Salim ‘Kancil’ Dan Politik Agraria Pro Kapital

Konflik agraria di Indonesia ibarat ranjau yang bertebaran dan meledak satu per satu. Sudah begitu, setiap ledakan konflik agraria itu meminta korban. Pahitnya lagi, korban yang berjatuhan sebagian besar adalah petani atau rakyat jelata.

Seperti yang terjadi di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, baru-baru ini. Dua orang petani, Salim “Kancil” dan Tosan, menjadi korban kebiadaban dari persekutuan antara pengusaha tambang, birokrat desa, aparat keamanan, dan centeng.

Ini bukan kasus pertama. Sebaliknya, ini hanyalah pucuk gunung es dari sebuah persoalan besar: konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2014 lalu terjadi 472 kasus konflik agraria. Angka itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 369 kasus.

Jumlah korban juga tidak sedikit. Di tahun 2014, konflik agraria menyebabkan 19 orang tewas, 110 orang mengalami luka karena dianiaya, dan 156 orang ditahan. Dalam 10 tahun terakhir, sudah 85 orang tewas, 110 orang tertembak, 633 orang dianiaya, dan 1.395 orang ditangkap.

Dengan potensi konflik yang terus meningkat, juga sebaran dan cakupan geografis yang makin meluas, situasi ini seakan menempatkan petani dalam bara ketegangan yang tidak berkesudahan. Haruskah ada Salim “Kancil” lain lagi?

Politik Agraria

Agraria adalah juga soal politik. Ini adalah soal: mengabdi kepada siapakah tata-kelola agraria saat ini? kapital atau rakyat.

Sekarang kita lihat kebijakan pemerintah di sektor agraria. Saya berpendapat, sejak orde baru hingga sekarang ini, kebijakan agraria pemerintah sangat mengabdi pada kapital. Ini ditandai dengan semakin besarnya peran swasta dalam menguasai dan mengambil manfaat dari sumber daya agraria.

Apalagi pasca reformasi ini. Ada banyak produk legislasi yang melapangkan jalan bagi swasta, baik domestik maupun asing, untuk membangun kerajaan bisnisnya di sektor agraria. Sebut saja, diantaranya: UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 18/2004 tentang Perkebunan, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

Yang menarik dilihat, ada korelasi antara liberalisasi sektor agraria dengan meningkatnya intensitas konflik agraria. Liberalisasi memungkinkan investasi swasta, dengan kemudahan mendapat izin usaha dan dipayungi oleh regulasi, masuk berduyung-duyung ke sektor agraria.

Dalam segala hal, investasi tersebut membutuhkan ketersediaan tanah. Tidak mengherankan, kasus perampasan lahan milik individu atau kolektif (masyarakat adat) oleh korporasi melaju bak kereta api cepat. Inilah yang memicu banyak konflik agraria. Catatan KPA menyebutkan, kasus konflik agraria paling banyak terjadi di  perkebunan 185 kasus (39,19%), sektor kehutanan 27 kasus (5,72%), pertanian 20 (4,24%), pertambangan 12 (2,97%), perairan dan kelautan empat kasus (0,85%, dan lain-lain.

Disamping itu, komoditifikasi dan privatisasi terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti hutan dan air, telah menyingkirkan akses masyarakat atau publik terhadap sumber daya tersebut. Belum lagi, aktivitas eksploitasi SDA, khususnya di sektor pertambangan, mengeliminasi hak masyarakat sekitar atas lingkungan yang sehat.

Tidak terelakkan juga, politik agraria yang pro-kapital ini juga membawa dampak struktural, yaitu ketidakadilan agrarian. Indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72 (Khudori, 2013). Selain itu, BPN juga mengungkapkan, hanya 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah. Sementara 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah.

Politik agraria pro-kapital itu juga melahirkan dampak sampingan: korupsi. Ada banyak izin usaha ilegal bisa keluar mulus karena suap atau gratifikasi. Sebagai misal, di sektor kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 120 juta hektar kawasan hutan yang izin alih fungsinya tidak jelas. Di sektor pertambangan, KPK mencatat ada 4.563 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum memenuhi klasifikasi Clear and Clean (CnC).

Disamping itu juga, kehadiran invetasi itu membutuhkan dukungan keamanan. Terlebih jika investasi tersebut mendapat protes dari warga setempat. Tidak sedikit aktivitas investasi yang ‘membeli’ jasa keamanan resmi, baik TNI maupun Polri. Seperti kasus PT. Asiatic Persada di Batanghari, Jambi. Keamanan anak perusahaan Wilmar Group itu “dibekingi” oleh aparat TNI.

Belum lagi, ketika kehadiran investasi ditolak keras oleh warga, sehingga berujung konflik. Seringkali negara, dalam ini pemerintah lokal, mengerahkan aparat TNI dan Polri/Brimob untuk memadamkan api protes warga. Tidak mengherankan, seperti terekam oleh data KPA, aktor utama kekerasan dalam konflik agraria adalah polisi/Brimob, TNI, dan security/pam-swakarsa perusahaan.

Yang terjadi, dalam banyak kasus konflik agraria, negara tidaklah absen. Sebaliknya, negara selalu hadir beserta aparatus keamanannya sebagai ‘penjaga’ kepentingan investor. Ini sejalan dengan fungsi negara di bawah neoliberalisme, yakni menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi.

Janji Jokowi

Dulu, ketika baru “nyapres”, Jokowi menjadi harapan baru Indonesia. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban konflik agraria. Terlebih, saat itu Jokowi sempat mengumbar janji akan menyelesaikan konflik agraria melalui pembentukan semacam komisi ad-hoc untuk penyelesaian konflik agraria.

Tetapi janji itu tidak kunjung menjadi kenyataan. Malahan, pendekatan ekonomi Jokowi, yang menekankan pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran, berpotensi meluaskan dan memperbanyak konflik agraria di Indonesia.

Ini jelas tidak mengada-ada. Berdasarkan catatan KPA, proyek infrastruktur menjadi penyumbang konflik agraria terbanyak: 215 kasus (45,55 persen). Sebagian besar proyek infrastruktur itu terkait dengan proyek Master-plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekono-mi Indonesia (MP3EI).

Belum lagi, untuk menggerakkan ekonomi, Jokowi bertumpu pada liberalisasi investasi. Prinsipnya: harus banyak investasi Republik ini. Jokowi yakin, investor tidak hanya datang membawa uang, tetapi menciptakan juga lapangan kerja, menaikkan penerimaan negara, mendorong daya saing, dan mendorong alih-teknologi. Sebuah keyakinan yang juga dipegang erat-erat oleh rezim pendahulunya: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tetapi kenyataan selalu tidak seindah impian. Di jaman SBY, liberalisasi investasi membawa masalah besar: dominasi asing dalam penguasaan SDA, kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam, konflik sosial, kerusakan ekologi, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain.

Belum lagi, pada September lalu, pemerintahan Jokowi mengeluarkan dua paket kebijakan ekonomi. Esensi kebijakan itu adalah deregulasi, yaitu penghilangan semua aturan hukum/birokrasi yang merintangi kebebasan dan kepentingan investasi. Tidak hanya menyasar aturan yang menciptakan birokrasi yang rumit, paket deregulasi juga menghajar aturan yang diperuntukkan untuk melindungi kepentingan umum dan lingkungan alam.

Sebagai misal, paket ekonomi jilid II menyederhanakan dan mempercepat keluarnya izin investasi. Kalau dulu 8 hari, sekarang tinggal 3 jam. Tetapi konsekuensinya banyak prasyarat investasi yang dihilangkan, seperti keharusan mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Alasannya, Amdal itu akan diurus oleh pengelola kawasan industri. Bayangkan, demi melancarkan kepentingan investor, persoalan lingkungan dijadikan urusan sekunder.

Namun, tidak hanya menjanjikan kemudahan perizinan investasi, paket ekonomi juga menjamin ketersediaan tanah atau lahan untuk kepentingan investor. Artinya, kedepan akan ada banyak kasus perampasan lahan atas nama pembangunan.

Perizinan tanah untuk investor juga dipermudah. Untuk informasi ketersediaan tanah, waktunya dipangkas dari semula 70 hari menjadi 3 jam. Sedangkan jangka waktu pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dipangkas dari dulnya 30–90 hari kerja menjadi 20 hari kerja (< 200 ha) dan 45 hari (> 200 ha). Untuk mengajukan permohonan, investor juga tidak perlu dibebani harus menyiapkan syarat-syarat, karena syarat-syarat bisa diurus belakangan.

Luar biasa memang. Untuk menggenjot investor, berbagai kemudahan pun diberikan. Bagi saya, kebijakan ini tak ubahnya obral murah sumber daya dan kekayaan alam nasional.

Mengakhiri Konflik Agraria

Saya berpendapat, penyelesaian konflik agraria hanya mungkin apabila politik agraria yang pro-kapital ini diakhiri. Dalam hal ini, sudah saatnya pemerintah kembali pada politik agraria yang dimandatkan oleh konstitusi: pasal 33 UUD 1945.

Sudah hampir 50 tahun, terhitung sejak Orde Baru hingga sekarang ini, politik agraria kita membokongi pasal 33 UUD 1945. Walhasil, mimpi para pendiri bangsa agar tata-kelola agraria nasional mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat tidak pernah terwujud.

Prinsip utama dari politik agraria pasal 33 UUD 1945 adalah tata kelola sumber daya agraria yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, rakyatlah yang menjadi penerima manfaat utama dari tata kelola agraria.

Dalam konteks itu, dan juga berhadapan dengan persoalan ketidakadilan agraria dan konflik agraria yang terus meledak, perlu untuk menata ulang soal agraria kita. Dan itu hanya mungkin melalui program “pembaharuan agraria” (agraria reform). Pembaruan agraria bisa diartikan sebagai penataan ulang susunan pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria, termasuk tanah, agar lebih berkeadilan sosial.

Dalam Nawacita, Jokowi menjanjikan reforma agraria melalui dua jalan: pertama, distribusi lahan 9 juta hektar kepada rakyat; dan kedua, meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari 0,3 ha menjadi 2,0 ha per KK petani.

Program itu memang bagus. Tetapi masih banyak hal yang perlu diperjelas. Semisal, objek (lahan yang mau didistribusikan) dan subjek (penerima) dari program ini belum diperjelas. Disamping itu, land reform tidak berakhir pada redistribusi lahan saja, tetapi juga disertai program untuk meningkatkan kapasitas produktif dari subjek penerima tanah, seperti dukungan modal, teknologi, dan jaminan pasar.

Selain itu, reforma agraria tidak bisa direduksi hanya redistribusi tanah saja. Namun, merujuk UUPA 1960, pengertian agraria cukup luas:  bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Jadi, menyangkut perombakan tata kelola di sektor kehutanan, perikanan, kelautan, sumber daya air, minyak dan gas, mineral, ruang udara, dan lain-lain.

Untuk jangka pendek, pemerintah perlu pendekatan baru dalam penyelesaian konflik agraria, yaitu pendekatan yang mengedepankan dialogis dan partisipatoris. Karena itu, perlu membentuk semacam Panitia Penyelesaian Konflik Agraria yang mendudukkan secara bersama pejabat terkait soal agraria, pengusaha, organisasi rakyat/petani. Bersamaan dengan itu, TNI/Polri tidak boleh lagi dilibatkan dalam konflik agraria.

Rudi Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut