Soal Kisruh Freeport, Alif Kamal: Solusinya Pasal 33 UUD 1945

Setelah Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kini bergulir wacana pembentuk Pansus Freeport.

Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Alif Kamal, mengapresiasi inisiatif pembentukan Pansus itu sebagai langkah maju untuk membongkar persoalan Freeport. Namun, dia mengingatkan agar Pansus itu tidak menguap di tengah jalan.

“Kita berharap pansus yang terbentuk nanti tidak seperti pansus-pansus sebelumnya, menguap tanpa hasil yang kongkrit untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” kata Alif melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Lebih lanjut, Alif mengingatkan, persoalan Freeport menjadi momentum bagi Jokowi-JK untuk mewujudkan janji kampanyenya terkait Trisakti.

Dan untuk mewujudkan Trisakti itu, kata Alif, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya konsisten melaksanakan pasal 33 UUD 1945. Termasuk dalam merespon isu perpanjangan kontrak karya Freeport.

“Jokowi-JK harusnya tegas dengan TRISAKTI dan Pasal 33 UUD 1945 ini,” ujar aktivis yang juga Koordinator Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 ini.

Menurut dia, pasal 33 UUD 1945 seharusnya menjadi tiang besar bagi tegaknya Trisakti. Sekaligus menjadi roh dan semangat bangasa ini untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid