PBHI Tuntut Kapolri Tarik Densus 88 Dari Bima

JAKARTA (BO): Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta Kapolri segera menarik Detasemen Khusus (Densus) 88 dari wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat.

“Ini bukan saja melampaui wewenangnya, namun juga akan memperkeruh situasi di Bima,” kata Sekretaris Badan Pengurus Nasional PBHI, Suryadi Radjab, kepada Berdikari Online, di Jakarta (28/1).

Menurut Suryadi, penarikan pasukan Densus 88 itu untuk mencegah terjadinya bentrokan, penangkapan sewenang-wenang yang melanggar hak azasi manusia, dan tindakan lain yang berbahaya dan meresahkan rakyat.

Ia menambahkan, Polri tidak perlu menerjunkan Densus 88 jika hanya mau menangkap 53 orang warga dan aktivis yang dibebaskan dari rutan. “Ini tindakan yang melampaui wewenang Densus 88 sebagai unit khusus anti-teror,” jelasnya.

Lebih jauh, Suryadi mengingatkan, sebanyak 44 orang yang dibebaskan dari rutan sebetulnya adalah korban penyerangan polisi di pelabuhan Sape (24/12). Seharusnya, kata dia, pada korban ini tidak patut dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Terkait aksi pembakaran kantor Bupati Bima, PBHI menerangkan, warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) tidak terlibat dalam aksi pembakaran itu.

“Polisi harus mencari pelaku pembakaran dari pihak lain,” tegas Suryadi.

Bagi Suryadi, polisi mestinya banyak mengambil pelajaran dari kejadian di pelabuhan Sape. Dalam banyak kejadian sebelumnya, polisi telah menggunakan prosedur yang membahayakan rakyat.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut