Ratusan warga miskin Makassar, Sulawesi Selatan, yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), menggelar aksi massa di kantor DPRD Sulsel, Senin (15/4). Mereka menuntut pendataan ulang penerima program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
“Pendataan Jamkesmas yang dilakukan oleh BPS dan instansi terkait sangat buruk. Akibatnya, banyak sekali warga miskin tidak tercakup dalam program Jamkesmas,” kata Ketua SRMI Sulsel, Firdaus.
Sudah begitu, menurut Firdaus, dalam implementasi Jamkesmas ini, masih banyak pasien miskin yang dikenakan biaya. Ia pun menganggap gembar-gembor pemerintah tentang layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin hanya slogan politik belaka.
Hal senada diungkapkan oleh Dg Baji, Ketua SRMI Makassar, yang menganggap negara telah lalai menjalankan perintah konstitusi untuk menjamin hak kesehatan rakyat. “Kesehatan itu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Dg Baji.
Menanggapi tuntutan SRMI ini, Ketua Komisi A DPRD Sulsel Rahman Pina mengatakan, kalau hasil pendataan BPS berbeda dengan data versi SRMI dari lapangan, berarti ada hal yang tidak beres. “Kami akan memanggil semua pihak untuk membahas masalah ini,” katanya.
Ia pun menjanjikan akan membahas hal ini dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A, Komisi C, dan Komisi D dalam minggu ini. Pihak DPRD juga berjanji akan memanggil pihak terkait, seperti BPS, BPM, BAPPEDA, DINKES, dan DINSOS, untuk membahas hal ini.
Firman
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid
