Sofifi-Berdikari Online, Kamis, 22 Agustus 2024, Ketua KNPI Halut Rofindri Djinimangale menyampaikan bahwa Halmahera Utara sudah di ambang kehancuran. Bukan hanya daya beli yang hancur tetapi hancur sumber daya manusia-nya dan hancur moral pemimpinnya.
Sungguh ironis kejadian di Halmahera Utara di satu minggu terakhir dan puncaknya pada hari ini. Kepala-kepala Desa demo, ASN demo, P3K demo. Rofindri Djinimangale berharap dengan adanya demo dari lembaga yang sangat dihormati ini sudah sepantasnya bicara hak-hak mereka dan rakyat pada umumnya bukan meminta Polda mencabut kasus yang diduga bupati melakukan kriminalisasi atas GMKI.
“Tong pe harapan kalu dong demo itu, dong minta dong p hak deng bagimana masyarakat p nasib ini, bukang demo bela bupati la Polda cabut,” tegas Rofin.
“Kegagalan memimpin di Halmahera Utara sangat terlihat jelas ketika di masa akhir jabatan kebingungan dalam menyelesaikan masalah. Sebagai pemimpin kita harus siap dikritik dan dicaci-maki karena pada prinsipnya pemimpin adalah budak rakyat bukan malah sebaliknya mau jadi raja di negara demokrasi,” tegas Rofin lagi.
Menurut Rofin, sangat disayangkan perilaku Pemimpin Daerah yang terlalu ego dan kehilangan akal sehat sehingga tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kabupaten Halmahera utara milik semua orang, milik semua golongan bukan milik Bupati Halmahera Utara.
Rofindri Djinimangale pun menyampaikan bahwa persoalan hukum sudah diranah Polda. Sebagai warga negara yang baik harus siap di hadapan hukum. “Jangan melakukan propaganda yang berdampak pada konflik horizontal,”pesannya.
Rovin sebagai Ketua KNPI Halmahera Utara sangat apresiasi Polda Maluku Utara yang sampai saat ini masih tetap tegak lurus atas kasus ini.
“Saya apresiasi teman-teman Polda Malut yang sampe sekarang dong masih proses kasus yang diduga pengancaman itu. Polda tetap teguh, jangan hiraukan kicauan yang ada karena pemuda Indonesia selalu terdepan atas nama hukum dan demokrasi, “ katanya.
(Jul)