Solusi Papua: Bukan DOB, tapi Dialog dan Dewan Rakyat

Tahun 2014, ketika baru dilantik sebagai Presiden, Jokowi menjanjikan pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan di Papua, yaitu mendengar dan dialog.

“Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati. Inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua,” kata Jokowi saat berpidato di perayaan natal bersama di Jayapura, 27 Desember 2014[1].

Sayang, setelah hampir dua periode berkuasa, Jokowi tak banyak mengedepankan dialog. Sebaliknya, pemerintahannya masih melanjutkan pendekatan militer, yang terus meneteskan darah orang Papua dan membuat puluhan ribu lainnya menjadi pengungsi.

Komnas HAM mencatat, ada 1.182 kasus kekerasan di Papua yang melibatkan TNI/Polri dan OPM/KKB sepanjang 2020-2021[2]. Sementara Dewan Gereja Papua menyebut ada 60 ribu warga Papua yang mengungsi karena konflik itu[3].

Soal kebijakan, Presiden Jokowi juga belum mau mendengar jeritan dan suara orang Papua. Corak kebijakannya masih mengikut pola lama: Jakarta yang menentukan nasib orang-orang Papua (top-down).

Ada banyak buktinya. Revisi UU otonomi khusus (otsus), misalnya. Kebijakan buatan Jakarta ini ditolak oleh banyak masyarakat Papua, baik lewat petisi maupun aksi massa. Aksi penolakan meledak di berbagai kota di Papua. Sebuah petisi yang digalang oleh Petisi Rakyat Papua mendapat dukungan 714 ribu orang dan 112 organisasi[4].

Ada banyak suara orang Papua soal otsus itu. Mulai dari proses penyusunannya yang tidak partisipatif, anggaran Otsus yang hanya jadi bancakan bagi elit lokal Papua, otonomi yang setengah hati, dan banyak lagi. Faktanya, UU Otsus disahkan tanpa mendengar suara-suara itu.

Dan sekarang ada lagi: pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua. Sejak Maret lalu, penolakan terhadap DOB Papua menyeret banyak orang Papua turun ke jalan di berbagai kota, seperti Nabire, Mimika, Sorong, Merauke, Yahukimo, dan Jayapura.

Bahkan, aksi menolak DOB di Yahukimo, pada 15 Maret lalu, berakhir represif. Dua warga Papua tewas tertembak oleh aparat kepolisian.

Sama seperti revisi UU Otsus, DOB Papua juga ditolak oleh banyak orang Papua, tetapi tetap dipaksakan oleh Jakarta (pemerintah dan DPR). Suara rakyat Papua tidak didengarkan sama sekali.

Lalu, kapan Presiden Jokowi mau mendengar dan berdialog dengan orang Papua?

Persoalan Papua

Ada banyak persoalan di Papua, seperti kemiskinan, pelanggaran HAM, ketimpangan infrastruktur, perampasan lahan masyarakat adat, diskriminasi, dan lain-lain. Namun, kita bisa menelisik akar dari masalah itu.

Pertama, persoalan cara pandang yang menggunakan sudut pandang nasionalisme teritorial. Di sini, nasionalisme teritorial merujuk pada sentimen nasionalisme yang hanya menekankan penyatuan teritorial, tetapi mengabaikan nasib manusia dan alamnya.

Sejak penyatuan 1963, Papua hanya dipersatukan secara teritorial, tetapi manusianya tidak. Tanahnya masuk ke NKRI, tetapi manusianya ditaruh di teras. Tanahnya dikeruk dan dieksploitasi, tapi manusianya tak dibangun.

Apa buktinya? Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Papua selalu terendah di Indonesia dan di bawah rata-rata nasional[5]. Papua selalu menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Tingkat buta huruf tertinggi ada di Papua.

Bukti selanjutnya adalah diskriminasi yang berlangsung sejak integrasi hingga sekarang. Di masa Orde Baru, dari tahun 1973-1982, tiga kali Gubernur di provinsi Papua berasal dari orang dari luar Papua. Semasa Orde Baru, tidak ada Menteri Kabinet dari Papua.

Di lembaga pendidikan, sejarah Papua yang kompleks tak hadir di lembar buku mata pelajaran. Sebaliknya, orang Papua dipaksa mengetahui tentang orang luar Papua dan capaian kebudayaannya: melafalkan Budi dan Wati, mengenal Monas dan Borobudur, menghafalkan nama-nama Pahlawan yang sebagian besar dari Jawa.

Seorang teman asal Papua pernah bercerita, ketika pertama kalinya menginjakkan kaki di sebuah kota di Jawa untuk keperluan studi, orang-orang di Papua bertanya apakah di Papua ada mobil. Bayangan mereka, Papua hanya suku-suku primitif yang hidup nomaden dan mengenakan koteka. Sepicik itu pengetahuan orang di luar Papua soal Papua.

