Sumiati, Cermin Nasib TKI Di Luar Negeri

Cerita miris mengenai kehidupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali menghampiri. Sumiati, TKI berusia 23 tahun asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah disiksa dan digunting bibirnya oleh majikannya di Arab Saudi. Meskipun cerita seperti ini sudah berkali-kali terjadi, tetapi kelihatannya pemerintah belum mengambil langkah penting untuk mengatasinya.

Catatan menunjukkan bahwa jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, baik legal maupun illegal, sudah mencapai 6 juta orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 70% adalah kaum perempuan, yang sebagian besarnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Kontribusi mereka pun sangat besar. Setiap tahunnya para TKI ini menyumbang devisa kepada negara sebesar Rp100 trilyun, terbesar kedua setelah devisa sektor minyak dan gas. Belum lagi, ketika mereka pulang kampung atau mengirim uang ke keluarganya, hal itu akan berkontribusi untuk mengangkat perekonomian di desa atau kampung halaman.

Namun, sebutan “pahlawan devisa” hanya isapan jempol belaka, sebab sebagian besar TKI tidak pernah mendapat perhatian pemerintah. Kita sudah sering mendengar pemberintaan mengenai TKI yang dianiaya, diperkosa, dibunuh, bunuh diri, gaji tidak dibayarkan, dan masih banyak kisah memilukan lainnya.

Ya, sejak puluhan tahun terakhir, rakyat Indonesia hidup seperti tanpa negara, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memberi pekerjaan, tidak ada yang memberi jaminan sosial. Tetapi, alangkah sialnya, ketika tiba giliran disuruh membayar pajak dan retribusi lainnya, negara hadir bagaikan drakula yang bertaring sangat tajam.

Begitu pula dengan TKI, yang sejak perekrutan hingga pulang lagi ke Indonesia, sudah berhadapan dengan berbagai kesulitan. Pertama, saat berusaha menjadi TKI mereka sudah dipaksa membayar puluhan juta rupiah, ditambah harus membayar para oknum apparatus pemeras yang “gentayangan” di seluruh birokrasi negara ini.

Tidak sedikit TKI yang menjual harta benda-nya di kampung, seperti ternak, sawah, rumah, dan sebagainya, demi mendapatkan ongkos dan mengurus keberangkatan ke luar negeri.

Kedua, ketika mereka sedang dipersiapkan untuk diberangkatkan, pemberian latihan skill dan bahasa sangat terbatas. Disamping itu, TKI juga kurang diberi pemahaman mengenai negeri tujuan dan sekelumit persoalan yang menanti.

Ketiga, tidak sedikit calon TKI yang kena tipu oleh agen-agen pengiriman TKI palsu, bahkan ada banyak TKI, khususnya kaum perempuan, yang diperdagangkan oleh sindikat-sindikat tertentu. Polisi dan aparat negara pun tidak punya prestasi dalam memberantas penjahat-penjahat seperti ini, beda halnya ketika polisi dan satuan anti-teror berhasil menggulung jaringan terselubung para teroris.

Keempat, Pemerintah tidak dapat melindungi keselamatan dan kenyamanan bekerja para TKI di luar negeri. Meskipun ada regulasi yang mengatur soal penempatan TKI dan perlindungannya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, tetapi tidak dapat berfungsi untuk melindungi para TKI.

Pemerintah, dalam hal ini Menaker, BNP2TKI, dan Deplu, kurang aktif dalam melakukan advokasi dan melakukan perlindungan terhadap TKI bermasalah. Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa para TKI sudah kapok melakukan pelaporan ke pihak pemerintah tersebut lantaran pengaduannya tidak ditindak-lanjuti.

Kelima, ketika mereka kembali pulang ke tanah air, para TKI ini akan menjadi sasaran empuk dari pemerasan dan penipuan, baik oleh oknum pejabat maupun agen penyalur TKI.

Presiden SBY, yang sangat banyak menabur janji untuk melindungi TKI, bukannya mengambil tindakan-tindakan penting yang dianggap perlu, malah lebih sering menyampaikan bela-sungkawa dan turut berduka-cita. Padahal, posisinya sebagai presiden sangat penting untuk digunakan dalam berdiplomasi dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang dapat melindungi TKI.

Padahal, semua cerita duka mengenai TKI berangkat dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Sejak rejim neoliberal sangat aktif menghancurkan ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian di pedesaan, jutaan orang desa telah menggantung “masa depannya” sebagai TKI.

Sehingga, tanpa menafikan pentingnya regulasi dan perlindungan konkret terhadap TKI, tetapi penyelesaian struktural juga diperlukan, yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya di dalam negeri dengan disertai penerapan upah yang layak. Ini hanya akan sebatas mimpi, apabila industri nasional tidak segera diselamatkan dan dimajukan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Doeloeoeoe…….sebalum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Bung Karno telah menulis bahwa nasib bangsa bangsa Indonesia bagaikan ‘bangsa kuli’ dan ‘kuli diantara bangsa-bangsa’ (‘een natie van koeli en koeli onder de natie’).

    Oleh karena itu, Indonesia harus merdeka supaya tidak menjadi kuli.

    Eeeeee……setelah merdeka kok Pemerintah RI malah bangga menjadikan warga bangsanya menjadi kuli lagi.
    Diberi ‘penghargaan’ dengan sebutan ‘pahlawan devisa’ lagi!!!!

    Moralitas apa ini?????

  • RALAT :
    tertulis ‘sebalum’ – seharusnya ‘sebelum’.

    Maaf atas ketidak=cermatan.