Kasus kebun plasma di Indonesia, termasuk di Pulau Kalimantan, sering kali memiliki berbagai masalah yang serupa. Kebun plasma adalah skema di mana perusahaan perkebunan besar menyediakan lahan dan bibit kepada petani kecil (plasma) yang kemudian menjual hasil panennya kepada perusahaan inti. Beberapa masalah umum yang sering terjadi meliputi:
1. *Ketidaksesuaian Luas Lahan dan Tata Batas*:
- Banyak kasus di mana luas lahan yang dijanjikan kepada petani plasma tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Masalah tata batas sering kali menimbulkan sengketa lahan antara petani plasma dan perusahaan inti.
2. *Ketidakjelasan Perjanjian*:
- Perjanjian antara petani dan perusahaan sering kali tidak jelas atau tidak dipahami sepenuhnya oleh petani.
- Perjanjian yang tidak adil sering menguntungkan perusahaan dan merugikan petani.
3. *Manajemen yang Buruk*:
- Manajemen kebun plasma sering kali buruk, termasuk dalam hal pemeliharaan tanaman dan pengelolaan hasil panen.
- Kurangnya bimbingan teknis dan manajerial dari perusahaan inti kepada petani plasma.
4. *Masalah Harga*:
- Harga jual tandan buah segar (TBS) yang tidak stabil dan sering kali rendah membuat petani plasma sulit mendapatkan keuntungan yang layak.
- Adanya monopoli harga oleh perusahaan inti yang mengendalikan harga beli TBS dari petani plasma.
5. *Keterlambatan Pembayaran*:
- Banyak petani plasma mengalami keterlambatan dalam pembayaran hasil panen dari perusahaan inti.
- Ini berdampak pada cash flow dan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-hari.
6. *Konflik Sosial*:
- Konflik antara petani plasma dengan perusahaan inti sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pembagian keuntungan dan pengelolaan lahan.
- Konflik juga bisa terjadi antara petani plasma dengan masyarakat lokal terkait hak atas tanah.
Temuan-temuan investigasi sering menunjukkan bahwa pokok masalah utama kebun plasma di Kalimantan dan daerah lainnya di Indonesia adalah ketidakadilan dalam hubungan antara petani plasma dan perusahaan inti. Faktor-faktor seperti minimnya transparansi, pengelolaan yang tidak profesional, dan ketidakpatuhan terhadap perjanjian menjadi penyebab utama masalah tersebut.
Penulis: Binsar Tua Ritonga*
*Ketua Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan ( STN) Kalimantan Barat