Matinya Nurani Kolektif Orang Indonesia

Pancasila

Bangsa ini sudah nyaris tenggelam dalam lumpur individualisme. Budaya luhur yang semula bersifat “guyub” kini kian berganti menjadi “gusur”, dari mengusung “persatuan” kini mengimani “persatean”. 

Persatuan memang kerap menjadi konsepsi yang paling enigmatik dalam suatu kesadaran berbangsa. Teorikus sosial Benedict Anderson (1983) menerangkan, sebagai suatu komunitas imajiner, bangsa dibayangkan dan kemudian diyakini layaknya sebuah entitas kolektif, satu untuk semua dan semua adalah satu karena dilatari oleh melekatnya beragam kesamaan. Namun, mungkinkah kiranya persatuan itu konsepsi makro yang terlampau sulit diejawantahkan dalam bentuk relasi sosial yang paling sederhana?

Persatuan kerap juga dipandang sinis sebagai jargon semu bahkan ilusif. Banyak pihak yang meyakini betapa manusia Indonesia itu sesungguhnya tak pernah cukup tulus dan serius menanamkan kesadarannya sebagai bagian utuh dari suatu bangsa. Buktinya kita jauh lebih sering terlalu asyik disibukkan dengan konflik-konflik horizontal yang destruktif, juga terlanjur nyaman menjalani kehidupan dalam sekat-sekat fragmentasi yang berbau SARA.

Tak heran jika pada akhirnya negara melalui aparatusnya selalu mendapat pembenaran untuk melakukan upaya-upaya koersif bahkan represif alih-alih menanamkan kesadaran berbangsa ataupun rasa persatuan itu sendiri. Namun, inilah sesungguhnya problem internal bagi bangsa kita Indonesia, matinya nurani kolektif. Penyakit hati ini telah merasuk, menyebar, dan merajalela dalam sanubari warga negara, entah pada mereka yang berkuasa maupun pada mereka yang hanya orang biasa.

Tak usah terlalu jauh menengok konflik di Tolihara yang akarnya memang teramat kompleks itu, tengok saja tawuran antar kelompok warga dua RW di Jatinegara Jakarta Selatan karena dipicu kesalahpahaman kecil saat diselenggarakannya perlombaan futsal dalam rangka peringatan HUT 70 Tahun RI yang lalu. Selain menimbulkan kerugian materi dan psikis, satu orang warga luka parah akibat keributan yang telah menodai semangat kemerdekaan itu.

Atau yang sempat santer diberitakan, konflik dramatis lantaran salah paham soal tatakan gelas seharga Rp.2000,- di Bandar Lampung. Meski kasus antara ibu Sarniti dan ibu Marlis yang bertahun-tahun hidup bertetangga ini berhasil diselesaikan, namun kisahnya yang berlarut karena tak kunjung berhasil dimediasi damai itu terlanjur diekspos luas secara berlebihan, termasuk ekspresi kekecewaan pihak penggugat yang digugurkan majelis hakim yang berteriak hisetris dan bergulingan di pelataran gedung.

Lumpur Individualisme

Tentu fenomena seperti ini tak patut disepelekan, sebab boleh jadi malah merupakan penanda dari gejala katastropi budaya individualisme yang semakin menggila dianut sebagian besar bangsa kita. Sama sekali hal ini bukanlah prestasi kolektif yang patut dibanggakan, sebaliknya ini preseden memalukan yang seharusnya kita sudahi. Bukankah sejak dahulu keramah-tamahan dan keguyuban hidup bangsa kita selalu dikisahkan hingga tersohor karenanya?

Lantas mengapa semakin lama terkesan kita malah terus mengafirmasinya dengan ikut menyepelekannya ledakan-ledakan konflik laten-horizontal sebagai fenomena yang biasa saja. Konflik-konflik kecil kerap dibumbui beramai-ramai hingga menimbulkan luka yang seolah dalam dan takkan terobati di setiap sanubari mereka yang terlibat. Luka ini kian terpeliharan dan berkembang menjadi amarah, bahkan meluas pada mereka yang mengaku berempati.

Amarah-amarah ini kemudian juga menggiring kehidupan dalam nuansa interaksi lintas kelompok yang begitu sensitif dan rentan. Seringkali ini berujung pada matinya nalar kolektif manusia Indonesia. Mulai dari hanya mengutamakan kepentingan sektoralnya, lingkungannya, keluarganya, hingga diri sendiri meski sadar harus merugikan orang  lain. Mengingatkan kita pada adagium klasik, homo homini lupus, betapa manusia adalah serigala bagi sesamanya.

Bangsa ini sudah nyaris tenggelam dalam lumpur individualisme. Budaya luhur yang semula bersifat “guyub” kini kian berganti menjadi “gusur”, dari mengusung “persatuan” kini mengimani “persatean”. Setiap orang tak lagi saling berlomba mengubur rasa kepedulian dan persaudaraan yang sebenarnya lebih naluriah dan dibutuhkan ketimbang berjuang menyingkirkan dan mengorbankan orang lain demi menyelamatkan ego pribadi.

Nurani Kolektif Kita

Indonesia juga memiliki tradisi hukum positif yang harus disadari sepenuhnya. Ini berarti penegakkan hukum kadang berjalan ibarat kacamata kuda dan diperburuk oleh mental aparatnya yang suka “kerasukan”. Jangan lagi asal membawa masalah ke meja hijau. Terlebih bagi orang kecil, sesepele apa pun akan dilayani sesuai prosedur baku, berbeda jika itu mendera orang besar, seberat apa pun kasusnya selalu bisa disiasati.

Begitulah adanya zaman ini, tinggal bagaimana kita mau bersadar diri membenahinya secara kolektif, karena toh semua berawal dari kesalahan personal yang dilakukan secara massal. Jangan sampai terus memilih untuk menuliskan sejarah punahnya keyakinan bahwa sejatinya kita telah dianugerahi kehidupan yang indah dalam satu kolektif berbangsa. Karenanya lebih penting menguatkan pranata sosial dan sama-sama mengasah kebijaksanaan. Akhir kata, mari bersatu, perkuat solidaritas!

Saddam SSD. Cahyo, peminat kajian sosial dan politik; mantan Sekretaris Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut