Polri Dituntut Hentikan Penangkapan Di Bima

MAKASSAR (BO): Kabar tentang upaya Polri melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga dan aktivis terkait pembakaran kantor Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/1), terus menuai kecaman dari banyak pihak.

Salah satunya adalah kecaman 50-an aktivis di Makassar, Sulawesi Selatan. Siang tadi, mereka menggelar aksi solidaritas di Monumen Mandala Makassar. Mereka mendesak agar Polri menghentikan penangkapan dan penyisiran terhadap rakyat Bima.

Nurjaya, salah seorang dari aktivis itu, menganggap pengerahan pasukan Polri di Bima hanya akan memanaskan eskalasi politik di sana. “Kami yakin, kehadiran polisi di sana hanya akan memicu konfrontasi baru,” ujarnya.

Ia juga mengecam kehadiran pasukan Densus 88 di Bima. Menurutnya, pengiriman pasukan khusus anti-teror itu terlalu berlebihan.

“Kami menduga ini kepentingan pemilik modal. Sebagian besar saham PT. SMN dimiliki oleh investor asal Australia, Arc Exploration Limited. Sedangkan Densus 88 banyak dilatih dan didanai oleh Australia,” kata Nurjaya.

Nurjaya, yang juga merupakan mahasiswa asal Bima, mengatakan, persoalan pembakaran kantor Bupati Bima tidak akan terjadi jikalau sejak awal pemerintah merespon tuntutan rakyat Bima.

“Kesalahannya ada di pemerintah. Jika pemerintah tanggap merespon tuntutan rakyat, maka pembakaran kantor Bupati tidak akan terjadi. Jadi, jangan hanya bisa menyalahkan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Nurjaya juga menuntut Polri segera menghentikan (SP3) status tersangka terhadap 53 aktivis dan rakyat Bima. Ia juga mendesak agar Polri segera mencabut status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap puluhan aktivis.

Dalam aksinya, aktivis yang berasal dari berbagai organisasi, seperti LMND, PRD, SRMI, dan FNPBI, menggelar sujud syukur atas keluarnya keputusan pencabutan SK 188/2010. Mereka menganggap pencabutan SK itu sebagai kemenangan awal gerakan rakyat di Bima.

QADLI F SULAIMAN

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut