STN Lotim Desak Pemda Laksanakan Program Tora Secara Konsisten

Lombok Timur, Berdikari Online, Pengurus Serikat Tani Nelayan (STN) Lombok Timur kecewa dengan Pemda Lombok Timur yang lebih terkesan membela kepentingan investor daripada masyarakat. 07|07|23.

Konflik agraria antara masyarakat Desa Dara Kunci Sambelia dengan PT. Tanjung Kenanga kian menjadi masalah yang akut untuk diselesaikan. Diketahui bahwa masyarakat mendesak Pemda Lotim agar melaksanakan sepenuhnya Program Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) khususnya Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim melakukan inventarisasi konflik Agraria yang berada di Lombok Timur.

Masyarakat Desa Dara Kunci yang sudah mendiami dan menggarap lahan secara turun-temurun berpuluh-puluh tahun lamanya menginginkan pembebasan lahan dan mengajukan pengukuran sertifikat Hak Milik dan tidak memberikan pembaruan kontrak dengan PT TANJUNG KENANGA, namun dalam beberapa hal Pemda Lotim mengatakan permasalahan ini terkendala di aturan.

“Dasarnya sudah jelas yaitu mengacu pada sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Tanjung Kenanga yang sudah lama berakhir sejak tahun 2013 dan surat Gubernur NTB tahun 2001 Nomor 500/1058 dan juga mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 20 tahun 2021,” ucap Tamrin, Ketua STN Lombok Timur.

Tamrin selanjutnya menyatakan bahwa pada Tahun 2001

Gubernur NTB telah mengeluarkan surat Nomor 500/1058 dengan beberapa isi poin:

  1. Masyarakat penggarap bekas lahan HGU PT TANJUNG KENANGA sebanyak 480 KK, masing-masing mendapatkan seluas 41 are termasuk lahan tambak udang seluas 23 H
  2. Tuntutan pengunjuk rasa yaitu agar diberikan sertifikat tanah yang telah dikuasai 480 KK petani tersebut.

Tamrin juga mengatakan, berdasarkan pada Permen ATR/BPN RI No 20 thn 2021 Pasal 10

(1) Objek Penertiban Tanah Telantar meliputi :

  1. tanah hak milik;
  2. tanah hak guna bangunan;
  3. tanah hak guna usaha;
  4. tanah hak pakai;
  5. tanah Hak Pengelolaan; dan
  6. tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT.

(2) Tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak di manfaatkan, dan/atau tidak di pelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak dan menjadi wilayah perkampungan.

  1. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan.
  2. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak atau.
  3. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada

(3) Fungsi sosial Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat. (Irfan)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid