JAKARTA (BO): Warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, memblokir ruas jalan Merdeka Utara yang terletak di depan Kantor Mendagri, Selasa (24/1). Aksi pemblokiran ini dilakukan karena Mendagri tidak merespon sama sekali tuntutan warga Tanah Merah.
Padahal, warga Tanah Merah sudah seminggu ini membangun tenda di depan Mendagri. Mereka tidak akan meninggalkan tempat tersebut sebelum Mendagri merealisasikan tuntutan warga terkait penerbitan KTP.
Aksi blokir jalan ini berlangsung sekitar satu setengah jam. Puluhan warga terlihat duduk-duduk di tengah jalan. Bahkan sejumlah warga memilih berbaring tepat di tengah jalan.
“Kami kecewa dengan ketidaktegasan Mendagri yang tidak bisa menegur gubernur DKI Jakarta karena menolak memberi KTP kepada warganya,” kata Muhamad Huda, Koordinator Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB).
Menurut Huda, pemboikotan Gubernur DKI Jakarta untuk memberi KTP elektronik kepada warga Tanah Merah tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, jika semua pejabat negara bisa melakukan pemboikotan atas kebijakan atasannya, maka sistim kenegaraan bisa kacau balau.
Lagi pula, kata Huda, KTP merupakan hak kependudukan yang harus diberikan kepada setiap warga negara. “Jika negara tidak bisa memenuhi itu, maka negara telah melanggar hak warga negara,” katanya.
Huda mengatakan, warga Tanah Merah tidak akan meninggalkan aksi pendudukan di depan Mendagri sebelum tuntutan mereka dipenuhi. “KTP bagi warga Tanah Merah adalah harga mati. Kami tidak akan menyerah untuk tuntutan ini,” tegasnya.
ULFA ILYAS