Nasib ‘Bangsa Kuli’

“Pelayan (TKI) Indonesia kini diobral.” Begitulah kira-kira pengumuman sebuah iklan tenaga kerja di Malaysia. Iklan itu menawarkan kemudahan mendapatkan pembantu rumah tangga asal Indonesia hanya dengan jaminan 3.500 ringgit (Rp 10,8 juta) dan biaya 7.500 ringgit (23,2 juta). Itu sudah diskon 40 persen.

Reaksi keras pun bermunculan di dalam negeri. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menganggap iklan itu telah memperlakukan manusia, dalam hal ini TKI, sebagai barang-dagangan. Hal itu bukan saja merendahkan martabat kemanusiaan, tetapi juga merendahkan dan menghina bangsa Indonesia.

Pemerintah juga mengeluarkan reaksi keras. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, juga mengecam iklan obral TKI tersebut. Bahkan, pihaknya sudah meminta pemerintah Malaysia mengusut dan menindak tegas pelaku yang mengambil keuntungan di balik pemasangan iklan tersebut.

Akan tetapi, protes dan kecaman saja tidaklah cukup. Kemarin-kemarin, kalau ada kejadian semacam ini, pemerintah juga rajin mengeluarkan kecaman serupa. Namun, fakta membuktikan, kejadian semacam ini terus berulang. Artinya, kecaman pemerintah itu hanya dianggap “angin lalu”.

Lagi pula, pemerintah sendiri dianggap kurang melindungi TKI. Ini bisa dilihat dengan masih berlanjutnya kekerasan terhadap TKI. Migrant Care menyebut jumlah kasus kekerasan terhadap TKI mencapai 5.413 kasus sepanjang 2009-2010. Tindakan kekerasan itu paling banyak terjadi di Timur Tengah dan Malaysia.

Nyatanya, TKI bukan hanya ditindas oleh majikan di luar negeri saja. Di Indonesia, sebelum berangkat saja, mereka banyak yang diperas. Sudah begitu, ketika mereka kembali ke tanah air, mereka kembali diperas. Bahkan, ada pelaporan terkait tindakan pelecehan seksual terhadap TKI di Bandara.

Selain itu, diplomasi pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI di luar negeri memang sangat lembek. Lihat saja, misalnya, pada April 2012, tersiar kabar perihal dugaan perdagangan tubuh yang menimpa tiga TKI di Malaysia. Ini tindakan yang benar-benar tidak manusiawi. Eh, pada 7 September 2012 lalu, Polisi Malaysia menembak mati 5 orang TKI di Malaysia. Artinya, tekanan pemerintah Indonesia selama ini masih dianggap remeh oleh pemerintah Malaysia.

Kalau diplomasi pemerintah kuat, negara-negara penerima TKI mestinya bisa ditekan untuk membuat perlidungan hukum terhadap buruh-migran. Kalau mereka menolak, maka pemerintah Indonesia bisa mengambil langkah menghentikan pengiriman TKI ke negara tersebut.

Namun, harus diakui, akar persoalannya bukanlah semata soal perlindungan. Kami beranggapan, banyak orang memilih menjadi TKI di luar negeri, sekalipun beresiko menerima perlakuan kekerasan, karena situasi ekonomi di dalam negeri yang tidak menguntungkan. Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan manusiawi bagi rakyat-nya.

Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang pertanian, khususnya kebijakan impor pangan, turut menghancurkan produsen pangan. Akibatnya, bertani dianggap bukan lagi pekerjaan yang ekonomis dan bisa menghidupi keluarga. Karena di kota sendiri tidak ada jaminan pekerjaan, mereka memilih bekerja di luar negeri.

Di samping itu, ada kondisi penyempitan lahan pertanian. Banyak lahan pertanian beralih-fungsi menjadi lokasi industri, perumahan, dan kegiatan modal lainnya. Ditambah lagi, ekspansi modal asing memerlukan ketersediaan lahan. Akibatnya, praktek perampasan lahan sangat massif terjadi.

Kebijakan neoliberal juga merontokkan industri nasional. Banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Praktek upah murah juga menjadi momok menakutkan bagi kaum buruh di Indonesia. Kita tahu, upah buruh di Indonesia merupakan yang terendah di kawasan ASEAN. Sementara, di pihak lain, rakyat diperhadapkan dengan biaya hidup yang terus-menerus meningkat. Akhirnya, mereka pun berusaha mencari peruntungan dengan menjadi TKI di luar negeri.

Artinya, kalau pemerintah tak membenahi persoalan di atas, maka persoalan buruh-migran akan terus-menerus terjadi. Posisi Indonesia akan terus-menerus menjadi negara penyedia tenaga kerja murah untuk pasar tenaga kerja internasional. Dan, pada saat bersamaan, martabat kita sebagai sebuah bangsa terus direndahkan. Akhirnya, kita hanya akan menjadi “bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa”.

Letak persoalannya ada di pemerintah sendiri. Indonesia adalah negara besar dan sangat kaya-raya. Kita punya sumber daya alam yang melimpah. Semangat dan etos kerja rakyat kita juga tak diragukan lagi. Jumlah penduduk kita yang besar, yang sudah mencapai 250 juta, adalah pasar internal yang besar.

Sayangnya, pemerintah kita masih bermental inlander. Mereka justru menyerahkan kekayaan alam itu kepada korporasi asing. Kita bangga sebagai negara pengekspor bahan mentah, yang membuat kita tak beranjak untuk membangun industri olahan sendiri. Pemerintah kita juga tak berhenti menepuk dada tatkala modal asing membanjiri ekonomi nasional. Bahkan, pemerintah bersukarela membuka pasar internal kita untuk dibanjiri oleh produk asing. Jadilah kita seperti anak ayam yang mati di lumbung sendiri.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut