Tugas. Minggu kemarin, Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo, dan terbahas soal keberlanjutan pemerintahan.Program
Keberlanjutan atas programatik pemerintah sebelumnya yang harus diteruskan oleh pemerintahan baru beserta kabinetnya yang sudah tersiar dengan komposisi 46 kementerian telah diselaraskan dengan 13 Komisi di DPR. Semua itu dalam rangka menopang program Asta Cita dan 17 program aksi. Sebelumnya, juga sempat ramai diperbincangkan soal pemerintahan transisi.
Sebagai catatan kita bersama, bahwa pemerintahan transisi dalam kekuasaan politik sesungguhnya bukanlah melakukan reformasi; tidak juga menempuh jalan sektarian, namun pemerintahan transisi itu harus bersatu dengan massa yang telah memperjuangkannya untuk merumuskan program yang telah ditetapkan sebagai jalan menuju kemakmuran.
Kita harus memaklumi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bukanlah pemerintahan transisi hasil revolusi, melainkan hasil Pemilu, sehingga butuh keberlanjutan sebagaimana agenda pertemuan di atas.
Walaupun pemerintahan Prabowo Subianto bukan hasil revolusi, haruslah tetap bersatu dengan massa. Tentu massa yang kita maksud adalah anggota dari partai-partai yang tergabung dalam KIM yang berkembang jadi KIM Plus, guna mempersiapkan kader-kadernya agar mampu menghubungkan program populis seperti makan bergizi gratis, rumah untuk rakyat dan program hilirisasi ( baca : Industrialisasi Nasional) agar target ekonomi Indonesia tumbuh dari posisi 5 persen menjadi 8 persen di saat Prabowo Subianto memimpin Indonesia ke depan. Hal ini dikuatkan oleh pihak Bank Dunia yang menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat. Itulah kiranya jalan yang harus ditempuh untuk menjawab pihak yang kurang percaya, ragu-ragu dan belum puas atas hasil Pilpres 2024 kemarin.
Prabowo Subianto dalam salah satu pidatonya menyampaikan akan membenahi sistem ekonomi Indonesia yang sekarang ini sedang berlangsung dan mengandalkan trickle down economic. Prabowo Subianto juga menyampaikan: harus berani melawan korupsi, dan sudah menghitung aset-aset yang mencapai 300 Triliun yang diokupasi liar, illegal; salah satunya di Perkebunan Sawit. Maka tepatlah RUU Perampasan Aset disahkan sehingga Presiden dapat melakukan repatriasi aset dan masuk dalam Badan Penerimaan Negara (BPN), lembaga yang akan dibentuk untuk menampung penerimaan negara.
Banyak sekali harapan rakyat Indonesia kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden baru.
Ada yang berharap program 100 hari harus menyelesaikan beberapa hal seperti merealisasikan tuntutan kesejahteraan para hakim, dan sebagainya. Sebenarnya Program 100 Hari bagi pemerintahan baru bukanlah program yang efektif melainkan gimmick politik untuk membentuk citra saja.
Kita berharap pemerintahan baru dalam program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagaimana yang tertuang dalam APBN, mengembangkan ekonomi yang berdiri sendiri, seperti membangun industri nasional yang dimulai dengan melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat untuk menjawab kehancuran manufaktur yang anjlok sejak Agustus 2024 yang disambut oleh perusahaan dengan mengurangi karyawannya itu. Dengan demikian Indonesia pun menjadi negara maju alias negara berpendapatan atas sebagai wujud Indonesia berdiri di bawah kaki sendiri.
Begitu juga di lapangan politik. Prabowo Subianto setelah memegang politik kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Indonesia, sebagai langkah pertama harus merealisasikan konsolidasi nasional, penyelesaian Papua dengan cara-cara demokrasi, pelurusan peristiwa sejarah yang di dalamnya ada peristiwa 1998 yang dirinya juga disebut sebagai salah satu pelanggar HAM; bersama DPR melakukan revisi atas Peraturan, Undang-Undang dan memajukan Kebudayaan Nasional sebagai bentuk realisasi dari kebhinekaan.
Kiranya inilah harapan ke depan yang urgen sebagai basis membangun Indonesia di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Semoga Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur menjadi nyata.