Suara Petani Pulau Padang

Petani asal Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedang berjuang untuk menolak masuknya Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP. Ketakutan terbesar masyarakat adalah: pertama, perampasan lahan atau tanah milik petani atau rakyat. kedua, kehancuran lingkungan. Berdikari Online berusaha mewancari sejumlah petani Pulau Padang yang saat ini sedang berada di Jakarta.

KAMARUDIN, 36 tahun, petani karet dari Desa Lukit, Kec. Merbau
Hutan sumber penghidupan masyarakat

Kamaruddin yang sehari-harinya bekerja sebagai penoreh karet dihutan merasa beruntung dengan kelimpahan hasil hutan yang menopang sumber kehidupan rakyat di desa. Selain bekerja sebagai penoreh karet dan berkebun sagu, mayoritas rakyat menggantungkan pekerjaannya dengan mencari kayu di hutan. “Kalau di kampung ini disebut kerja hutan,” katanya.

Rata-rata rumah di Pulau juga memiliki perkebunan di halaman belakang rumahnya. Beberapa kebutuhan hidup langsung di tanam di belakang rumah.

“Kami menoreh karet jauh di dalam hutan. Butuh setengah hari perjalanan untuk sampai di sana,” kata bapak dua anak ini.

Suku akid (Sakai), suku paling tua di Pulau itu, dulunya hidup berpindah-pindah dan masih menganut kepercayaan animisme. Sekarang mereka sudah mulai tinggal menetap dan hidup bersama, tetapi kehidupan kolektif mereka masih terjaga kuat.

“Kalau bangun rumah, mesjid, kantor desa, atau ada acara hajatan, masyarakat di desa kami bekerja gotong royong. Selain itu, sejak dulu masyarakat di desa berhak mengambil apa saja dari hutan, tidak ada larangan bagi warga masyarakat desa di Pulau Padang untuk memanfaatkan hasil hutan.” Kata Kamaruddin.

Namun, kehadiran PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) telah membuat banyak kehidupan warga berubah, selain adanya ancaman perampasan lahan rakyat, mereka juga terancam kehilangan akses terhadap hutan itu.

AMIR RUZAMAN, 35 tahun, petani karet di Desa Meranti Bunting, Kec. Merbau
Berorganisasi karena mau berlawan

Begitu mengetahui konsesi HTI PT.RAPP mencapai hampir separuh dari luas Pulau Padang, Amir Ruzaman pun menjadi berang. Ia pun segera mensosialisasikan persoalan kepada masyarakat luas, dan mengajak mereka untuk menyusun perlawanan.

Masyarakat kemudian membentuk Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) sebagai alat perjuangan. Akan tetapi, perjuangan FKPL kandas ditengah jalan. Padahal, Forum ini juga sudah melakukan aksi dan menggalang tandatangan masyarakat, dan bahkan telah berjuang sampai Jakarta.

“Saat itu, masyarakat hanya diwakili oleh FKPL, tetapi kebanyakan mereka adalah mantan-mantan karyawan direksi di kantor perusahaan PT.RAPP. Perjuangannya juga sudah sampai Jakarta, tapi tidak pernah diketahui apa hasilnya.” ungkapnya.

Karena tidak ada hasil, kemudian warga membentuk organisasi baru sebagai alata perjuangan yang baru dan menghimpun perjuangan di desa-desa lain.*

AGUS, 32 tahun, warga Meranti Bunting
Mesjid Sarana Perjuangan

AGus, 32 tahun, yang sejak awal sudah berlawan, mengaku memulai perlawanan bersama warga lain di lima desa. Kelima desa itu adalah Desa Lukit, Desa Pelantai, Desa Mangkirau, Desa Mekarsari dan menyusul Desa Meranti Bunting.

Uniknya, banyak sekali titik awal perjuangan itu dimulai di mesjid. Tokoh-tokoh agama juga terlibat dalam setiap konsolidasi dan penyusunan agenda-agenda perlawanan.

“Rapat-rapat STR selalu kami lakukan di mesjid. Untuk mengumpulkan warga, sosialisasi dilakukan melalui toa pengeras suara. Setiap malam jumat juga dilakukan Istighosa bersama.” Ungkapnya.*

ISAK, 40 tahun, bapak dari lima anak
Tidak kenal lelah untuk berjuang

Sudah tidak terhitung berapa kali Ishak terlibat aksi massa. Tidak saja di desanya, tetapi juga ke kantor Bupati dan DPRD. Bahkan, sekarang ini, dia berangkat ke Jakarta untuk melakukan perjuangan itu.

Dia juga tidak merasa “keder” dengan nama besar Sukanto Tanoto. “Dia juga kan manusia, pasti dia juga punya kelemahan,” tegasnya.

Berbagai metode perjuangan pun telah ditempuhnya. Dia pernah menghalangi eskavator, melakukan pendudukan, memboikot kegiatan sosialisasi perusahaan, menggalang tanda-tangan, cap jempol darah, hingga aksi mogok makan.

SOLIHIN, 46 tahun, bapak dari sembilan anak
Kecewa Pada Pemerintah Republik Indonesia

Petani Pulau Padang yang berada dibagian perbatasan dengan Malaysia ini merasa sangat iri dengan pemerintahan negara tetangga Malaysia.

“Di Malaysia, petani-petani yang memiliki perkebunan diberikan modal dan subsidi oleh pemerintah negaranya. Sementara, di Indonesia, malah tanah-tanah petani dirampas.” Menurut bapak ini ketika berpergian ke Malaysia dan Singapura.

Sebelumnya, Drs Irwan Nasir, Bupati Meranti, pernah menjanjikan penghentian opersional PT.RAPP dalam kampanyenya di Pilkada. Tapi, hal tersebut tidak diwujudkan, Bupati malah mendesak kepala-kepala desa untuk menyetujui perusahaan tersebut.

“Sekarang ini, sebagian besar kepala desa semacam ditekan oleh Bupati Meranti untuk menyetujui ijin operasional PT.RAPP di Pulau Padang.” terangnya.

Di desa hampir tidak ada bantuan pemerintah, penerangan listrik pun banyak swadaya warga, dan hanya menerangi dari pukul 18.00 – 23.00 WIB. Sarana sekolah pun hanya sebatas tingkat SLTP. “Di kampung sangat minim bantuan pemerintah.” Katanya.

Setelah tiba di Jakarta, petani pun sangat kecewa dengan Presiden dan Menteri Kehutanan. Pasalnya, selain tuntutan petani tidak diterima secara baik, pernyataan Menhut malah bersifat rasial dengan memisahkan warga asli dan bukan.

“Saya sangat kecewa sekali dengan pernyataan Menteri Kehutanan yang seperti ingin mengadu-domba warga asli dan pendatang, tanpa melihat masalah yang sebenarnya, bahwa ijin HTI yang dikeluarkan Menhut justru bermasalah.” Kata bapak ini dengan sedih. (Pranata Agus)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • samsidar

    saya mahasiswa teknik informatika di politeknik bengkalis
    saya sangat kecewa dengan kegiatan HTI PT.RAPP ini
    ini sama dengan menghancur kan hutan secara pelahan2
    dan tidak wajar…
    orang tua saya di kampung bekerja sebagai petani
    apa lagi yang dapat orang tua saya kerja kan jika nanti HTI PT.RAPP.ini terus di lanjut kan
    apa aset untuk anak cucu kita yang akan datang…….
    sungguh kesal rasa nya harus menerima semua ini

    by suara rakyat BANDUL KEP.MERANTI