Jakarta, Berdikari Online-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kepada lima anggota DPR nonaktif hanyalah pintu awal, sementara tuntutan paling mendasar adalah pengungkapan dalang dan aktor intelektual kerusuhan Agustus 2025 justru belum tersentuh.
Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar dalam pernyataannya pada Minggu (9/11/2025) menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi bukan peristiwa spontan, melainkan terindikasi kuat didesain dan diarahkan oleh pihak tertentu.
“Putusan MKD tidak boleh menjadi panggung akhir. Negara wajib membuka siapa yang merancang situasi chaos Agustus 2025. Ini bukan sekadar soal etik, ini soal operasi politik yang berbahaya bagi republik,” tegasnya.
LMND juga membuka kesaksian penting bahwa pada momentum Agustus 2025, ketika eskalasi kerusuhan sedang memuncak secara nasional, LMND tengah melaksanakan Kongres di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan menjadi target upaya provokasi langsung.
“Kami mengalami upaya pemancingan yang jelas terencana. Di tengah jalannya sidang Kongres, tiba-tiba sebuah mobil dengan kap depan sudah berasap, masuk ke area forum dan menggeber gas tanpa henti selama hampir 20 menit,” ujar Ketua Umum LMND.
Mobil tersebut, lanjutnya, dengan sengaja memicu suasana, seolah menantang peserta kongres agar terpancing, bereaksi emosional, dan menciptakan kericuhan.
“Tujuannya sangat terlihat: memprovokasi peserta kongres untuk chaos. Tapi alhamdulillah, seluruh peserta tetap disiplin, tidak terpancing, dan kami mampu mengendalikan situasi. Setelah itu kami memperketat pengamanan agar kongres tetap berjalan sampai selesai,” ungkapnya.
LMND menegaskan bahwa skenario di NTB ini selaras dengan pola yang terjadi di berbagai daerah, dimana demonstrasi mahasiswa dan rakyat di Agustus 2025 ditunggangi dan diarahkan untuk melahirkan kekacauan massal.
“Kalau di internal kongres kami saja ada operasi provokasi seperti itu, bagaimana di jalanan? Ini menunjukkan ada desain besar untuk menggiring situasi menjadi konflik horizontal dan stigma kriminalisasi terhadap gerakan rakyat,” tegasnya.
LMND mendesak pemerintah, Polri, dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan memprioritaskan penelusuran aktor utama dan motif politik di balik skenario kerusuhan.
“Kami mengapresiasi langkah TGPF, tapi mandatnya harus diperluas. Kami ingin tahu: Siapa yang membiayai? Siapa yang mengorkestrasi? Siapa yang diuntungkan? Pertanyaan ini harus dijawab,” tegas LMND.
LMND juga menguatkan pernyataan Kontras yang mengungkap adanya 44 laporan orang hilang pasca demonstrasi, serta menekankan bahwa pengungkapan dalang adalah langkah wajib untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM dan kriminalisasi gerakan rakyat.
“Kami menolak mahasiswa atau gerakan rakyat dijadikan alat sparring politik para elite yang tidak berpihak pada rakyat. Gerakan rakyat tidak boleh disetir, dipecah, atau dijadikan tumbal dalam kepentingan-kepentingan yang merusak persatuan bangsa ini.”
LMND juga mengingatkan bahwa tragedi Agustus 2025 hampir memecah soliditas gerakan mahasiswa dan menimbulkan polarisasi di akar rakyat.
“Kerusuhan Agustus jangan lagi terulang. Demokrasi tidak boleh digadaikan. Dalangnya harus diungkap, siapa pun dia,” tutup pernyataan tersebut.
(Amir)