Oiya, sudah berapa film Indonesia yang pemeran utamanya orang Papua? Ada berapa jalan di luar Papua yang diberi nama pahlawan Papua, seperti Frans Kaisiepo, JA Dimara, Marthen Indey, dan Silas Papare?

Imajinasi tentang Papua yang sempit, yang hanya melihat warna kulit dan masih hidup primitif, turut melanggengkan praktek diskriminasi dan rasisme.

Kedua, ada rentetan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang mempertebal memoria passionis—ingatan akan penderitaan—orang-orang Papua. Ini tidak lepas dari pendekatan Negara yang selalu mendahulukan pendekatan militeristik dalam menangani gejolak keamanan di Papua.

Memoria passionis menjadi ganjalan psikologis bagi orang Papua untuk merasa benar-benar sebagai bagian utuh dari negara yang bernama Republik Indonesia.

Ketiga, tidak ada ruang partisipasi bagi orang asli Papua untuk mengekspresikan suaranya dan menentukan kebijakan yang terkait kehidupannya.

Otonomi khusus tidak berjalan konsisten. Majelis Rakyat Papua (MPR), yang merupakan mandat UU Otsus, tak lebih sebagai lembaga kultural dengan wewenang politik yang sangat terbatas. Lembaga ini tidak memiliki hak legislasi dan budgeting.

Padahal, demi melindungi dan memperjuangkan hak-hak orang Papua, legislasi dan budgeting merupakan senjata yang sangat penting.

Banyak kebijakan politik soal Papua diputuskan sepihak oleh Jakarta. Seolah pejabat-pejabat di Jakarta merasa paling mengerti persoalan dan apa yang dibutuhkan orang-orang Papua melebihi orang Papua sendiri.

Tawaran Solusi

Menyelesaikan persoalan di Papua tak cukup hanya dengan Presiden Jokowi sering mengunjungi Papua. Tak cukup sekadar berkantor atau membangun istana Presiden di tanah Papua.

Pertama, pemerintah Jokowi harus mengubah cara pandang soal Papua. Cara pandang nasionalisme teritorial, berikut jargon-jargonnya seperti “NKRI harga mati”, sudah saatnya ditinggalkan.

Pemerintah harus kembali ke jati diri nasionalisme Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Dengan nasionalisme yang seperti itu, tak boleh lagi ada praktek diskriminasi dan rasisme di Papua. Tak boleh lagi ada marginalisasi terhadap orang Papua. Pembangunan Papua tak lagi melulu pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia.

Bersamaan dengan itu, semua kasus pelanggaran HAM di Papua harus dituntaskan. Sebagai tahap awal, pemerintah harus mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran HAM di Papua.

Kedua, sudah saatnya pemerintahan Jokowi mendorong dialog seluas-luasnya, dengan melibatkan semua suku/marga, organisasi sosial, perwakilan agama, kaum perempuan, dan lain-lain.

Tentu saja, dialog mensyaratkan sebuah kondisi yang damai dan setara. Karena itu, sebelum mengajukan dialog seluas-luasnya, pemerintah Jakarta harus menarik militer dari tanah Papua.

Dialog itu untuk mendengar suara orang Papua dari berbagai sisi, termasuk dari mereka yang selama ini menyerukan pemisahan dan hak menentukan nasib sendiri. Dialog itu juga membahas soal sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, yang bagi sebagian orang Papua hal itu belum dianggap “clear”.

Ketiga, menciptakan sebuah wadah politik yang bisa menjadi ruang partisipasi yang lebar dan deliberatif bagi seluruh rakyat Papua.

Kami membayangkan wadah politik itu semacam Dewan Rakyat, yang punya fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Dewan Rakyat Papua ini merupakan perwakilan suku/marga, agama, organisasi sosial, dan perempuan.

Setiap anggota dewan rakyat merupakan juru bicara dari basis pemilihnya (suku/marga, agama, perempuan, organisasi sosial, dan lain-lain). Mereka bisa diganti kapan saja oleh para pemberi mandat.

Nantinya, semua kebijakan pembangunan di Papua, termasuk soal investasi, harus sesuai dengan suara orang Papua dan mendapat persetujuan dewan rakyat Papua.

ANDI NURSAL


[1] https://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-perayaan-natal-bersama-nasional-2014-di-stadion-mandala-jayapura-papua-27-desember-2014/

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117171151-12-747706/komnas-ham-catat-480-kasus-kekerasan-di-papua-oleh-tni-polri-kkb

[3] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211126114005-20-726387/dewan-gereja-papua-60-ribu-orang-mengungsi-akibat-konflik-bersenjata

[4] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210716190948-32-668829/714-ribu-orang-dan-112-organisasi-diklaim-tolak-otsus-papua

[5] Pada tahun 1999, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua hanya 58,80, sementara IPM nasional berada di skor 64,30. Sumber: BPS.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid