Polisi: Pengayom Rakyat Atau Penjaga Modal?

Satu lagi kejadian yang membuat kita patut mempertanyakan keberadaan institusi kepolisian: benarkah kepolisian sebagai alat negara untuk mengayomi masyarakat atau sekedar alat penjaga kepentingan modal?

Kejadian itu adalah kasus penembakan warga di Morowali, Sulawesi Tengah, pada 22 Agustus lalu. Pada saat itu, seratusan warga sedang menggelar protes terkait janji PT. Medco yang tidak kunjung dipenuhi. Salah satunya adalah program community development.

Karena pihak PT. Medco tidak responsif terhadap tuntutan itu, maka warga pun melampiaskan kemarahannya dengan membakar tangki LNG milik PT. Medco. Saat itu, Kepolisian telah bertindak di luar batas “kewajaran” dengan mengejar speed boat yang mengakut warga dan menghujani mereka dengan tembakan. Satu orang warga tewas di tempat, satu lagi tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit, dan enam orang mengalami luka parah.

Kejadian seperti itu sudah berulang kali. Di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau, beberapa bulan yang lalu, Polisi juga bertindak “di luar batas” saat merespon perlawanan rakyat terhadap beroperasinya PT. RAPP.  Di sana, dengan mengangkangi prosedur hukum, Polisi telah menangkapi sejumlah warga layaknya teroris.

Ada begitu banyak kejadian seperti ini di seluruh pelosok negeri, baik yang terlaporkan atau tidak terlaporkan. Karena kejadian itu merupakan sebuah rentetan dan berskala luas, maka muncul kesimpulan; ini bukan sekedar insiden lapangan belaka, melainkan ada persoalan dengan institusi kepolisian.

Kepolisian sudah menjadi alat dari kepentingan modal. Ketika terjadi konflik antara modal versus rakyat, Polisi jelas tidak berposisi netral. Dalam banyak kasus, polisi tampil sebagai benteng dari kepentingan modal itu sendiri. Tidak heran, dalam beberapa kasus konflik modal versus rakyat, Polisi menjadi alat modal untuk merepresi perlawanan rakyat.

Keberpihak polisi terhadap modal tidak lepas dari watak negara. Negara Indonesia saat ini sudah berbeda dengan negara hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Jika negara hasil proklamasi itu bercita-cita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan, maka negara Indonesia dewasa ini hanya menjadi representasi dari kepentingan modal.

Negara sendiri sering mempertontonkan keberpihakannya pada modal. Lihat saja betapa baiknya negara terhadap modal, misalnya, dengan lahirnya puluhan produk perundang-undangan yang pro-liberalisasi dan menjaga kepentingan modal.

Watak negara yang pro-modal itulah yang membuat hampir semua alat atau apparatus negara turut menjadi alat penjaga modal pula. Pada titik itu, penyelenggara negara telah menghianati sejarah awal pembentukan negara. Negara Indonesia, seperti ditulis Soekarno dalam buku “Sarinah”, adalah alat kekuasaan rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya: merdeka sepenuh-penuhnya dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Hal itu dapat pula kita lihat pada ikrar Polisi istimewa, cikal bakal kelahiran Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.”

Jika sekarang kepolisian menjadi alat penjaga modal, maka ia telah mengingkari sendiri sejarah kelahirannya. Ia juga telah menghianati cita-cita proklamas kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • nyong

    yah beginilah kalau pemerintahan sudah kacau…. semuanya jadi ikut kaau..!!!

  • Alfan Manah Fortunatus

    Loyalitas pihak kepolisian kepada rakyat yang adalah tuannya sudah mencapai titik terendah. Namun anehnya Institusi Kepolisian yang semua anggarannya bersumber dari uang rakyat yang dialokasikan melalui APBN, loyalitasnya beralih kepada pemodal. Kepolisian RI tidak layak disebut sebagai pengayom, namun pembantai tuannya sendiri. Ini perbuatan biadab yang luar biasa dan pengkhianatan yang keji. Mari kita terus melawan kebiadaban ini.