Cara Basuki Menggebrak Birokrasi

Beberapa minggu lalu, rakyat terkesima dengan aksi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, ketika menggelar rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), 8 November lalu.

Rekaman pertemuan itu diunggap di Youtube. Alhasil, rakyat banyak pun bisa melihat langsung sepak terjang Wagub-nya. Untuk diketahui, video tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 1 juta orang. Lalu, ada 8000-an komentar merespon video tersebut dan mayoritas mendukung aksi Ahok.

Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengontrol kinerja birokrasi, mendukung aksi Ahok itu. Bagi ICW, aksi Ahok tersebut sangat cocok untuk mengubah wajah birokrasi di Jakarta.

Dukungan serupa juga disuarakan sejumlah pengamat. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, menilai sikap tegas Ahok tersebut sangat dibutuhkan dalam suatu perubahan untuk lebih baik. “Pemprov-DKI juga harus mengerti harus ada perubahan kinerja jika menginginkan birokrasi yang lebih sehat,” katanya.

Tetapi ada juga yang tak setuju. Salah satunya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, yang menganggap tindakan Ahok tersebut justru berkategori “mempermalukan anak buah di depan publik”. Sutiyoso, yang bekas militer, menganggap tindakan Ahok itu justru memecah hubungan pimpinan dan bawahan.

Bagi saya secara pribadi, sikap tegas Ahok tersebut, termasuk nada tinggi-nya di dalam rapat, sangat diperlukan untuk menggebrak mental birokrat kita saat ini. Kita kan sudah tahu, mental birokrat kita ini sangat buruk: beku, rakus, lamban, malas, gila hormat, dan korup. Tanpa tindakan tegas, mereka tak akan berubah.

Dalam video yang kita tonton di Youtube, tanpa basa-basi dan berpanjang-lebar, Ahok langsung mengarahkan anggaran Dinas PU untuk 2013 dipotong 25%. “Sebelum dimulai apakah pagu anggaran sudah dipotong 25% untuk biaya-biaya pembangunan ini, dan diduga dipotong 40% pun bisa. Kita potong 25% saja,” katanya.

Lalu, beberapa menit kemudian, Ahok melanjutkan, “Ini kita siarkan langsung di Youtube. Saya tidak ingin pembicaraan saya tidak diketahui semua orang. Semua jelas. Jadi, mulai hari ini pembahasan anggaran di DKI semua transparan, terbuka.”

Sejurus kemudian, Ahok menggertak: “Kalau bapak-bapak ngotot tidak mau, saya akan taruh anggaran ini di website. Semua orang akan tahu. Akan saya minta KPK untuk periksa ini semua.” Ahok juga mengingatkan, jika anggaran pembangunan tidak disesuaikan, pihaknya akan mencopot seluruh pejabat Dinas PU hingga eselon III.

Ini memang persoalan besar: Jokowi-Basuki berhadapan dengan birokrasi ataupun apparatus warisan rezim lama. Jika tidak ada perombakan birokrasi, agenda perubahan Jokowi-Basuki akan seperti membentur tembok. Program-program tidak bisa terlaksana dengan baik.

Dan, sikap tegas Ahok sudah sangat tepat. Ketegasan memang diperlukan untuk menggebrak sesuatu yang beku. Ketegasan juga perlu untuk memaksa sesuatu yang lamban agar menjadi cepat. Ketegasan juga perlu untuk mempermalukan si pemalas, rakus dan gila hormat. Lebih penting lagi, ketegasan menutup jalan bagi kompromisme.

Namun, saya kurang setuju dengan cara Ahok. Bila diibaratkan, Ahok seperti seorang jenderal perang yang maju sendirian ke tengah barisan musuh. Sedangkan mayoritas bala-tentaranya, massa rakyat, hanya menjadi penonton. Paling-paling nanti bertindak ketika sang panglima sudah tumbang. Model “perang terbuka” ala Ahok itu bisa memicu “pemberontakan umum” para birokrat.

Saya lebih setuju pada pendekatan sistem. Artinya, akan lebih bagus jika Ahok merombak secara sistemik. Misalkan, kalau ingin merasionalisasi anggaran, termasuk menutup peluang kebocoran, ada baiknya ia mendesain sistem penganggaran yang transparan dan terkontrol oleh rakyat.

Lebih bagus lagi, Ahok mestinya melibatkan partisipasi rakyat. Artinya, rakyat terlibat langsung dalam penyusunan anggaran itu: menentukan jumlah anggaran dan pengeluarannya; menentukan di mana kita harus berinvestasi; apa prioritas program yang harus didahulukan; dan tindakan apa serta pekerjaan umum apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Ini disebut anggaran partisipatif. Model ini sangat sukses diterapkan oleh sejumlah pemerintahan lokal di Amerika Latin. Model penganggaran partisipatif ini akan mencegah praktek kebocoran anggaran, mark-up proyek pembangunan, ketidaktepatan dalam mengalokasi anggaran, dan lain-lain.

Kalau sudah begitu, birokrasi hanya diperhadapkan pada pilihan: mengubah diri atau digilas oleh sebuah sistem. Dengan pendekatan sistem, perlawanan umum birokrat bisa diredam.

Bagi saya, Basuki-Ahok perlu mengembalikan peran birokrasi sebagai abdi atau pelayan masyarakat. Karena itu, ia perlu menyakinkan semua bawahannya, bahwa keberadaaan mereka akan dihargai oleh masyarakat jikalau mereka juga sanggup mengabdikan diri dan berkontribusi kepada masyarakat.

Hal-hal di atas sangatlah penting. Ini untuk membuat Jokowi-Basuki dihormati oleh bawahannya tanpa dipandang otoriter. Ya, dihormati karena memang pantas dihormati, bukan karena dipaksa hormat.

Aditya Thamrinpenggiat di perhimpunan diskusi Praxis Theoria ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • jetri garsia

    Ini dia yang di takutin waktu dia jadi Bupati di Babel