Sang Kiai Dan Nasionalisme ‘Kaum Sarungan’

Sang Kyiai.jpg

Di tahun 1945,  seorang ulama besar mengatakan begini: “hukum membela negara dan melawan penjajah itu fardhu ‘ain (wajib dilaksanakan).”

Ulama besar itu adalah KH Hasyim Asyari. Selain pendiri Pondok Pesantren Tebuireng di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dia juga dikenal sebagai tokoh kunci pendirian organisasi islam terbesar: Nahdatul Ulama (NU).

Sepenggal kisah perjuangan KH Hasyim Asyari, yakni dari periode tahun 1942-1947, sudah diangkat ke layar lebar oleh sutradara Rako Prijanto dengan judul Sang Kiai (2013). Dan, saya kira, kelindan cerita itu dari awal sampai akhir hendak menegaskan: agama dan nasionalisme bukanlah dua kutub yang berseberangan.

Dalam Sang Kiai, penegasan itu digaungkan beberapa kali. Puncaknya, ketika sekutu akan menggempur rakyat di Surabaya, NU Jawa Timur mengeluarkan resolusi (fatwa) jihad. Bahkan, milisi bersenjata bentukan NU, Hisbullah, turut diberangkatkan ke Surabaya untuk bertempur melawan pasukan sekutu.

Saya tidak bermaksud menyanggah fakta bahwa KH Hasyim Asyari punya kontribusi besar dalam perjuangan nasional. Juga tidak menapikan peranannya dalam mendorong umat islam, khususnya pengikut NU, untuk mendukung perjuangan Republik Indonesia.

Namun, saya berusaha menguji seberapa konsisten film Sang Kiai menggambarkan keintiman agama dan nasionalisme itu dalam dua hal: pertama, bagaimana Sang Kiai menyajikan sikap Islam terhadap nasionalisme; kedua, bagaimana film ini menggambarkan sinergitas perjuangan Hasyim Asyari dengan gerakan nasionalis dalam perjuangan kemerdekaan.

/1/

Untuk menjawab point pertama, ada dua hal yang mesti diperjelas di sini: pertama, bagaimana Sang Kiai menyajikan pandangan Hasyim Asyari terhadap kolonialisme; kedua, bagaimana menempatkan agama dalam konteks Indonesia merdeka.

Dalam Sang Kiai, tidak ada ucapan Hasyim Asyari yang secara eksplisit menjelaskan sikapnya terhadap kolonialisme. Namun, dalam beberapa dialog, Hasyim melontarkan ucapan “kafir”. Dan, kelihatannya, ungkapan itu ditujukan kepada penjajah. Artinya, Hasim menyamakan penjajahan dengan kaum kafir.

Memang, sejak abad ke-19, pemberontakan anti-kolonial yang dikobarkan oleh ulama-ulama banyak disulut oleh semangat “perang suci melawan kaum kafir”. Bagi ulama-ulama itu, administrasi kolonial di nusantara merupakan representasi dari pemerintahan kafir. Jadi, wajib hukumnya untuk dilawan.

KH  Ahmad Rifa’i, seorang ulama yang aktif berdakwah menentang kolonial di sejumlah daerah di Jawa Tengah, merupakan salah satu contohnya. Dalam sebuah syairnya ia menulis: Peringatan, orang kafir masuk negara Islam/ menjadi raja negara Jawa cukup lama/ itu adalah musuhnya orang mukmin/ Adalah fardhu a’in untuk diperangi/ Melawan Raja kafir harus diketahui/ Ratu islam sama dengan menganut raja kafir/ Bupati, Demang sama-sama mengabdi/ Kepada raja kafir seraya mengikuti perintahnya.

Sebuah koran Belanda, Algemeen Handelsblad, pada tahun 1859, menulis: “Opini publik mengatakan bahwa penyebab kerusuhan terutama dapat ditemukan atas meningkatnya jumlah jamaah haji ke Makkah, dan peningkatan itu mengakibatkan meningkatnya fanatisme, yang karenanya penduduk pribumi memiliki motif untuk memberontak terhadap Kekristenan dan dominasi Eropa.

