Riset Ala Soekarno

Soekarno, saat itu masih aktif di Algemene Studie Club di Bandung, sedang bergelut dengan pertanyaan besar: kelas sosial apakah yang paling dominan dalam susunan masyarakat Indonesia?

Waktu itu, tahun 1921, Ia baru berusia 20 tahun. Namun, pertanyaan itu mulai membuntuti pikirannya sejak ia menyentuh marxisme. Di Eropa, dalam bacaannya, susunan masyarakat terbelah menjadi dua kelas dominan: Kapitalis dan Proletar.

Di negerinya, yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, dua kelas itu masih samar-samar. Memang sudah ada kaum proletar, seperti di perusahaan kereta api, perusahaan pegadaian, pertambangan, dan lain-lain, tetapi jumlahnya sangat kecil.

Defenisi proletar sudah jelas: orang yang tidak punya alat produksi dan, karena itu, menjual tenaga kerjanya pada orang lain/majikan/kapitalis. Dan ia menerima upah dari menjual tenaga kerjanya itu. Kalau di eropa, dengan defenisi tersebut, proletar gampang diidentifikasi.

Di negeri tempat Soekarno berpijak, yang banyak adalah pemilik produksi kecil-kecilan: pertanian kecil, perdagangan kecil, usaha produksi kecil, dan pelayaran kecil. Dan, sebagian besar pemilik produksi kecil ini hidup sengsara dan melarat.

Soekarno sadar, kapitalisme yang berkembang di negerinya adalah kapitalisme yang dicangkokkan oleh kolonialisme, bukan lahir dari rahim pergulatan kekuatan-kekuatan produktif dan relasi produksi di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Akibatnya, corak produksi lama, yakni feodal atau pra-kapitalis, tidak terbabat habis.

Sudah begitu, kata Soekarno, imperialisme Belanda bukanlah negara kapitalis yang sudah mengalami “mechanische dan industrieele revolutie”–belum mengalami revolusi industri dan termekanisasi. Imperialis Belanda lebih banyak menggelontorkan kapitalnya untuk usaha perkebunan guna menghasilkan produk yang bisa dipasarkan di Eropa. Corak–atau lebih tepatnya teknik produksi–semacam ini tidak melahirkan kelas proletar seperti di Eropa.

Inilah yang bergulat dalam pikiran Soekarno muda. Karenanya, untuk menjawab pertanyaan itu, ia melakukan riset lapangan. Istilah politiknya: turun ke bawah (Turba).

Soekarno melakukan turba ke daerah Bandung Selatan, yang dikenal sebagai kawasan pertanian. Di sana para petani mengerjakan sawah masing-masing yang luasnya kurang dari sepertiga hektar. Saat sedang Turba, Soekarno tidak menyamar. Ia datang dengan menggunakan sepeda dan berpakaian seperti biasanya.

Singkat cerita, tanpa basa-basi, Soekarno memulai risetnya. Ia mendatangi seorang petani dan mengajaknya berdiskusi dengan menggunakan bahasa Sunda [bahasa setempat]. Terjadilah dialog kira-kira seperti berikut:

“Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini,” tanya Soekarno.

“Saya, juragan,” jawab si petani.

“Apakah engkau memilih tanah ini bersama-sama dengan orang lain?”

“O..tidak, gan. Saya sendiri yang punya.”

“Tanah ini kau beli?”

“Tidak. Warisan bapak kepada anak turun-temurun.”

Soekarno merenung sejenak. Pikirannya sibuk meresapi jawaban petani tersebut. Lalu, karena masih belum terang, ia kembali mengajukan pertanyaan.

“Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apakah kepunyaanmmu juga?

“Iya, gan,” jawab si petani.

“Dan cangkul?”

“Iya, gan?”

“Bajak?”

“Saya punya, gan.”

“Untuk siapa hasil yang kau kerjajakan?”

“Untuk saya, gan.”

“Apakah cukup dengan kebutuhanmu?”

“Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang isteri dan empat orang anak?” keluh petani itu.

“Apakah ada yang dijual dari hasilmu?”

“Hasilnya sekedar cukup untuk makan kami. Tida ada lebihnya untuk dijual.”

“Kau mempekerjakan orang lain?”

“Tidak, juragan, saya tidak dapat membayarnya.”

“Apakah engkau pernah mem-buruh?”

“Tidak, gan. Saya harus membanting-tulang, akan tetapi jerih-payah saya semua untuk saya.”

Begitulah dialog singkat antara Soekarno dan petani itu, sebagaimana diceritakan Soekarno buku otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Itulah riset kecil-kecilan, tanpa penyamaran, yang dilakukan Soekarno.

Nama petani itu adalah Marhaen. Kelak, cerita petani Marhaen itu sangat mempengaruhi bangunan teoritiknya dalam mengenali kelas dominan dalam masyarakat Indonesia. Namun, Soekarno tak hanya melakukan riset di kalangan petani, tapi juga terhadap tukang gerobak dan rakyat jelata lainnya.

Riset itu mengantarkan Soekarno pada sebuah kesimpulan: mayoritas rakyat Indonesia (konon, 90% saat itu) adalah pemilik alat produksi kecil, dengan perkakas kerja kepunyaan sendiri tapi kecil, tidak mempekerjakan tenaga orang lain, dan hasilnya hanya cukup untuk diri sendiri dan keluarganya.

Soekarno kemudian menamai kelas dominan itu dengan nama “Kaum Marhaen”. Ini pula yang menjadi kerangka dasar Soekarno dalam menyusun pemikirannya yang disebut Marhaenisme, sebuah ajaran politik yang menyatukan kaum proletar dan marhaen dalam perjuangan politik untuk menghilangkan kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme dan melahirkan susunan masyakat baru: sosialisme.

Jadi, sebelum mendirikan partainya, Partai Nasional Indonesia (PNI), tahun 1927, Soekarno membangun lebih dulu teori politiknya. Dan, supaya teori politik itu bisa cocok dengan keadaan Indonesia dan bisa menjawab persoalan rakyatnya, ia melakukan riset.

Di awal Februari lalu, Wiranto, calon Presiden dari Partai Hanura, menyamar jadi Tukang Becak di Solo, Jawa Tengah. Ia mengaku, hal itu dilakukan agar ia bisa ‘membaur dengan rakyat dan berdiskusi dengan rakyat’. Menurut mantan Panglima ABRI ini, kalau dirinya datang sebagai Wiranto, rakyat terkadang tidak bicara jujur. Makanya dia menyamar menjadi tukang becak.

Menurut Wiranto, menyamar sebagai tukang becak merupakan “cara terbaik untuk mengetahui apa yang rakyat rasakan, apa yang rakyat harapkan, dan apa yang rakyat mimpikan.”  Dengan begitu, kata Wiranto, kalau dirinya menjadi pemegang otoritas [maksudnya, Presiden], ia bisa mewujudkan mimpi rakyat tersebut.

Sepintas lalu, keinginan Wiranto itu sangat baik. Ia ingin melakukan riset guna mengenal keadaan rakyatnya. Dengan begitu, kalau dirinya jadi Presiden, ia bisa merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat.

Masalahnya, kalau memang itu pekerjaan riset, kenapa harus ditayangkan oleh TV: dalam hal ini, RCTI, dengan acara bertajuk Mewujudkan Mimpi Indonesia. Lagipula, kalau itu ditayangkan, bukankah lebih menyerupai ‘kampanye pencitraan diri’. Itu sama sekali tidak mendidik kesadaran politik rakyat.

Dan, kalau memang itu pekerjaan riset, kenapa Wiranto melakukannya seorang diri. Menurut saya, akan lebih efektif jika Wiranto memobilisasi kader dan anggota partainya untuk turun ke tengah-tengah rakyat (buruh, petani, kaum miskin kota, pengangguran, dll) untuk melakukan riset.

Selain itu, berbeda dengan Soekarno, kenapa Wiranto justru melakukannya setelah dirinya menjadi Capres. Bukankah, dengan melakukannya di masa sekarang plus penayangan oleh TV, itu lebih mirip dengan pencitraan. Selain itu, kalau baru dilakukan sekarang, berarti selama ini Wiranto mendirikan Hanura tanpa konsep dan tanpa pemahaman yang memadai soal keadaan rakyat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Hanura menyusun program-program politiknya tanpa riset lebih dulu?

Yang menarik juga didiskusikan adalah ‘keluhan’ Wiranto: bahwa kalau dirinya datang sebagai Wiranto, rakyat terkadang tidak mau bicara jujur. Sehingga ini menjadi alasan dia untuk melakukan penyamaran. Menurut saya, ‘keluhan’ Wiranto itu mencerminkan tebalnya batas pemisah antara elit dan rakyat. Batas pemisah itu beragam: pertama, bisa berasal gaya hidup pejabat/elit yang terlampau mewah dan elitis, sementara mayoritas rakyat hidup susah. Jadi, kalau pejabat/elit turun ke rakyat, mereka tak ubahnya “makhluk asing”; kedua, kebijakan penguasa yang selalu mengorbankan kehidupan rakyat banyak. Alhasil, rakyat tidak melihat penguasa sebagai pemerintah atau pelayan, melainkan sebagai musuh alias penindas; ketiga, kebiasaan elit/politisi yang hanya turun ke rakyat pada saat mendekat pemilu, lalu menebar janji-janji politik plus menebar “money politics”, tetapi segera meninggalkan rakyat begitu berkuasa.

Namun, apa yang penting di sini, terlepas dari misi pencitraan yang dilakukan oleh Wiranto, adalah bahwa pemimpin dan calon pemimpin harus belajar mengenal keadaan rakyat. Tanpa mengenal keadaan rakyatnya, mustahil seorang pemimpin bisa menjanjikan perubahan kepada rakyat. Sebab, belum tentu apa yang dirasakan oleh pemimpin sebagai ‘kebutuhan rakyat’ benar-benar dirasakan oleh rakyat sebagai ‘kebutuhannya’ secara real.

Di sinilah arti penting riset. Riset adalah teleskop bagi pemimpin atau sebuah gerakan politik untuk mengenal keadaan secara konkret, detail, dan mendalam. Inilah basis material untuk menyusun sebuah program politik yang konkret dan operasional. Tanpa melakukan riset, berarti tak mengenal keadaan, yang berarti programnya pun hanya disusun berdasarkan khayalan.

Yang penting juga adalah soal hubungan pemimpin dengan rakyat, meminjam istilah Mao Zedong, haruslah seperti “ikan di dalam air”–menyatu dengan massa rakyat. Jangan hanya mendekati rakyat ketika mendekati momentum pemilu. Jangan pula bergaya elitis dan suka menebar janji-janji politik palsu. Nantinya, bukan seperti “ikan di dalam air”, melainkan seperti “ikan di dalam minyak goreng” alias mampus.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut