Riset Ala Sukarno

Sukarno, saat itu masih aktif di Algemene Studie Club di Bandung, sedang bergelut dengan pertanyaan besar: kelas sosial apakah yang paling dominan dalam susunan masyarakat Indonesia?

Waktu itu, tahun 1921, Ia baru berusia 20 tahun. Namun, pertanyaan itu mulai membuntuti pikirannya sejak ia menyentuh marxisme. Di Eropa, dalam bacaannya, susunan masyarakat terbelah menjadi dua kelas dominan: Kapitalis dan Proletar.

Di negerinya, yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, dua kelas itu masih samar-samar. Memang sudah ada kaum proletar, seperti di perusahaan kereta api, perusahaan pegadaian, pertambangan, dan lain-lain, tetapi jumlahnya sangat kecil.

Defenisi proletar sudah jelas: orang yang tidak punya alat produksi dan, karena itu, menjual tenaga kerjanya pada orang lain/majikan/kapitalis. Dan ia menerima upah dari menjual tenaga kerjanya itu. Kalau di eropa, dengan defenisi tersebut, proletar gampang diidentifikasi.

Di negeri tempat Sukarno berpijak, yang banyak adalah pemilik produksi kecil-kecilan: pertanian kecil, perdagangan kecil, usaha produksi kecil, dan pelayaran kecil. Dan, sebagian besar pemilik produksi kecil ini hidup sengsara dan melarat.

Sukarno sadar, kapitalisme yang berkembang di negerinya adalah kapitalisme yang dicangkokkan oleh kolonialisme, bukan lahir dari rahim pergulatan kekuatan-kekuatan produktif dan relasi produksi di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Akibatnya, corak produksi lama, yakni feodal atau pra-kapitalis, tidak terbabat habis.

Sudah begitu, kata Sukarno, imperialisme Belanda bukanlah negara kapitalis yang sudah mengalami “mechanische dan industrieele revolutie”–belum mengalami revolusi industri dan termekanisasi. Imperialis Belanda lebih banyak menggelontorkan kapitalnya untuk usaha perkebunan guna menghasilkan produk yang bisa dipasarkan di Eropa. Corak–atau lebih tepatnya teknik produksi–semacam ini tidak melahirkan kelas proletar seperti di Eropa.

Inilah yang bergulat dalam pikiran Sukarno muda. Karenanya, untuk menjawab pertanyaan itu, ia melakukan riset lapangan. Istilah politiknya: turun ke bawah (Turba).

Sukarno melakukan turba ke daerah Bandung Selatan, yang dikenal sebagai kawasan pertanian. Di sana para petani mengerjakan sawah masing-masing yang luasnya kurang dari sepertiga hektar. Saat sedang Turba, Sukarno tidak menyamar. Ia datang dengan menggunakan sepeda dan berpakaian seperti biasanya.

Singkat cerita, tanpa basa-basi, Sukarno memulai risetnya. Ia mendatangi seorang petani dan mengajaknya berdiskusi dengan menggunakan bahasa Sunda [bahasa setempat]. Terjadilah dialog kira-kira seperti berikut:

“Siapa yang punya semua yang engkau kerjakan sekarang ini,” tanya Sukarno.

“Saya, juragan,” jawab si petani.

“Apakah engkau memilih tanah ini bersama-sama dengan orang lain?”

“O..tidak, gan. Saya sendiri yang punya.”

“Tanah ini kau beli?”

“Tidak. Warisan bapak kepada anak turun-temurun.”

Soekarno merenung sejenak. Pikirannya sibuk meresapi jawaban petani tersebut. Lalu, karena masih belum terang, ia kembali mengajukan pertanyaan.

“Bagaimana dengan sekopmu? Sekop ini kecil, tapi apakah kepunyaanmmu juga?

“Iya, gan,” jawab si petani.

“Dan cangkul?”

“Iya, gan?”

“Bajak?”

“Saya punya, gan.”

“Untuk siapa hasil yang kau kerjajakan?”

“Untuk saya, gan.”

“Apakah cukup dengan kebutuhanmu?”

“Bagaimana sawah yang begini kecil bisa cukup untuk seorang isteri dan empat orang anak?” keluh petani itu.

“Apakah ada yang dijual dari hasilmu?”

“Hasilnya sekedar cukup untuk makan kami. Tida ada lebihnya untuk dijual.”

“Kau mempekerjakan orang lain?”

“Tidak, juragan, saya tidak dapat membayarnya.”

“Apakah engkau pernah mem-buruh?”

“Tidak, gan. Saya harus membanting-tulang, akan tetapi jerih-payah saya semua untuk saya.”

Begitulah dialog singkat antara Soekarno dan petani itu, sebagaimana diceritakan Soekarno buku otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Itulah riset kecil-kecilan, tanpa penyamaran, yang dilakukan Sukarno.

Nama petani itu adalah Marhaen. Kelak, cerita petani Marhaen itu sangat mempengaruhi bangunan teoritiknya dalam mengenali kelas dominan dalam masyarakat Indonesia. Namun, Sukarno tak hanya melakukan riset di kalangan petani, tapi juga terhadap tukang gerobak dan rakyat jelata lainnya.

Riset itu mengantarkan Sukarno pada sebuah kesimpulan: mayoritas rakyat Indonesia (konon, 90% saat itu) adalah pemilik alat produksi kecil, dengan perkakas kerja kepunyaan sendiri tapi kecil, tidak mempekerjakan tenaga orang lain, dan hasilnya hanya cukup untuk diri sendiri dan keluarganya.

Sukarno kemudian menamai kelas dominan itu dengan nama “Kaum Marhaen”. Ini pula yang menjadi kerangka dasar Sukarno dalam menyusun pemikirannya yang disebut Marhaenisme, sebuah ajaran politik yang menyatukan kaum proletar dan marhaen dalam perjuangan politik untuk menghilangkan kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme dan melahirkan susunan masyakat baru: sosialisme.

Jadi, sebelum mendirikan partainya, Partai Nasional Indonesia (PNI), tahun 1927, Sukarno membangun lebih dulu teori politiknya. Dan, supaya teori politik itu bisa cocok dengan keadaan Indonesia dan bisa menjawab persoalan rakyatnya, ia melakukan riset.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut