Sofifi – Berdikari Online, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Maluku Utara Angkat bicara soal banjir yang melanda Desa Lokulamo Halmahera Tengah provinsi Maluku Utara pada tanggal 23-24 Juli 2024 lalu.
Kepada Berdikari Online, Kamis, (25/7/2024), Mujahir Sabihi Ketua Wilayah LMND Malut menyampaikan sejak Maluku Utara masuk dalam Proyek Strategis Nasional kehidupan rakyat mulai miris, kesulitan dan kesakitan suku Togutil yang ada di hutan Halmahera Timur dan Halmahera Utara akibat dari pembongkar hutan oleh pertambangan, belum lagi rakyat yang mata pencariannya bergantung pada bertani dan nelayan harus menerima nasib buruk hasil tangkapan yang mengalami kesulitan akibat dari limbah pertambangan.
“Pembongkaran hutan secara ugal-ugalan oleh PT. IWIP menyebabkan Desa Lokulamo Halmahera Tengah mengalami banjir dengan volume tinggi 1/2 meter, dan parahnya lagi, sudah kurang lebih seminggu banjir dengan volume tinggi 1/2 meter belum juga surut,” tambah Mujahir.
Mujahir juga menanyakan peran pemerintah provinsi, “Saat ini kita bisa lihat pemerintah provinsi Maluku Utara yang sangat bobrok sebab apa? Kondisi yang terjadi di Desa Lokulamo Halmahera Tengah, mereka hanya diam malah sibuk kampanye serta mempersiapkan diri menjemput momentum pemilihan gubernur. Hal ini menunjukkan sistem pemerintahan kita sungguh biadab dan zolim.”
Perlu diketahui, Maluku Utara ada empat Kesultanan salah satunya kesultanan Tidore yang memiliki luas konsesi sampai ke Halmahera Tengah yang saat ini kena dampak akibat dari kezaliman industri ekstrak aktif PT.IWIP sehingga Desa Lokulamo dan sekitarnya hampir tenggelam.
“Apakah pemerintah provinsi Maluku Utara dan Kesultanan Tidore harus tetap diam? atau sampai ada korban meninggal dunia baru kalian angkat bicara ?” tanya Mujahir. “Lebih bobrok lagi spanduk yang terpampang di setiap sudut desa dan kota dengan narasi ‘SAATNYA TURUN TANGAN’. Ini menunjukkan turun- tangan untuk keselamatan rakyat Maluku Utara atau sebaliknya untuk kehancuran rakyat.”
Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi provinsi Maluku Utara pun mendesak:
Pertama, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara segera menyelesaikan masalah di Halmahera Tengah Desa Lokulamo dan sekitarnya.
Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi segera mencabut IUP PT. IWIP karena akan menjadi mala petaka untuk rakyat.
Ketiga, perwakilan ESDM Provinsi Maluku Utara menangkap dan mengadili mafia pertambangan yang di Maluku Utara.
(Jul)