Jakarta, Berdikari Online — Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (Partai PRIMA), Mayjen TNI (Purn.) R. Gautama Wiranegara, mendapat Tahta Kehormatan dari Reje Linge XXI. Namun, penghargaan yang menempatkannya sebagai “Urang Gayo, Penjaga Adat Budaya Gayo dan Pelestari Sejarah Gayo serta Bahagian Khasanah Kerejeen Linge” itu justru membawanya berbicara lebih jauh soal politik.
Bagi Gautama, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat Gayo tidak berhenti sebagai warisan budaya. Nilai tersebut, menurutnya, dapat menjadi pijakan dalam membangun politik Indonesia yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Terutama ketika politik kerap dipersepsikan sebatas pertarungan memperebutkan kekuasaan.
“Politik bukan sekadar alat perebutan kekuasaan, namun juga sebagai sarana utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum,” kata Gautama dalam keterangannya.
Pernyataan itu disampaikan Gautama setelah menerima Tahta Kehormatan dari Reje Linge XXI. Dokumen penghargaan Nomor 04 Tahun 2026 tersebut ditandatangani di Linge, Aceh, pada 19 Agustus 2026. Dalam keterangannya, Gautama menyebut penghargaan itu berkaitan erat dengan perjalanan panjangnya saat masih aktif berdinas di TNI dan bertugas di Aceh.
Ia mengatakan pernah menjalani berbagai penugasan di Aceh selama kurang lebih 13 tahun, termasuk dalam tim khusus, satuan tugas, Koops TNI, Kodam Iskandar Muda, hingga pernah menjadi bagian dari BIN di Aceh. Menurut Gautama, perjalanan tersebut menjadi bagian dari perhatian dan kajian pihak Reje Linge sebelum akhirnya memberikan Tahta Kehormatan kepadanya.
“Kehormatan ini tentunya juga menjadi suatu kebanggaan khususnya buat diri saya dan keluarga, namun juga sangat erat kaitannya dengan Partai Rakyat Adil Makmur karena saya selaku Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur.”
Bukan sekadar penghargaan
Gautama tidak melihat penghargaan tersebut sebagai pencapaian personal semata. Ada amanah yang menurutnya jauh lebih besar setelah dirinya mendapat kehormatan dari masyarakat adat Gayo.
Ia mengatakan akan berupaya ikut menjaga, memelihara, sekaligus mengembangkan adat dan budaya Gayo agar tetap hidup dan tidak kehilangan relevansinya di tengah perubahan zaman.
“Pemberian tata kehormatan, tahta kehormatan ini merupakan suatu amanah yang harus saya pegang teguh dan bertanggung jawab untuk melestarikan adat budaya masyarakat Gayo di Aceh.”
Ia juga menekankan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan dengan tetap menjaga hubungan harmonis dengan kelompok masyarakat lain di Aceh.
Bagi Gautama, hal tersebut penting karena identitas budaya tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun sekat antarmasyarakat. Sebaliknya, kekayaan identitas lokal harus menjadi bagian dari kekuatan persatuan nasional.
Dari nilai Gayo ke politik kebangsaan
Di sinilah Gautama melihat hubungan antara adat dan politik. Menurut dia, nilai adat Gayo merupakan pedoman hidup masyarakat yang antara lain bertumpu pada harga diri, kebersamaan, serta ajaran Islam. Nilai tersebut kemudian dapat ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, yakni politik kebangsaan.
Politik kebangsaan, menurut Gautama, harus menempatkan kepentingan bangsa, persatuan nasional, dan kesejahteraan seluruh rakyat di atas kepentingan kelompok dan golongan. Ia juga menilai politik harus memiliki dimensi etika dan moral.
“Menempatkan kepentingan nasional sebagai tujuan tertinggi di atas kepentingan pribadi dan golongan.”
Dengan cara pandang tersebut, politik tidak semestinya hanya dinilai dari siapa yang menang dan siapa yang memperoleh kekuasaan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kekuasaan tersebut digunakan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat adat jangan hanya jadi penonton pembangunan
Pandangan Gautama juga menyentuh posisi masyarakat adat dalam pembangunan nasional. Ia menilai masyarakat adat berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, mereka merupakan penjaga ekologi, lingkungan, budaya, hukum adat, dan identitas yang diwariskan turun-temurun.
Namun di sisi lain, masyarakat adat dapat menjadi kelompok rentan ketika berhadapan dengan proyek pembangunan berskala besar, khususnya berkaitan dengan hak atas tanah ulayat dan wilayah hidup.
“Di satu sisi sebagai subjek penjaga kelestarian lingkungan, di sisi lain sebagai objek dalam pembangunan nasional.”
Menurutnya, persoalan tersebut salah satunya berkaitan dengan lemahnya posisi tawar masyarakat adat secara formal. Karena itu, Gautama menyebut perlu ada perubahan cara pandang terhadap adat.
Ia mengatakan telah terjadi pergeseran dari model konvensional yang melihat adat sebagai hambatan menuju pendekatan yang menempatkan masyarakat adat sebagai mitra yang sejajar dalam pembangunan.
Ia melihat hubungan adat, kebudayaan, dan pembangunan sedikitnya dari tiga perspektif: pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan kebudayaan sebagai modal sosial.
Pesan untuk generasi muda
Gautama juga membawa persoalan tersebut pada generasi muda. Ia ingin nilai-nilai kearifan lokal, integritas moral, persatuan, etika, harga diri, dan tata krama tetap menjadi bagian dari kehidupan generasi berikutnya. Musyawarah, mufakat, dan kebersamaan, menurutnya, merupakan nilai yang masih relevan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Ia juga menyebut sejumlah warisan budaya Gayo yang perlu terus dijaga, termasuk Tari Saman, Didong, dan filosofi Kerawang Gayo. Untuk konteks Indonesia secara lebih luas, Gautama menekankan pentingnya menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah perbedaan suku, agama, dan ras.
Ia juga mendorong budaya tolong-menolong, kepedulian sosial, kebanggaan terhadap produk lokal, serta pelestarian kekayaan budaya Nusantara.
Dari Tahta Kehormatan menuju kerja politik
Ada satu konsekuensi lain yang ingin dibawa Gautama setelah menerima penghargaan tersebut: memperkuat kerja organisasi Partai PRIMA di Aceh. Ia mengatakan akan berusaha membangun struktur Partai PRIMA di wilayah masyarakat Gayo, khususnya dalam wilayah adat dan budaya Kerajaan Linge. Rencana tersebut, kata dia, juga diarahkan untuk berkembang ke kawasan Aceh Leuser Antara, Aceh Barat Selatan, hingga wilayah pesisir Aceh.
Gautama menyebut komunikasi dengan KP3 Aceh Leuser Antara telah dibangun dan terdapat niat untuk membantu membesarkan Partai PRIMA di wilayah tersebut.
Target politiknya pun cukup jelas: mendorong kader-kader Partai PRIMA dari masyarakat Gayo dan wilayah Aceh lainnya agar kelak dapat mengambil bagian dalam lembaga legislatif, mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Dengan demikian, Tahta Kehormatan Reje Linge bagi Gautama tidak berhenti pada seremoni.
Di satu sisi, ia mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat Gayo dan penerus nilai adat serta sejarahnya. Di sisi lain, penghargaan tersebut menjadi titik temu dengan perjalanan politiknya sebagai Sekjen Partai PRIMA.
Dan dari titik temu itulah Gautama menawarkan satu gagasan: politik tidak seharusnya tercerabut dari nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Sebab, jika politik hanya berhenti pada perebutan kekuasaan, maka yang dipertarungkan hanyalah siapa yang berkuasa. Tetapi jika politik ditempatkan sebagai pengabdian, seperti yang ia tekankan, maka pertanyaan akhirnya menjadi jauh lebih penting: untuk siapa kekuasaan itu digunakan?
(Amir)