“Dilarang Mengemis”

Dengan merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Pemerintah DKI Jakarta telah menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas untuk membersihkan kota Jakarta dari pengemis saat bulan Ramadhan nanti. Ini bukan hal yang baru, namun sudah menjadi pendekatan umum para penguasa di Indonesian dalam menghadapi kemiskinan.

Perda nomor 8 tahun 2007, yang sangat ditolak warga miskin di Jakarta, merupakan peraturan yang sangat koersif terhadap kemiskinan, namun tidak menyediakan solusi sedikitpun, soal bagaimana mengatasi kemiskinan itu sendiri. Ini sama saja dengan menyuruh kita memadamkan api dengan menyiramkan minyak tanah.

Jika ditelisik lebih jauh, keberadaan pengemis di Jakarta dan kota-kota besar lainnya tak bisa dilepaskan dari fenomena urbanisasi. Ini merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di dunia, terutama kota-kota besar di dunia ketiga. Sesungguhnya, urbanisasi didorong oleh kegagalan pembangunan pertanian dan proses pembangunan (industrialisasi) yang tidak merata.

Sudah diketahui bersama, bahwa sektor pertanian Indonesia sudah lama dilempar kebelakang dalam agenda pembangunan ekonomi, bahkan kini dijadikan “santapan” penting dari program liberalisasi ekonomi, misalnya penghapusan proteksi produk pertanian, penghapusan subsidi pertanian, dan lain sebagainya. Akibatnya, selain mencari penghidupan di kota-kota besar, sebagain penduduk desa kini rela menjadi “pencari kerja” di negeri orang.

Demikian pula dengan proses pembangunan atau industrialisasi, yang selama orde baru hingga kini selalu berjalan pincang, lebih terkonstrasi di kota-kota besar. Ibarat gula bagi semut, kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, telah menjadi “sasaran” untuk mencari penghidupan bagi orang-orang dari desa. Booming ekonomi yang bersifat sementara pada tahun 1990-an, telah menarik begitu banyak pemuda-pemudi dari desa untuk mencari kesempatan “menggapai mimpi” di kota.

Sementara di kota-kota besar yang menjadi sasaran itu, terjadi proses de-industrialisasi secara besar-besaran akibat neoliberalisme. Akibatnya, karena kesempatan kerja sangat terbatas, sebagaian besar “pendatang baru” ini terlempar pada sektor informal, selebihnya menjadi pengemis dan gelandangan.
Terlebih pada saat bulan Ramadhan, dimana sebagian orang memandang, bahwa inilah kesempatan untuk mendapatkan belas-kasihan berupa sedekah dari mereka-mereka yang sedang menjalankan ibadah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, pengemis merupakan ekses dari budaya tidak produktif, hasil dari basis ekonomi produktif yang hancur—atau sengaja dihancur-leburkan oleh imperialisme. Sebagian besar mereka yang menyerbu kota adalah orang-orang yang kurang dalam hal skill dan pendidikan, sementara lapangan pekerjaan di perkotaan sangat terbatas.

Dalam persoalan ini, negara merupakan pihak yang harus memikul tanggung-jawab besar, karena di tangan negaralah keputusan mengenai alokasi sumber daya, anggaran, dan prioritas pembangunan diputuskan.

Pepatah Tiongkok Kuno mengatakan, “Beri saya seekor ikan dan saya makan selama satu hari. Ajari saya memancing dan saya akan makan seumur hidup.” Jika hendak mengatasi persoalan ini, maka janganlah menggunakan cara koersif untuk menghilangkan pengemis, yaitu dengan membasmi mereka.

Negara harus segera memikirkan untuk mengalihkan industri ke daerah pedalaman, misalnya mendorong pembangunan industri olahan produk pertanian di desa-desa, sehingga bisa memberi nilai tambah bagi petani dan menyerap tenaga kerja di daerah pedalaman.

Khusus untuk mengantisipasi para “pendatang baru” di bulan Ramadhan mendatang, sudah seharusnya pemerintah DKI bersama pemerintah pusat melakukan terobosan besar, misalnya mendorong Departemen Sosial dan Departemen Tenaga Kerja untuk menampung mereka; melakukan pelatihan ketrampilan, program sosial, dan menyalurkan mereka dalam proyek-proyek padat karya.

Jika kita sudah menyediakan pancing dan mengajari orang cara memancing, namun mereka masih terus meminta ikan kepada kita, maka baru tiba waktunya mengatai mereka; tidak produktif!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Fadillah

    kenapa hanya saat-bulan ramadhan pemerintah lebih peduli terhadap keadaan lingkungan,kemaren pada kemana ja ga penertiban pa lagi tempat prostitusi ataupun tempat pelcuran pasti saat bulan ramadhan pihak pemerintah pada cari muka terhadap publik padahal di hari-hari biasa di jadiin sumber pendapatan dari adanya tempat maksiat yang berkeliaran dimana-mana