SRMI: Operasi Yustisi Adalah Kriminalisasi Terhadap Kaum Miskin

JAKARTA: Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menganggap pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) sebagai bentuk kriminalisasi terhadap orang miskin, merespon maraknya OYK paska lebaran ini.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Departemen Kajian, Informasi, dan Komunikasi DPN SRMI, Dika Muhammad Nusantara, kepada Berdikari Online (24/9). “Kemiskinan ini kan dikarenakan kegagalan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.

Dika Muhammad menekankan bahwa, selain kegagalan pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan dan industrialisasi secara tersebar atau merata, pemerintah daerah juga gagal untuk mengembangkan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan layak bagi warganya.

“Ketika penghasilan sebagai petani tidak lagi memadai, maka mereka akan bermimpi menemukan “jalan keluar” di perkotaan. Pada kenyataannya, lapangan kerja di kota juga sangat terbatas, sehingga tidak sedikit “kaum urban” yang hidup di jalanan,”jelasnya.

Setiap tahunnya, berdasarkan data Dinas Kependudukan DKI Jakarta, pendatang baru di Jakarta pada 2007 mencapai 109.617 orang, menurun 11,9 persen atau sebanyak 14.810 orang dibanding tahun 2006. Kemudian pada 2008 mencapai 88.473 orang, menurun 19,29 persen atau sebanyak 21.144 orang. Tahun lalu, sebanyak 69.554 orang, menurun 21,38 persen.

Dika juga menjelaskan soal fenomena urbanisasi ini sebagai akibat dari kegagalan pembangunan nasional secara umum, yaitu kehancuran sektor pertanian, terutama karena praktik neoliberalisme, dan proyek industrialisasi yang terkonsentrasi di satu tempat, misalnya di Jawa atau Jakarta.

Hanya saja, Dika menambahkan, “fenomena urbanisasi semakin intensif ketika neoliberalisme dipraktekkan dan menjadi kebijakan ekonomi dominan akhir-akhir ini.”

“Jadinya, sektor ekonomi pertanian tidak bisa mewujudkan harapan dari sebagian pemuda-pemuda dari desa, mungkin karena teknologinya, pengetahuannya, sumber daya petaninya tidak maju, maka tidak bisa mendapatkan hal yang lebih,” ungkapnya.

Disamping itu, Dika Muhamad juga mempersoalkan penggunaan istilah-istilah menyesatkan bagi kaum miskin, misalnya “pendatang baru”, “penghuni illegal”, “pendatang gelap”, penduduk tak berdokumen”, dan lain sebagainya.

Untuk itu, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mengajukan sejumlah solusi terkait persoalan ini, diantaranya, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemda untuk memperluas lapangan pekerjaan di wilayah masing-masing dan pemerataan dalam pelaksanaan proyek industrialisasi.

“Sudah saatnya proyek industrialisasi di sebar dan ditarik keluar Jakarta,” tegasnya. (Ulfa)