Cara pandang ini jelas berbeda dengan kaum nasionalis. Bagi tokoh nasionalis, seperti Soekarno, kolonialisme tidak bisa dipisahkan dengan imperialisme, yakni sebuah nafsu akumulasi kapitalisme yang sedang membutuhkan pasar baru, bahan baku, tenaga kerja murah, dan tempat penanaman modal.

Di bagian lain film Sang Kiai, yakni periode fasisme Jepang, diperlihatkan bahwa dasar utama penentangannya Hasyim terhadap fasisme Jepang adalah penolakannya terhadap Sekerei: penghormatan terhadap Dewa Matahari dan Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari.

Bagi Hasyim, tindakan Seikerei sudah sangat menyimpang dari aqidah Islam. Jadi, lagi-lagi Sang Kiai menyuguhkan kesimpulan kepada kita bahwa penentangan Hasyim Asyari terhadap fasisme karena motif agama. Ironisnya lagi, seperti tergambar di film itu, pemicu utama perlawanan kaum Santri adalah tindakan Jepang menangkapi para Kyiai.

Di sisi lain, seperti digambarkan di film Sang Kiai, keluarga Hasyim justru ‘bersahabat’ dengan Abdul Hamid Ono, seorang perwira militer Jepang yang beragama Islam. Saya rasa ini agak rancu. Di satu sisi, tentara Jepang yang non-Islam dilawan, sementara di sisi lain, Jepang yang islam dikawani. Padahal, secara ideologi-politik, baik Jepang Islam maupun non-islam, dua-duanya menganut fasisme.

Ini juga berbeda dengan cara pandang kaum nasionalis. Dalam artikelnya, Beratnya Perjuangan Melawan Fasisme, yang dimuat koran “Pemandangan” tahun 1941, Soekarno mengulas asal-usul fasisme. Soekarno, yang dipengaruhi marxisme, melihat fasisme tidak terpisah dari kapitalisme. Bagi Bung Karno, fasisme adalah penyakit kapitalisme yang sedang mengalami penurunan (krisis) atau kapitalisme monopoli. “ketika kapitalisme mulai menurun (tua), juga perusahaan-perusahaan kecil dan menengah sudah dicaplok oleh perusahaan monopoli, maka yang dibutuhkan adalah “negara polisi” untuk menjaga kekuatan monopoli tersebut,” kata Soekarno.

Bagi saya, dengan dua kasus di atas, terlihat ada jurang lebar antara kaum agamais dengan nasionalis dalam menyikapi penjajahan. Kaum agamis melihat perjuangan anti-penjajahan sebagai “perang suci melawan kaum kafir”. Sementara kaum nasionalis melihat perjuangan menentang penjajahan sebagai perlawanan terhadap sebuah sistem, yakni imperialisme dan kapitalisme.

Selain itu, jika kita bicara nasionalisme, bayangan kita adalah masyarakat besar manusia dari beragam identitas (suku, agama, kelas, adat-istiadat, dan aliran politik) merasa dalam ikatan bersama dan punya impian yang sama. Biasanya, perasaan dalam ikatan bersama itu dirajut dari interaksi dan pengalaman bersama yang berlangsung panjang.

Sementara agama membayangkan sebuah komunitas yang diikat oleh keyakinan dan aqidah yang sama. Tidak sedikit pengikut agama yang berpendangan seperti ini, termasuk umat islam. Bagi mereka, islam melampaui batas-batas geografis dan kebangsaan. Pandangan ini banyak dipegang oleh sejumlah kelompok atau aliran di dalam Islam.

Cara pandang di atas sering menciptakan jurang antara Islam dan kaum nasionalis. Kita ambil contoh pada polemik Haji Agus Salim dan Soekarno di tahun 1920-an. Waktu itu Soekarno mengajak seluruh kekutan politik penentang kolonial, termasuk kekuatan Islam, untuk bersatu dalam sebuah koalisi politik melawan kolonialisme.

Haji Agus Salim, yang alergi dengan bau ‘sekulerisme’ dan ‘marxisme’ di dalam gerakan nasional, sempat mempolemikkan gagasan Soekarno itu dan memperingatkan bahaya nasionalisme sempit. Dalam tulisannya di Fadjar Asia nomor 170, Agus Salim memperingatkan bahaya “atas nama Tanah-Air” dalam merusak dan menghancurkan kemanusiaan. Termasuk mencerai-beraikan umat Islam.

Agus Salim menulis, “betapa ‘agama’, yang menghambakan manusia pada berhala ‘tanah air’ itu mendekatkan kepada persaingan berebut-rebut kekayaan, kemegahan, dan kebesaran; kepada membusukkan, memperhinakan dan merusakkan tanah air orang lain, dengan tidak mengingati hak dan keadilan.”

Soekarno membalas polemik Agus Salim ini dalam artikel di Suluh Indonesia Muda, tahun 1928. Menurut Soekarno, nasionalisme yang dikritik oleh Agus Salim berlainan dengan nasionalisme yang dianut oleh kaum nasionalis Indonesia. “Ia bukanlah nasionalisme yang timbul dari kesombongan bangsa belaka; ia adalah nasionalisme yang lebar–nasionalisme yang timbul dari pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat. Ia bukanlah ‘djingo nationalism” atau chauvinisme, dan bukanlah copi atau tiruan dari barat…” tulis Soekarno.

Soekarno kemudian mengutip Mustafa Kamil, Gandhi, dan Sun Yat Sen sebagai pijakan nasionalisme, yakni nasionalisme timur, yang mencintai kemanusiaan. Soekarno kemudian menegaskan, “di dalam persatuan kita berdiri, dalam perpecahan kita jatuh.”

Dalam konteks itulah, saya kira, menarik untuk mengangkat KH Hasyim Asyari dan anaknya, Wahid Hasjim, dalam menempatkan agama dalam konteks nasionalisme. Di tahun 1945, menjelang janji Jepang memberi Kemerdekaan, golongan Islam mengajukan pertanyaan, “di mana tempat agama di dalam negara Indonesia merdeka?”

Wahid Hasjim kemudian menjawab pertanyaan itu melalui artikelnya di Asia Raya, 11 Mei 1945, berjudul “Agama dalam Indonesia Merdeka”. Wahid Hasjim kemudian menulis:  “Riwayat kita yang lalu membuktikan bahwa persatuan kita tidak sempurna. Maka unyuk menyempurnakan persatuan yang sangat perlu bagi pembentukan negara Indonesia yang sedang diusahakan itu, menurut pikir kita yang penting dimajukan bukanlah pertanyaan, di mana tempat agama di dalam Negara Indonesia itu nanti? Akan tetapi yang penting dimajukan ialah pertanyaan, bagaimanakah caranja menempatkan agama di Indonesia merdeka itu?

Di sini kita lihat bagaimana Wahid Hasjim menganggap pembentukan negara Indonesia itu penting di mata Islam. Posisi dia meletakkan agama dalam konteks nasionalisme pun relevan: bagaimanakah caranja menempatkan agama di Indonesia merdeka itu? Pandangan Wahid Hasjim ini punya konsekuensi, yakni pengakuan terhadap plularitas anggota bangsa, penghargaan terhadap perbedan keyakinan dan ideologi, dan lain-lain.

Namun, sikap Hasjim itu agak kontradiktif ketika ia menjadi salah seorang anggota BPUPKI. Di dalam sidang BPUKI yang merancang konstitusi (UUD), Wahid Hasjim mengusulkan dua poin: pertama, yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam; kedua, agama negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain.

Dua point usulan Hasjim di atas menunjukkan eksklusifitas dan superioritas Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ini agak janggal. Sebab, pemaksaan Presiden dan Wapres harus beragama Islam dan juga keharusan mencantumkan Islam sebagai agama resmi negara justru memicu perpecahan di kalangan rakyat Indonesia yang sangat beragam suku, agama, dan adat-istiadat.

Kembali ke Sang Kiai, ada pernyataan Hasjim Asyari yang cukup menarik untuk ditelaah. “Kita tidak boleh membiarkan pemerintah kafir mengambil alih negeri kita ini kembali. Mengutip agama adalah yang paling tepat untuk saat ini…mengutip agama, lalu mengutip nasionalisme,” kata Hasjim Asyari kepada putranya, Wahid Hasyim.

Dari kata-kata itu, bisa disimpulkan bahwa, bagi Hasyim Asyari, agama bisa dijadikan landasan untuk membangkitkan nasionalisme. Ini pula yang menjadi kesimpulan Hasyim: “berawal dari agama, lalu akan timbul nasionalisme. Nasionalisme adalah bagian dari agama.”

/2/

Saya kira, menarik juga melihat bagaimana film Sang Kiai memperlihatkan sinergitas, atau semacam kolaborasi, antara gerakan nasionalis dan Islam dalam perjuangan kemerdekaan.

Di film Sang Kiai, saya kira ada dua momentum yang memperlihatkan eratnya kerjasama antara Islam dan nasionalis. Pertama, ketika Bung Karno menitipkan pesan kepada para kyiai: “apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah SWT, Islam, atau Al-quran.” Hasyim Asyari kemudian mengumpulkan para kyiai untuk membahas pertanyaan Bung Karno itu. Keputusan para Kyiai pun bulat: “hukum membela negara dan melawan penjajah itu fardhu ‘ain  dan perang melawan penjajah adalah Jihad fi sabilillah.”

Persinggungan kedua adalah ketika pesantren mengerahkan para santri, terutama Hizbullah, untuk turut bertempur bersama pejuang-pejuang lain melawan pasukan Inggris di Surabaya. Dan, para santri dan pejuang Hizbullah itu selalu menenteng bendera merah-putih di medan pertempuran. Juga ketika Hasjim Asyari menerima kunjungan Bung Tomo, salah seorang tokoh pertempuran 10 November 1945. Waktu Hasyim Asyari berpesan: “awali dan akhiri pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah (Allahu Akbar).”

Sebetulnya, masih ada persinggungan lain yang tidak diungkap di film Sang Kiai. Misalnya, pada tahun 1935, NU mendesak Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) untuk bersama GAPI (Gabungan Politik Indonesia) untuk menuntut “Indonesia Berparlemen”. Yang lain adalah saat Wahid Hasyim, yang mewakili NU/Islam, menjadi anggota BPUPKI. Di dalam BPUPKI itu, golongan nasionalis, islam, dan marxis berhasil melahirkan konsensus nasional yang kita pegang hingga hari ini, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan UUD 1945.

Selain persinggungan dalam gerakan, saya juga melihat–seperti diperlihatkan di film Sang Kiai–persinggungan antara taktik perjuangan kaum nasionalis dan Islam (NU), terutama dalam kerangka menghadapi fasisme Jepang. NU dan nasionalis [terutama Soekarno dan Hatta] menerapkan taktik pura-pura bekerjasama dengan Jepang untuk mencapai kemerdekaan.

Argumentasi yang digunakan Hasyim Asyari dan Wahid Hasyim juga mirip dengan Soekarno, seperti mengurangi tekanan militer Jepang terhadap rakyat dan menyiapkan administratur [juga militer] untuk menyongsong Indonesia merdeka.

Tetapi taktik itu punya resiko atau celah untuk dicap sebagai ‘kolaborator’ Jepang. Sayangnya, di dalam sejarah, hanya Soekarno yang paling banyak ditimpahi cap kolaborator ini. Sementara Bung Hatta, yang juga terlibat dalam taktik ini, nyaris tidak pernah mendapat cap itu. Demikian juga dengan kelompok islam, baik NU maupun Masyumi.

Tetapi taktik ini seringkali bertemu kenyataan pahit. Bagi kaum nasionalis, pengalaman pahit mereka adalah ketika dipaksa memobilisasi rakyat untuk menjadi Romusha (pekerja paksa), memobilisasi perempuan untuk menjadi menjadi pelayan nafsu tentara Jepang (Jugun ianfu), dan memobilisasi pemuda untuk menjadi Heiho dan PETA.

Nasib serupa juga dialami oleh gerakan islam, dalam hal ini Hasyim Asyari dan Wahid Hasyim. Untuk menjinakkan perlawanan kaum islamis, Jepang membentuk Shumubu. Hasyim Asyari menyetujui Wahid Hasyim masuk ke dalam Shumubu. Waktu itu Jepang memerintahkan mobilisasi rakyat untuk melipat-gandakan hasil bumi. Untuk mencapai tujuannya itu, Jepang menggunakan Shumubu sebagai corong propaganda agar rakyat sukarela bekerja keras menghasilkan beras dan menyerahkannya kepada militer Jepang.

Dalam prakteknya, Shumubu diperintahkan memassifkan propaganda untuk mendorong rakyat melipat-gandakan hasil bumi. Malahan, propaganda itu ditumpangkan melalui khotbah di masjid-masjid sesuai melaksanakan Sholat. Bahkan, supaya umat islam tergerak secara sukarela untuk memenuhi keinginan Jepang itu, setiap propaganda di mesjid diwajibkan mensitir ayar Al-Quran dan Hadist.

Di film Sang Kiai, penentang utama strategi kerjasama dengan Jepang ala Hasyim Asyari dan Wahid Hasyim ini adalah murid/santri-nya bernama Harun. Bahkan, karena kecewa dengan taktik kerjasama yang dijalankan Sang Kiai, Harun memilih bergabung dengan kelompok radikal.

Taktik perjuangan yang ditempuh Hasyim Asyari berbeda, misalnya, dengan Kyiai Haji Zaenal Mustofa di Singaparna. Dengan semangat jihad, KH Zaenal Mustofa mengobarkan perlawanan bersenjata terhadap militer Jepang. Karena sikap radikalnya itu, ia kemudian ditangkap, diadili dan dihukum mati. Militansi ala KH Zaenal Mustafa ini sangat memikat Harun.

Memang, harus diakui, bahwa taktik kerjasama ala Hasyim Asyari/Wahid Hasyim ini bukan tanpa hasil. Misalnya, ketika Jepang memerintahkan Pesantren memobilisasi para santri untuk pelatihan militer, keduanya berhasil menggunakan kesempatan itu membentuk barisan milisi bersenjata bernama Hizbullah.

/3/

Selain dual hal di atas, hal lain yang patut ditelaah dari film Sang Kiai ini adalah keberaniannya menyingkap misteri –bisa juga dikatakan manipulasi sejarah–terkait tewasnya Komandan tentara Inggris kala itu, komandan pasukan Inggris saat itu, Brigjend Aubertin Mallaby, dalam pertempuran tiga hari di Surabaya [ tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945].

Di film Sang Kiai diperlihatkan dengan jelas bahwa Harun [tokoh fiktif] sebagai penembak Brigjend Mallaby. Penyimpulan ini berbahaya. Sebab, sampai sekarang para sejarawan pun belum berhasil menyingkap kematian Mallaby tersebut: senjata apa yang membunuhnya (pistol/senapan atau granat) dan siapa pelakunya (tentara Inggris atau pejuang Republik).

Greg Poulgrain, dosen sejarah Indonesia di University of the Sunshine Coast, menyimpulkan bahwa Brigjend Mallaby sengaja dibunuh pihak sekutu sendiri sebagai dalih untuk melancarkan tuduhan provokatif bahwa pemuda Indonesia-lah yang menembaknya. Dengan begitu, pihak Inggris juga punya dalih untuk menghukum/punishment pemuda Indonesia di Surabaya melalui serangan militer penuh.

Hal lainnya adalah, ketika film ini mengangkat kedekatan kaum nasionalis dan Islam dalam perjuangan kemerdekaan, penggambarannya mengenai pertempuran 10 November 1945 di Surabaya justru banyak menonjolkan Hizbullah. Sementara peranan kelompok lain, termasuk kelompok pemuda kiri yang dipimpin oleh Soemarsono, justru tidak nampak.

Kemudian, ada masalah sedikit soal alur peristiwa. Di film Sang Kiai, peristiwa pidato Bung Tomo melalui corong radio di detik-detik menjelang serangan militer sekutu tanggal 10 November 1945 mendahului peristiwa tewasnya Brigjend AWS Mallaby tanggal 30 Oktober 1945.

Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, film Sang Kiai tetap patut mendapatkan apresiasi. Film ini membawa pesan sangat berharga bagi bangsa Indonesia saat ini, yakni perlunya semua golongan, baik islam dan nasionalis, bekerjasama untuk kemajuan bangsa. Bukan meruncingkan perbedaan Islam dan Nasionalisme.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut