Bung Karno: Saya Anti Komunisto-phobi!

Bung Karno-32.jpg

Hantu komunisme kembali dibangunkan. Kali ini, di ajang Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014, hantu komunisme dipakai untuk menakut-nakuti para pemilih agar tidak memilih Calon Presiden (capres) tertentu.

Komunisme memang pernah ditumpas habis di Indonesia. Tepatnya di tahun 1965 hingga 1970-an. Orang-orang komunis, juga mereka yang dicap ‘komunis’, menjadi sasaran pembantaian. Organisasi komunis dilarang. Ideologinya pun tidak beri ruang hidup. Alhasil, sejak tahun 1970 hingga sekarang, komunisme sudah ibarat “hantu”.

Namun demikian, hantu komunis tak kalah menakutkan. Penguasa Orde Baru selalu mewanti-wanti adanya ‘bahaya laten komunisme’. Setiap bentuk oposisi terhadap rezim Orde Baru bisa segera dicap sebagai ‘komunisme gaya baru’ dan sejenisnya. Belum lagi, narasi tentang komunisme terus dirawat dalam ingatan massa: tidak bertuhan, tidak bermoral, menghalalkan segala macam cara, tukang fitnah, dan lain-lain. Begitulah rezim Orde Baru merawat ketakutan atau phobia terhadap komunisme.

Phobia terhadap komunisme, atau sering disebut komunisto-phobi, bukanlah barang baru. Ini sudah muncul sejak jaman pergerakan anti-kolonialisme di tahun 1920-an. Kala itu, untuk mencegah persatuan antara kaum marxis, nasionalis, dan islamis, pihak penguasa kolonial dan cecungutnya menebar phobia terhadap komunisme. Itulah yang memicu keretakan kerjasama antara Sarekat Islam (SI) dengan kaum komunis di tahun 1920-an.

Di tahun 1960, ketika politik Indonesia makin condong ke kiri, terutama setelah pencanangan Manifesto Politik (Manipol) yang menegaskan tentang cita-cita sosialisme Indonesia, penyakit phobia terhadap komunisme makin mewabah. Bung Karno marah besar dan mengutuk keras penyakit komunisto-phobi itu.

“Segala apa saja yang menuju kepada angan-angan baru dicap”Komunis”. Anti kolonialisme – Komunis. Anti exploitation de l’homme par l’homme – Komunis. Anti feodalisme-Komunis. Anti kompromis – Komunis.Konsekwen revolusioner – Komunis,” kata Bung Karno pada pidatonya tanggal 17 Agustus 1960.

Bung Karno menganggap komunisto-phobi sebagai penyakit mental dan pikiran yang menghambat kemajuan (progressivitas). Mereka yang mengidap penyakit ini cenderung konservatif dan reaksioner dalam soal politik dan ekonomi. Tak hanya itu, kata Soekarno, komunisto-phobia juga merupakan pencerminan dari dari jiwa kapitalis, feodalis, federalis, kompromis, dan blandis (orang yang berpikiran meniru penjajah Belanda). Karena itu, penyakit komunisto-phobi sangatlah bertentangan dengan revolusi.

Mereka yang mengidap penyakit komunisto-phobi sering ‘mengkomuniskan’ setiap langkah-langkah progressif-revolusioner di lapangan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Alhasil, dengan mencap komunis setiap langkah progressif itu, para pengidap komunisto-phobi hendak mempertahankan keadaan lama. Makanya Bung Karno menganggap para pengidap komunisto-phobi ini sebagai pendukung kapitalisme dan feodalisme.

Salah satu isu yang kerap dicap komunistik jaman itu adalah land-reform. Padahal, di mata Bung Karno, land-reform bukanlah trademark kaum komunis, melainkan keharusan objektif untuk memperbaiki struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar bisa mendatangkan kemakmuran bersama. “Land-reform adalah syarat mutlak untuk mendirikan masyarakat adil dan makmur,” kata Bung Karno di hadapan para anggota Golongan Karya Nasional, di Jakarta, 11 Desember 1965.

Pasca peristiwa G 30 S 1965, phobia terhadap komunisme makin bertiup kencang. Orang-orang PKI dan massa pengikut ormasnya dibantai. Mereka yang dicap ‘komunis’ pasti dijagal. Kampanye anti-komunis pun berhembus kencang.

Bung Karno marah besar. Baginya, kampanye anti-komunis itu justru berpotensi melemahkan Nasakom. Sebab, komunis (Kom) merupakan salah satu pilar dari Nasakom. Kemudian, kampanye anti-komunis juga berpotensi menarik mundur gerak maju revolusi Indonesia. Sebab, salah satu aspek dari revolusi Indonesia adalah cita-cita sosialisme Indonesia, yakni sebuah masyarakat adil dan makmur serta sama-rata dan sama-rasa.

Bung Karno mendefenisikan komunisme sebagai cita-cita sosial yang menghendaki satu masyarakat adil dan makmur tanpa exploitation de I’homme par I’homme (penindasan manusia atas manusia). Dan karena itu, Bung Karno menganggap cita-cita Komunisme tidak bertolak belakang dengan cita-cita Revolusi Indonesia. Komunisme dan Revolusi Indonesia sama-sama memperjuangkan masyarakat sosialistik.

“Kalau tidak mau pada Kom, bahkan menentang kepada Kom, Kom dalam arti yang tempo hari kukatakan, menghendaki suatu masyarakat adil dan makmur tanpa exploitation de I’homme par I’homme, persama-rasa-sama-rataan politik dan ekonomi, siapa yang tidak demikian, dia tidak berpegang pada azimat Revolusi. Sebab, salah satu azimat Revolusi ini adalah Nasakom,” tegas Soekarno di HUT Perwari, di Jakarta, 17 Desember 1965.

Bung Karno juga menolak menghapus kontribusi PKI dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, seperti juga kaum nasionalis dan agamais, PKI punya kontribusi besar dalam mendatangkan kemerdekaan. Bung Karno bilang, “..kalau ada orang berkata, kom tidak ada jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, aku telah berkata pula berulang-ulang, malahan di hadapan partai-partai yang lain, dan aku berkata, barangkali dari semua parpol-parpol, diantara semua parpol-parpol, ya baik dari Nas (Nasionalis) maupun A (agamais), tidak ada yang telah begitu besar korbannya untuk kemerdekaan Indonesia daripada golongan Kom ini, katakanlah PKI, saudara-saudara.”

Bung Karno juga melabrak mereka yang anti-marxisme. Tanggal 28 Februari 1966, di hadapan peserta Sapta Warsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Bung Karno terang-terangan mengakui dirinya seorang marxis. “Aku tegaskan dengan tanpa tedeng aling-aling, ya, aku marxis,” kata Bung Karno.

Bung Karno memang seorang marxis. Sejak usia belasan tahun, ketika masih mondok di rumah HOS Tjokroaminoto, ia sudah bersentuhan dengan ajaran marxisme. Ia juga kerap berdiskusi dengan tokoh-tokoh PKI/ISDV, seperti Sneevliet, Semaun, Alimin, dan Musso. Tak hanya itu, pemikiran Soekarno sangat dipengaruhi oleh teori marxisme. Dalam artikel berjudul “Menjadi Pembantu Pemandangan: Soekarno, oleh…Soekarno sendiri”, yang dimuat di koran Pemandangan, 1941, Bung Karno menganggap marxisme sebagai teori yang paling kompeten untuk memecahkan soal sejarah, politik, dan sosial-kemasyarakatan.

Karena itu, ketika MPRS kala itu berusaha meringkus marxisme, Bung Karno marah besar. “Kalau engkau (MPRS) mengambil keputusan melarang Marxisme, Leninisme, Komunisme, saya akan ketawa,” tegasnya.

Menurutnya, setiap ajaran atau pemikiran sangat terkait dengan economische verhoudingen (relasi sosial ekonomi). Komunisme, kata dia, akan selalu lahir dan berkembang jika sociaal econimische verhoudingen (keadaan sosial-ekonomi) masih buruk. Karena itu, untuk menghilangkan komunisme, keadaan sosial-ekonomi rakyat harus diperbaiki.

Terkait peristiwa G 30 S/1965, Bung Karno punya sikap yang jelas: yang mesti dilarang adalah kegiatan atau aktivitas politik yang melenceng dan mengancam keselamatan negara, bukan melarang ajarannya. Sebab, ajaran marxisme sangat berguna dalam perjuangan rakyat Indonesia. “Kalau kita marah pada tikus yang menggerogoti kue, kita tangkap tikusnya, bukan membakar rumah,” ujarnya.

Selain itu, Bung Karno juga melihat penyakit komunisto-phobi ini sebagai bentuk politik pecah-belah. Terutama untuk mencegah kelanggengan persatuan kaum nasionalis, agamais, dan komunis (Nasakom). Padahal, dalam kerangka menuntaskan revolusi nasional, persatuan tiga kekuatan itu bersifat mutlak.

Konsep Nasakom sendiri bukanlah wangsit dari langit. Bung Karno menjelaskan, konsep nasakom itu punya akar sejarah yang kuat dan tak terbantahkan. Menurutnya, tiga aliran politik itulah, yakni nasionalis, islamis, dan marxis, yang punya andil besar dalam perjuangan anti-kolonial dan merebut kemerdekaan. “Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” tulis Soekarno dalam risalahnya yang terkenal, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, di tahun 1926.

Di lapangan praktek, konsep Nasakom bukannya belum teruji. Di tahun 1918 berdiri front politik bernama Radicale Consentratie. Front ini merangkul organisasi dari tiga spektrum tersebut, yakni Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan, dan ISDV. Kemudian di tahun 1927, atas inisiatif Bung Karno dari PNI, dibentuk lagi sebuah front politik bernama PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Front ini juga mencakup kaum nasionalis, agamais, dan sosialis.

Kita juga jangan lupa dengan Kongres Pemuda tahun 1928. Kongres yang membulatkan tekad “satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa” tersebut juga digarap bersama oleh pemuda-pemuda dari golongan nasionalis, agamis, dan sosialis. Kemudian, pada tahun 1939, dibentuk front politik luas bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) untuk menuntut Indonesia berparlemen. Front ini mencakup juga organisasi-organisasi, seperti Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), Parindra, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, Partai Islam Indonesia (PII), dan Persatuan Politik Katolik Indonesia.

Bung Karno juga melabrak mereka yang mengaku Pancasilais tetapi anti terhadap Kom (komunisme). Menurutnya, Pancasila itu sebetulnya tidak anti terhadap kom. Di sini, kom diartikan sebagai sebuah ideologi sosial untuk mendatangkan masyarakat adil dan makmur. Selain itu, kata Bung Karno, sebagai ideologi pemersatu, pancasila merangkul semua ideologi yang sejalan dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia.

Bung Karno juga marah besar terhadap pengikutnya, yakni kaum marhaenis, yang anti-terhadap marxisme. Ia menyebut marhaenis yang anti-marxisme sebagai marhaenis palsu alias gadungan. “..orang yang menamakan dirinya Marhaenis, tetapi tidak menjalankan Marxisme di Indonesia, apakah dia Marhaenis apa tidak? Saya bilang bukan! Orang demikian itu marhaenis gadungan! Saudara-saudara,” kata Bung Karno saat memberi wejangan di Kongres Partindo, di Jakarta, tahun 1961.

Jadi, dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa: pertama, komunisto-phobia adalah penyakit mental dan pikiran yang menentang kemajuan di lapangan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; kedua, komunisto-phobia adalah senjata kaum nekolim dan antek-anteknya untuk memecah belah persatuan nasional bangsa Indonesia; dan ketiga, komunisto-phobi adalah pengingkaran terhadap cita-cita Revolusi Indonesia, yakni sosialisme Indonesia.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut