Tag: UU Pemilu
Wasekjen Partai Prima Sebut Usulan PDI-P Tentang Ambang Batas Upaya Membatasi Partisipasi Rakyat
Jakarta, Berdikari Online – Usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mempertahankan ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang...
DPW PRIMA Jateng Audiensi dengan KPU, Persiapan Pemilu 2029
Semarang, Berdikari Online — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Jawa Tengah menggelar audiensi resmi...
Putusan MK Nomor 135 Dari Sisi Partai Politik Nonparlemen
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, selanjutnya disebutkan Putusan MK 135, dibacakan oleh Hakim Konstitusi pada 26 Juni 2025...
Pembahasan UU Pemilu, Baiknya Dipercepat
Anggota komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyampaikan kepada media, kalau pembahasan revisi undang-undang no. 7 tahun 2017...
Sistem Proporsional Tertutup, Memperkuat Partai Dan Meminimalisir Politik Transaksional
Menjelang pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK), menolak uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang berarti...
Kedaulatan Rakyat Melalui Partai PRIMA: Tinjauan Mengenai Verifikasi Partai Peserta Pemilu, Parliementary Threshold, Pendanaan Partai, Dan Proporsional Tertutup
Tulisan ini adalah sari dari paper yang disusun oleh tim DPP PRIMA yang terdiri dari Rizki Arifianto, Rinaldi...
Tanggapan KIPP terhadap UU Pemilu
Undang-Undang (UU) Pemilu, yang baru saja disahkan oleh DPR pekan lalu, masih terus menuai polemik. UU tersebut dinilai...
Persyaratan Dan Kualitas Parpol
Proses pendaftaran Partai Politik (Parpol) calon peserta pemilu 2014 sudah ditutup tanggal 7 September 2012 lalu. Alhasil, berdasarkan...
Sistim Proporsional Terbuka Punya Kelemahan
DPR dan pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU pemilu yang baru ini tidak berbeda jauh...
Gonta-Ganti UU Pemilu
Undang-Undang Pemilu sudah disahkan. Di mata banyak pihak, tidak ada yang baru di dalam UU pemilu yang baru...
Pandangan KIPP Terhadap UU Penyelenggara Pemilu
JAKARTA (BO)- Komisi II DPR telah menyetujui RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu,...
KIPP Tuding Terjadi Penyimpangan Verifikasi Parpol Baru
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menduga adanya penyimpangan dalam proses verifikasi partai politik baru oleh Kementerian Hukum dan...