Haluan BPIP Kembali ke Orde Baru?

Jangan ulangi Orde Baru: gembar-gembor Pancasila, mengklaim paling Pancasila, tetapi perilaku dan kebijakannya menginjak-injak nilai-nilai Pancasila.

Pernah di suatu masa, tepatnya di masa Orde Baru, Pancasila diselewengkan. Ia diagungkan setinggi langit, bahkan dikeramatkan, tetapi jiwanya dilucuti.

Pada masa itu, ada banyak orang dinista, bahkan ditindas, mengatasnamakan Pancasila. Jutaan mulut dibungkam, kemerdekaan terampas, nyawa tumpas, juga atas nama Pancasila.

Karena itu, bagi mereka yang tertekan di masa Orde Baru, ada perasaan traumatik terhadap Pancasila. Pancasila dipersalahkan karena dianggap sepaket dengan Orba.

Tentu saja, anggapan itu salah. Pancasila hanya diperalat. Karena itu, selama dua dasawarsa pasca-Suharto, kosakata yang muncul adalah: reaktualisasi, revitalisasi, reinventing, dan lain-lain.

Intinya, Pancasila harus dihidupkan lagi, sesuai dengan semangat dan jiwa aslinya. Pancasila harus dibersihkan dari tafsir, cara-pandang, hingga praktek kebijakan ala Orde Baru.

Sayang sekali, baru dua dekade berselang, di tangan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru, Prof Yudian Wahyudi, tafsir, cara pandang dan praktek kebijakan ala Orde Baru itu dilirik kembali. Miris.

Mengembalikan Asas Tunggal

Ada kecenderungan Nahkoda baru di BPIP ini hendak mengembalikan konsep asas tunggal. Dari wawancara di Blak-blakan detik.com, dia terang-terangan menyebut zaman asas tunggal sebagai puncak kejayaan Pancasila.

Dia juga menyebut, pencabutan aturan asas tunggal, yang memberi kemerdekaan kepada organisasi massa dan parpol untuk memilih asas selain Pancasila, sebagai “pembunuhan Pancasila sebagai administratif”.

Ide menghidupkan “asas tunggal” bukan saja bertentangan dengan semangat reformasi, tetapi mengembalikan Pancasila ke zaman Orde Baru. Dan ini harus ditentang habis-habisan.

Sukarno, sang pengali Pancasila, menentang penerapan asas tunggal Pancasila. Soal alasan si Bung Besar menolak asas tunggal, silahkan baca di sini.

Pertama, politik “asas tunggal” memunggungi kenyataan akan keragaman masyarakat Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, tradisi, hingga aliran politik.

Perlu ditegaskan, Pancasila hadir bukan untuk memberangus keberagaman itu, tetapi sebagai “titik temu” bagi semua keragaman tersebut. Lima sila Pancasila diterima sebagai “nilai bersama”, yang beririsan atau sejalan dengan beragam nilai dan keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia.

Kedua, politik “asas tunggal” membunuh salah satu jiwa dari Pancasila, yaitu demokrasi atau mufakat. Esensi dari demokrasi adalah pengakuan terhadap kemerdekaan berpikir dan mengutarakan pendapat.

Ketiga, politik azas tunggal hanya cara Orde Baru untuk menyeragamkan pikiran Warga Negara. Juga menjadi alat untuk membungkam pikiran yang kritis.

Ekspresi dan Aspirasi Agama

Memang, dalam wawancara singkatnya itu, sasaran tembak Prof Yudian adalah ekstrimisme agama. Mereka, yang menurut sang Professor, berpikir sempit dan ekstrim, yang kerap membenturkan Pancasila dan agama.

Masalahnya, Prof Yudian sendiri cukup bermasalah dalam memposisikan antara Pancasila dan agama. Dengan penerimaannya pada politik asas tunggal, dia memposisikan Pancasila menghapus yang lain-lain: agama dan ideologi lain.

Karena, tak bisa dimungkiri, di mata banyak penganut agama, agama bukan sekedar keyakinan yang vertikal (manusia dan Tuhannya), tetapi juga way of life. Bahkan, kadang agama itu punya cita-cita sosial juga; gambaran tentang bagaimana mengatur masyarakat secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Karena itu, akan selalu muncul ketegangan antara cita-cita nasional dengan cita-cita agama. Nah, Pancasila harusnya muncul sebagai “titik temu” antara cita-cita agama dan cita-cita nasional.

Analogi Yudi Latif juga menarik. Anggaplah agama itu seperti menara dan di dalamnya ada umatnya, maka Pancasila itu menjadi “jembatan” antar umat dari menara-menara itu.

Jadi, jangan ada anggapan Pancasila sebagai menara paling tinggi di banding menara yang lain. Tempatkanlah Pancasila sebagai pemersatu semua menara-menara itu.

Aspirasi agama, bahkan cita-cita negara Islam, itu bukan barang baru. Sudah ada sejak perumusan Pancasila. Makanya, sempat muncul sila pertama ala Piagam Djakarta, yang kemudian dicoret demi persatuan dan keutuhan bangsa.

Tahun 1950-an, cita-cita itu mengeras lagi. Apa yang dilakukan Bung Karno? Bukan memaksakan asas tunggal atau memaksa semua organisasi/parpol harus berasas Pancasila, tetapi membuka ruang dialog agar terjadi titik temu antara cita-cita nasional dan cita-cita agama. Menjelaskan Pancasila sebagai pemersatu, yang tidak menegasikan agama dan ideologi lain yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Cara itu cukup efektif. Buktinya, ketika Masyumi berkuasa (Natsir, Sukiman, Harahap), tidak ada usaha mengganti Pancasila dengan asas lain. Melihat program Kabinetnya, tidak ada yang konservatif atau berbau syariatisasi.

Malahan, ketika berbicara di Pakistan, Natsir, salah satu tokoh pimpinan Masyumi, bicara bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain.

Jadi, ketika Kepala BPIP mengumandangkan perang terhadap ekstrimisme agama, bahkan sampai keseleo lidah bilang “musuh terbesar Pancasila adalah agama”, justru tidak tepat dan terkesan blunder.

Kepala BPIP sebagai salah satu jubir utama Pancasila harusnya mengedepankan dialog pemikiran, bukan membangun framing demarkasi politik. Bukan ikut mengancam main pentungan dan gebuk.

Sebab, ekstrimisme agama tak muncul dengan sendirinya dengan alam otak manusia. Ia ada kaitannya dengan situasi sekitar dan juga kondisi dunia. Ketimpangan, kemiskinan, dan perasaan terdiskriminasi juga berkontribusi mendorong cara berpikir ekstrim.

Pembumian Pancasila

Bicara pembumian Pancasila, BPIP seperti mengulang gaya Orde Baru: mem-Pancasilakan masyarakat lewat doktrin-doktrin.

Jadi, BPIP nanti berperan tak ubahnya BP-7 zaman Orba. Nanti P4 dihidupkan dengan nama baru. Ujung-ujungnya, masyarakat dituntut paham Pancasila.

Di sini ada masalah. Pertama, masyarakat terus menerus dianggap tak paham Pancasila, sehingga perlu diajari. Padahal, Sukarno jelas-jelas bilang, ia hanya menggali Pancasila dari nilai dan tradisi yang sudah berkembang lama dalam masyarakat Nusantara.

“Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah,” kata Sukarno.

Artinya, nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sudah ada dalam cara-pandang, tata-nilai, tradisi bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke. Ia sesuatu yang habit. Hanya saja, mungkin, karena perkembangan zaman dan gempuran kapitalisme, sebagaian nilai itu pelan-pelan terkikis.

Tapi, maksud saya, janganlah selalu Negara dan instrumennya ini selalu merasa paling Pancasila, lalu menjejali kami, rakyat jelata, dengan bertumpuk-tumpuk doktrin. Yang perlu itu, bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dari tata-nilai dan tradisi masyarakat kita.

Tidak usah tinggi-tinggi bicara Pancasila, lihat yang kelihatannya remeh temeh saja. Sudahkan semua nama Jalan Raya di Indonesia ini mencerminkan Pancasila (terutama cita-cita Kebangsaan). Saya tanya, ada berapa nama Jalan di Ibukota Negara yang menggunakan nama Pahlawan Nasional dari Papua? Tidak ada, toh.

Tidak usah bicara Pancasila dengan berlapis-lapis teori dan bertumpuk-tumpuk diktak, sudahkah film-film kita mencerminkan Bhineka Tunggal Ika? Seberapa banyak wajah Papua dan NTT membintangi filem dan sinetron kita? Ah, Marlina, yang katanya film tentang perempuan NTT, diperankan artis Jakarta kok.

Kedua, Negara selalu menyuruh kita ber-Pancasila, tetapi lupa untuk bercermin: sudahkah Negara lewat pejabat/aparatus dan kebijakannya berwajah Pancasila?

Bagi saya, problemnya sekarang bukan mem-Pancasilakan masyarakat, tetapi mem-Pancasilakan penyelenggara Negara. Sudahkah semua penyelenggara Negara, dari Presiden, Parlemen, hingga Kepala Daerah, berperilaku sesuai Pancasila? Kemudian, sudahkah kebijakan-kebijakan mereka sesuai Pancasila?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya kira mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, akan bilang: BELUM! Bahkan, kita melihat kenyataan pahitnya: korupsi di mana-mana, politik dinasti tumbuh subur, perampasan hak-hak rakya di mana-mana, pelanggaran HAM di mana-mana.

Kenyataan pahit itulah, bapak Yudian dan semua pembesar Negeri, yang membuat sebagian rakyat Indonesia merasa Pancasila tak hadir dalam kehidupan mereka. Banya diantara mereka, yang hak-haknya dirampas, menggunakan kertas ber-kop Garuda Pancasila.

Jadi, bagi saya, agar Pancasila menjadi “working ideology”, sesuai anjuran Presiden Jokowi, pastikan dulu semua penyelenggara Negara dan Kebijakannya sudah tegak lurus dengan Pancasila.

Jangan ulangi Orde Baru: gembar-gembor Pancasila, mengklaim paling Pancasila, tetapi perilaku dan kebijakannya menginjak-injak nilai-nilai Pancasila.

Rudi Hartono, pemimpin redaksi berdikarionline.com

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid