Venezuela: Oposisi Ingin Lengserkan Presiden Maduro

Ketegangan politik di Venezuela kembali meningkat setelah Komisi Pemilihan Umum Venezuela–yang sering disebut Consejo Nacional Electoral (CNE)–menangguhkan permintaan oposisi untuk menggelar refendum guna menarik mandat Presiden Nicolas Maduro.

Keputusan KPU Venezuela itu keluar setelah Mahkamah Agung menemukan dugaan kecurangan saat oposisi sayap kanan mengumpulkan tanda-tangan yang diperlukan sebagai prasyarat pelaksanaan referendum.

Keputusan KPU tersebut membuat oposisi, yang menguasai Majelis Nasional (parlemen) Venezuela, kebakaran jenggot. Mereka pun berencana membuat pengadilan parlemen terhadap Nicolas Maduro dengan tuduhan “melanggar demokrasi”.

“Ini adalah pengadilan politik dan hukum terhadap Presiden Nicolas Maduro atas tindakannya yang merusak konstitusi dan mengancam demokrasi, HAM dan masa depan negara,” kata salah seorang pemimpin oposisi di parlemen, Julio Borges, seperti dikutip teleSUR, Minggu (23/10/2016).

Kelompok oposisi di parlemen juga sudah membuat resolusi yang meminta dunia internasional untuk campur tangan dalam persoalan dalam negeri Venezuela. Sebab, di mata mereka, Presiden Maduro telah melanggar demokrasi dan HAM.

Namun, partai pendukung pemerintah, Partai Sosialis (PSUV), menentang manuver oposisi itu. Mereka menyebut manuver oposisi itu sebagai “permainan sirkus yang menyedihkan”.

“Mereka (oposisi), yang mengabaikan aturan main, datang dan berbicara tentang demokrasi hari ini,” kata salah satu pimpinan PSUV, Hector Rodriguez, dalam jumpa pers, Minggu (23/10).

Menurut Rodriguez, oposisi yang hari ini bicara demokrasi adalah pihak-pihak yang berulangkali berusaha menjatuhkan Presiden Venezuela yang terpilih secara demokratis. Dia mengingatkan kasus kudeta oposisi terhadap Presiden Hugo Chavez di tahun 2002.

Rodriguez mengatakan, kegagalan oposisi mendorong referendum di tahun 2016 tidak lepas dari kesalahan oposisi sendiri. Mereka ceroboh dan memanipulasi tanda-tangan yang diperlukan sebagai prasyarat wajib menggela referendum.

“Tidak ada referendum di tahun 2016 ini karena salah mereka sendiri. Mereka memanipulasinya sejak awal,” tegasnya.

Dia mengingatkan, kalaupun oposisi menghalalkan berbagai cara untuk menggulingkan Maduro, termasuk seruan protes jalanan untuk memicu kekacauan, adalah upaya kudeta terhadap pemerintahan demokratis di Venezuela.

Dia juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Venezuela masih loyal pada konstitusi dan pemerintahan yang terpilih secara demokratis.

Untuk diketahui, sejak Januari 2016 lalu oposisi Venezuela menggalang dukungan tanda tangan untuk diselenggarakannya referendum penarikan mandat Presiden Maduro.

Dari 1,957,779 tanda-tangan yang terkumpul pada tahap pertama, sebanyak 30 persen diantaranya atau 605.727 tanda-tangan diragukan keasliannya alias manipulatif. Termasuk tanda-tangan dari 10.000 orang yang ternyata sudah meninggal.

Dengan banyaknya manipulasi tanda-tangan itu, Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Umum Venezuela menangguhkan sementara proses referendum terhadap Maduro.

Keputusan KPU Venezuela itu mengundang kemarahan oposisi. Mereka menyerukan menggelar demo besar-besaran pada hari Rabu (26/10) untuk melengserkan Maduro.

Sementara partai pendukung pemerintah, PSUV, juga menyerukan mobilisasi pada hari Selasa (25/10) untuk menyambut kepulangan Presiden Maduro dari kunjungan luar negeri dalam rangka menstabilkan harga minyak.

Raymond Samuel

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid