SPI: Perkuat Organisasi Tani Untuk Mengentaskan Kemiskinan Pedesaan

Awal bulan ini Badan Pusat Statistika (BPS) mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia dari September 2013 ke Maret 2014.

Namun, menurut BPS, penurunan angka kemiskinan masyarakat pedesaan lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat kota, yakni masing-masing sebesar 0,12 juta jiwa dan 1,5 juta jiwa.

Kenyataan ini sungguh miris, mengingat pedesaan sebagai sentra pangan dan pertanian, tetapi justru menjadi sentra kemiskinan dan rawan kelaparan akibat kemiskinanya. Faktor penyebab kemiskinan masyarakat pedesaan adalah beras (32,89 %) dan mie instan (2,42%) sebagai pangan pengganti beras.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, kenyataan di atas menunjukkan bahwa petani tidak bisa tidak menahan cadangan berasnya. Akibatnya, seringkali petani sendiri harus membeli beras dan, kalau sudah terdesak, membeli mie instant.

“Terjadi diversifikasi pangan di pedesaan yang tidak diharapkan, karena alternatif konsumsi beras adalah mie instant yang bahan utamanya merupakan gandum impor,” kata Henry saat menghadiri pembukaan acara Forum Nasional Petani dan Nelayan Indonesia 2014 di Jakarta, Rabu (02/07/2014).

Menurut Henry, berdasarkan data BPS terbaru, terjadi penurunan  rumah tangga petani padi, kedelai, dan jagung selama 10 tahun terakhir atau antara 2003 hingga 2013.

Rumah tangga petani kedelai berkurang 314.800 rumah tangga atau sekitar 31,91 persen; rumah tangga petani padi berkurang 0,41 persen dari 14,2 juta menjadi 14,1 juta rumah tangga, dan rumah tangga petani jagung berkurang 20,4 persen sebanyak 785.150 rumah tangga.

“Inilah fakta yang menunjukkan kalau pemerintahan SBY tidak berpihak kepada kepentingan keluarga petani kecil,” tegas Henry.

Lebih lanjut, Henry menjelaskan, sebagai kaum penyedia pangan, petani kecil dan nelayan perlu mengorganisasikan diri mereka sendiri pada berbagai kelembagaan di tiap segi kehidupan, sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik untuk keluar dari jerat lingkaran kemiskinan tersebut dan mengobarkan perjuangan terhadap apa yang merusak kedaulatan pangannya.

“Salah satu media pengorganisasian kaum tani diantaranya adalah melalui Forum Nasional Petani dan Nelayan yang diikuti oleh 16 organisasi petani dan nelayan selama tiga hari. Media ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam UU Perlindungan Pangan Berkelanjutan Nomor 41/2009. Kita sebagai bagian dari keluarga petani kecil harus bangga bahwa kitalah yang menjaga kedaulatan pangan nasional, bukan perusahaan-perusahaan pangan transnasional. Jika kita berorganisasi kita akan semakin kuat dan bersama-sama mampu menghadang permasalahan yang membuat kita tak bertani lagi,” tandasnya.

Ia menegaskan, peranan keluarga petani kecil dalam memberi makan dan menyediakan pangan untuk masyarakat dunia sudah diakui oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO).

“Buktinya FAO mencanangkan tahun 2014 ini sebagai Tahun Internasional Keluarga Petani. Jadi kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kita sama sekali tidak memihak petani kecil dan organisasinya, perlu kita pertanyakan motivasi dan motif di belakangnya,” tegasnya.

Mahesa Danu