Kilas Sejarah Kebangkitan Gerakan Perempuan Indonesia di Era Kolonial

Dua bulan setelah Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928, pada tanggal 22-26 Desember 1928 diadakannya Kongres Perempuan Indonesian pertama di Yogyakarta. Kongres ini merupakan lembaran baru bagi pergerakan Indonesia. Berbagai organisasi perempuan bersatu bekerjasama untuk kemajuan kaum perempuan.

Kongres Perempuan Indonesian pertama ini kemudian dilihat sebagai bentuk kebangkitan politik perempuan Indonesia. Meskipun masih menghindari diskusi politik, Kongres ini dapat menjadi penanda keluarnya perempuan Indonesia dari peran domestik ke ranah sosial. Kongres ini pun menghasilkan tiga tuntutan kepada pemerintah kolonial pada masa itu; 1) Penambahan sekolah untuk anak-anak perempuan; 2) Syarat menjelaskan arti taklik saat akad nikah kepada mempelai wanita; 3) pemberian tunjangan kepada janda-janda dan anak yatim piatu.

Selain itu, Kongres tersebut juga menghasilkan organisasi Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), yang pada kongres di tahun berikutnya berubah nama menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Baik PPI maupun PPII merupakan federasi yang menghimpun organisasi-organisasi perempuan lokal maupun organisasi perempuan dari berbagai golongan.

Faktor pendorong terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia tak lain adalah kondisi kehidupan perempuan di Indonesia yang masih dikungkung budaya patriarki yang berdiri di atas nilai-nilai feodal. Menurut, Saskia  Wieringa, pakar feminisme asal Belanda, ada sejumlah organisasi perempuan yang ikut serta dalam kongres perempuan tersebut, antara lain Wanita Oetomo, Aisyah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanito Moeljo, dan bagian-bagian perempuan di dalam Sarekat Islam, Jong Islamieten Bond dan Wanita Taman Siswa. Tiga tokoh perempuan penggagas pertemuan itu adalah Nyi  Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, Ny. Soekonto dari Wanita Oetomo dan Sujatin Kartowijono dari Poetri Indonesia.

Latar belakang: Tokoh dan Pergerakan

Perkembangan pemikiran perempuan Indonesia modern dapat dilacak kembali seiring dengan pemikiran Indonesia modern sendiri, yakni di permulaan abad ke-20. Di sini lah muncul tokoh-tokoh pemula seperti Tirto Adi Suryo dan Kartini. Meskipun menulis pada periode yang sama, namun goresan tangan Tirto Adi Suryo lebih dahulu dikenal, karena buku Kartini baru terbit tahun 1911 atau tujuh tahun  setelah ia meninggal. Buku Kartini yang merupakan kumpulan surat-suratnya itu sangat menginspirasi kaum perempuan dan kalangan pergerakan. Dalam surat-suratnya Kartini menggugat ketidaksetaraan yang dialami kaumnya, selain juga mengemukakan pendapat tentang dampak merugikan dari kolonialisme serta pentingnya meningkatkan taraf hidup kaum tani.

Perempuan lain yang tak kurang cemerlangnya pada masa itu adalah Dewi Sartika di Bandung. Dapat dikatakan bahwa Dewi Sartika adalah perintis sekolah perempuan pertama di Tanah air. Sejak masih kanak-kanak Dewi Sartika telah menaruh minat yang besar ke dunia pendidikan. Ketika masih berusia 10 tahun ia mengajarkan anak-anak pembantu (kalangan rakyat jelata) cara membaca dan mengucapkan kata-kata bahasa Belanda. Di tahun 1904 ia dirikan sekolah perempuan pertama yang memanfaatkan pendopo kabupaten Bandung sebagai kelasnya. Di tahun 1914 sekolah ini telah berkembang di sembilan tempat di seluruh Pasundan dengan organisasinya yang bernama Keutamaan Isteri. Organisasi ini kemudian berkembang sampai ke Sumatera Barat.

Dari Sumatera Barat sendiri, pada masa yang hampir bersamaan, muncul seorang perempuan yang menaruh perhatian serupa terhadap dunia pendidikan perempuan, Rohana Kudus. Lebih jauh lagi, pada tahun 1912 Rohana membuat surat kabar perempuan pertama di Indonesia (Hindia Belanda) yang dinamakan Sunting Melayu.

Seiring dengan bangkitnya pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran organisasi terbesar masa itu, Serikat Islam, organisasi perempuan pun mengalami perkembangan. Di berbagai kota muncul organisasi-organisasi lokal yang menekankan perjuangan terutama pada bidang pendidikan perempuan. Hal yang menarik bahwa umumnya organisasi-organisasi ini menerbitkan korannya untuk menyebarluaskan gagasan mereka.

Beberapa organisasi dengan terbitannya yang dapat disebutkan di sini antara lain Putri Mardika (1912) dengan korannya yang bersemboyan: “surat kabar memperhatikan pihak perempuan bumi putera Indonesia”. Kemudian terbit koran independen Wanito Sworo (1913) yang dipimpin oleh Siti Soendari. Di Sumatera lahir beberapa terbitan seperti Al Sjarq (Timur) yang merupakan organ dari Sarekat Kaum Ibu Sumatera, Suara Perempuan di Padang, dan Perempuan Bergerak di Medan. Sedangkan di Minahasa, Sulawesi Utara, berdiri organisasi bernama Pengasih Ibu Kepada Anak Turunan (Pikat) yang memiliki organ/koran dengan nama yang sama.

Di samping itu terdapat organisasi perempuan yang menjadi bagian dari organisasi keagamaan seperti Aysiah di Muhammadyiah dan Sarekat Perempuan Islam Indonesia yang berafilisasi ke Sarekat Islam (SI). Kemudian di tahun-tahun berikut, terutama di era 1920-an, berdiri organisasi wanita Kristen dan wanita Katolik yang kemudian turut ambil bagian pada Kongres Perempuan pertama.

Menurut Cora Vreede-De Stuers dalam bukunya Sejarah Perempuan Indonesia, terdapat situasi pendukung yang penting untuk dicatat sebelum sampai ke Kongres Perempuan 1928. Pertama adalah peran dari Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh KH Dewantara. Perguruan Taman Siswa memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena itu banyak perempuan yang bersemangat sekolah di Taman Siswa. Kedua, keberadaan organisasi-organisasi kepemudaan seperti Jong Java (1915), federasi Pemuda Rakyat Sumatera (1917), Jong Minahasa (1918), Jong Ambon dan Jong Sulawesi, yang berpikiran lebih modern sehingga menerima keterlibatan perempuan dalam pergerakan mereka.

Keterlibatan perempuan dalam organisasi yang bukan khusus perempuan ini telah berperan besar dalam mempengaruhi, atau bahkan menentukan, kesadaran gerakan perempuan umumnya untuk menjadi semakin politis. Di sini dapat kita sebutkan dua nama perempuan yang terlibat dalam pemberontakan melawan kolonial Belanda di tahun 1926-1927, yakni Soekaesih dan Munapsiah. Keduanya mendapatkan hukuman berat dengan dibuang ke Boven Digul bersama ribuan pejuang lainnya.

Pasca Kongres I   

Apa yang dihasilkan pada Kongres Perempuan Indonesia pertama belum memperlihatkan pendobrakan sepenuhnya terhadap feodalisme yang mengurung perempuan di ruang domestik. Namun setidaknya dari sini telah muncul kesadaran bahwa kaum perempuan sendiri harus berperan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang dialami perempuan, seperti sikap diskriminatif, ketimpangan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kesadaran yang lebih maju ditunjukkan kemudian oleh organisasi  Istreri Sedar yang didirikan pada awal tahun 1930 di Bandung. Organisasi ini diketuai oleh Soewarni Djojoseputro. Melalui terbitannya Sedar mereka mengkampanyekan tuntutan-tuntutan yang lebih radikal seperti penghapusan poligami, menentang perkawinan di bawah umur, serta kesetaraan perempuan di berbagai lapangan sosial. Isteri Sedar tidak bergabung dalm PPII karena menanggap komposisi PPII yang heterogen sehingga menyulitkan mereka membangun gerakan yang solid dan kompak. Namun beberapa waktu kemudian gagasan-gagasan Isteri Sedar mendapatkan banyak dukungan dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam PPII.

Kemajuan lebih berarti mulai ditunjukkan pada Kongres ke-3 PPII tahun 1932 di Solo. Pada kongres ini tema-tema yang lebih luas mulai dimunculkan di tengah Kongres, meskipun kiprah PPII secara resmi masih menghindari lapangan politik. Tiga yang terpenting adalah pidato tentang “perempuan Indonesia dan politik”, “kerja sosial perempuan”, dan “nasionalisme”.

Sementara Isteri Sedar semakin terkenal karena berani mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Di saat yang sama organisasi perempuan lain, Isteri Indonesia, yang diketuai Maria Ulfah Santoso mulai memajukan pengaruh perempuan Indonesia dalam kehidupan masyarakat dengan mengikutsertakan perempuan ke dalam dewan kota. Di luar dari federasi PPII, masing-masing organisasi perempuan ini mengadakan pertemuan dan kegiatannya sendiri secara teratur.

Kongres Isteri Sedar ke-2 dilangsungkan di Bandung pada tahun 1932. Kongres ini menambahkan sejumlah program dalam rencana perjuangannya yang tampak memberi perhatian besar kepada perempuan kelas bawah (buruh dan tani). Selain itu juga mempertegas posisi Isteri Sedar yang lebih politis dengan menegaskan: “perempuan Indonesia harus berperan aktif dalam politik, karena hanya Indonesia yang dibebaskan oleh usaha berskala besar laki-laki dan perempuan yang bersatulah yang cukup kuat memberikan kesamaan hak dan aksi bagi setiap warga Indonesia.”

Selanjutnya pada tahun 1935 kembali diselenggarakan Kongres PPII yang turut diikuti oleh beberapa perkumpulan independen. Kongres ini semakin menampilkan nuansa progresif dengan perhatian khusus kepada perempuan buruh, perempuan buta huruf, adopsi terhadap nasionalisme, aktivitas sosial dan kenetralan terhadap agama, serta peran perempuan memastikan generasi baru yang sadar akan tugasnya terhadap tanah air, karena.. “mempunyai tugas sebagai ibu dari rakyat”.

Kongres ketiga ini juga kemudian mengukuhkan organisasi permanen yang dinamakan Kongres Perempuan Indonesia. Dengan demikian Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII) sudah tidak dibutuhkan lagi.

Dalam Kongres berikutnya tahun 1938 perempuan Indonesia mulai menyoroti persoalan hak pilih. Ini sehubungan dengan kebijakan kolonial yang mengijinkan perempuan dipilih badan perwakilan tapi masih menolak hak mereka untuk memilih. Dalam konteks ini juga terjadi protes atas keputusan pemerintah kolonial yang memilih seorang perempuan Belanda untuk duduk di Volkstraat, sementara perempuan pribumi sudah mencalonkan Maria Ulfah Santoso yang dianggap sangat berkompeten. Hak pilih kepada perempuan ini baru diberikan oleh pemerintah kolonial beberapa malam sebelum meledak perang pasifik.

Sebelum pendudukan Jepang, Kongres Perempuan Indonesia sempat kembali diadakan di Semarang pada bulan Juli 1941. Kongres ini melahirkan sejumlah keputusan terkait masalah pendidikan perempuan, pelajaran Bahasa Indonesia, serta masalah pembentukan tentara Indonesia menghadapi perang pasifik dan menyesuaikan sikap politik dengan GAPI terhadap perkembangan-perkembangan kawasan.

Demikian sekilas perjalanan gerakan perempuan Indonesia di era kolonial.

Selamat Hari Kebangkitan Politik Perempuan!

Minaria Christyn Natalia & Dominggus Oktavianus

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut