Warga Tiga Desa Mendatangi Pemkab Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH (BO): Ratusan petani dari tiga kampung, Sendang Ayu, Padang Ratu dan Surabaya, kecamatan padang ratu, Kabupaten Lampung Tengah bersama organisasi massa Serikat Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Serikat Rakyat Miskin Indonesia dan Partai Rakyat Demokratik melakukan aksi massa di depan kantor Bupati Lampung Tengah, Gunung Sugih, kamis (19/01).

Para petani dan gerakan rakyat menuntut kepada pemerintah kabupaten Lampung Tengah untuk menindak tegas PT. Sahang dengan menghentikan setiap aktivitas pengelolaan lahan, pemupukan, dan pemanenan sawit yang dilakukan perusahaan tersebut.

Ahmad Muslimin koordinator lapangan dalam orasinya mengatakan, aksi warga tiga desa menyatakan pemerintah kabupaten Lampung Tengah harus menindak tegas PT. Sahang Bandar Lampung yang sudah mengangkangi SK pencabutan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP)  yang dikeluarkan Pemkab Lampung Tengah.

“Kami meminta Pemkab untuk menghentikan setiap aktivitas pengelolaan lahan termasuk pemupukan dan pemanenan PT Sahang Bandar Lampung. Pemkab harus tegas kepada PT Sahang” teriak ahmad dalam orasinya.

Menurutnya, PT Sahang Bandar Lampung adalah perusahaan perkebunan yang mengelola perkebunan sejak tahun 1972 di ketiga desa tersebut. Namun izin operasionalnya telah habis pada tanggal 31 Desember 2008. Yang menjadi persoalan, hingga saat ini mereka masih melakukan aktivitas perkebunan yang dilakukan diatas tanah warga di ketiga desa tersebut.

Lebih lanjut ahmad menjelaskan bahwa perjuangan petani ini bukan baru hari ini saja tapi sejak 1998 sampai sekarang. Setelah menggelar orasi lebih dari tiga jam di depan kantor bupati akhirnya perwakilan dari pemerintah kabupaten Lampung Tengah menemui massa dan meminta Perwakilan dari PRD dan para petani untuk bertemu dengan Wakil Bupati Lampung Tengah. H, Mustafa.

Setelah 1 jam melakukan pertemuan akhirnya terjadi beberapa poin kesepakatan bersama antara pemkab dan petani. Kesepakatan tersebut di bacakan bersama didepan massa aksi.
“Kami akan menunggu surat balasan kepala BPN RI dalam hal penerbitan SK penetapan tanah eks HGU PT SAHANG Bandar Lampung sebagai Tanah yang dikuasai oleh Negara. Sementara itu, kami (Masyarakat. Red) tidak boleh menduduki lahan tetapi menunggu dirumah dan tidak melakukan Pemanenan Sawit Di areal lahan Eks HGU PT Sahang Bandar Lampung sebelum SK tersebut turun,” jelas perwakilan PRD Bandar Lampung, Rahmad Husein.

Ia menambahkan, hasil keputusan ketiga berisi tentang tempo waktu turunnya SK tersebut. Yakni, dua minggu setelah ini masih belum ada surat balasan dari kepala BPN RI maka, rakyat yang berasal dari tigas desa tersebut bersama gerakan massa yang lain akan masuk kembali ke lahan untuk merebut hak atas tanah mereka. Namun, kata dia, sebelum melakukan pendudukan, petani akan melayangkan surat peringatan terlebih dahulu.

Togar Harahap

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut