Aspirasi Buruh Sulawesi Tengah di Hari Buruh

Ratusan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Buruh Sulawesi Tengah menggelar aksi massa untuk memperingati Hari Buruh Sedunia di depan kantor DPRD Palu, Kamis (3/5/2018).

Di depan kantor perwakilan Rakyat, perwakilan berbagai organisasi menyampaikan orasinya. Namun, begitu perwakilan massa aksi hendak menyampaikan aspirasi ke anggota DPRD, tak satu pun anggota DPRD yang berada di tempat.

Massa aksi pun meluapkan kekecewaannya dengan melempaskan gelas air minum kemasan ke halaman kantor DPRD. Setelah itu, mereka bergerak menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi.

Di kantor DPRD Provinsi, perwakilan berbagai organisasi kembali menyampaikan orasi secara bergantian. Kemudian tiga anggota DPRD, yaitu (Nasdem) Yahdi Bhasma (Nasdem) dan Arena Parampasi (Gerindra), keluar menemui massa aksi.

Dalam pernyataan sikapnya, Front Buruh Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa tuntutan, seperti menolak upah murah dan union busting, penghentian kriminalisasi buruh, pembuatan Perda perlindungan buruh, penghapusan outsourcing, dan pemberian otonomi pada Dewan Pengupahan.

Aksi memperingati Hari Buruh Sedunia juga berlangsung di Kabupaten Buol, Rabu (2/5/2018). Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mei Menuju Perubahan (GEMPUR) menggelar aksi massa di halaman kantor DPRD Kabupaten Buol.

Massa aksi merupakan gabungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), SPR, KPA, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dalam aksinya mereka mengusung beragam isu, seperti penghentian diskriminasi buruh, penghentian union-busting, pembukaan lapangan kerja. Selain itu, mereka juga mengusung isu pendidikan seperti penghentian liberalisasi pendidikan.

Di Kabupaten Poso, aksi memperingati Hari Buruh juga melibatkan banyak organisasi, seperti LMND, Solidaritas Perempuan Poso, Sarekat Hijau Indonesia, Yayasan Panorama Alam Lestari, dan mahasiswa UNSIMAR Poso.

Massa aksi yang berjumlah 50-an orang itu menggelar aksinya di kantor DPRD setempat. Mereka membawa sejumlah isu, seperti penghapusan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan perlindungan buruh migran.

Selain itu, mereka juga mengangkat isu pendidikan seperti penghentian komersialisasi pendidikan dan evaluasi penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Ahmad Fahruddin

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut