Dana Aspirasi?

Selasa, 8 Juni 2010 | 03.49 WIB | Editorial

Partai Golkar mengusulkan alokasi “dana aspirasi” sebesar 15 Miliar rupiah per tahun kepada setiap anggota DPR RI. Totalnya 8,4 Triliun rupiah per tahun. Menurut Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar, alokasi dana ini bertujuan untuk membangun daerah, dan hal tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagian partai lain menyetujui, sebagian menolak, sebagian belum bersikap, dengan alasan masing-masing.

Meski cukup kaget, kita coba menangkap gagasan ini secara positif. Bahwa ternyata kondisi daerah masih diperhatikan oleh penguasa di pusat. Namun kita juga menyimak, bahwa “tujuan baik” ini telah diarahkan melewati jalan yang salah, sehingga terancam tak akan pernah sampai ke tujuan. Mengapa?

Bila disetujui, pelaksanaan rencana ini akan tumpang-tindih dengan wilayah kerja eksekutif. Seperti kita ketahui, dalam APBN telah teralokasikan Anggaran Transfer Daerah, yang dibagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2010 anggaran tersebut sejumlah 344,6 Triliun, sementara anggaran belanja pemerintah pusat berjumlah 781,5 Triliun. Anggaran transfer ini merupakan 70% sumber pendanaan bagi pemerintahan daerah, yang digunakan termasuk untuk pembangunan infrastruktur (seperti juga termaktub dalam usulan “dana aspirasi”). Sejeda terlerlepas masalah korupsi, bukankah akan lebih mengena, bila pihak DPR mengusulkan kenaikan alokasi anggaran transfer daerah tersebut untuk tujuan yang sama.

Penyebab ketidakmerataan pembangunan di daerah bukan karena tak ada alokasi “dana aspirasi” seperti yang diusulkan Partai Golkar. Persoalan yang lebih penting adalah orientasi dan strategi kebijakan yang tidak berpihak pada daerah (rakyat), dan berjalan sejajar dengan gurita korupsi. Selama ratusan tahun, sejak era kolonial dan era Soeharto hingga kini, pemerintah lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur yang menopang akumulasi kapital besar, khususnya milik asing. Meski sebagian rakyat turut ‘menikmati’ fasilitas infrastruktur di perkotaan namun ketimpangan antara kota dan desa sangat mencolok mata. Ketimpangan sosial antara orang kaya dan miskin juga demikian.

Sesuai fungsi dan tugas resminya, sikap partai-partai di DPR terhadap terselenggaranya pemerintahan bisa ditunjukkan lewat politik anggaran, politik legislasi, dan politik kontrol. Mengapa, misalnya, tak ada kritik terhadap politik anggaran yang selama ini tidak pro rakyat. Dan, bukankah Partai Golkar selalu menjadi mitra setia pemerintah, ketika meloloskan berbagai produk Undang-Undang yang tidak pro rakyat. Demikian juga, dalam hal politik kontrol, tak tampak usaha untuk melembagakan sistem pengawasan yang terbuka dan demokratis terhadap berjalannya pemerintahan secara keseluruhan, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Sementara pelembagaan sistem pengawasan seperti ini bisa menjadi jalan keluar, bila hambatan politik dan korupsi menjadi alasan lahirnya usulan “jalan pintas” yang kontroversial tadi.

Ada kekhawatiran, dana aspirasi akan menjadi praktik politik uang (money politic) dan membangun patronase, oleh masing-masing anggota dewan di daerah pemilihannya. Kerentanan ini didukung oleh situasi kesulitan ekonomi, tanpa perdebatan konsep/ideologi, dalam era politik yang transaksional. Tapi kita juga khawatir, bila usulan ini ternyata hanyalah sebuah “provokasi isu”, dengan skenario, misalnya: pembenaran terhadap politik anggaran yang tidak berpihak pada rakyat, dalam RAPBN Tahun 2011 mendatang. Semoga tidak.

Anda dapat menanggapi editorial kami di [email protected]

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut