Sistim Proporsional Terbuka Punya Kelemahan

DPR dan pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU pemilu yang baru ini tidak berbeda jauh dengan UU pemilu yang lama: menganut sistim proporsional terbuka.

Dengan sistem proporsional terbuka, perhitungan suara akan tetap berbasis kuota suara dan habis di daerah pemilihan.

“Di satu sisi, terjadi kompetisi antara caleg dalam internal partai politik. Sedangkan pada sisi lain terdapat kepastian hukum dalam penetapan caleg terpilih,” kata Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP), Girindra Sandino, di Jakarta, Jumat (13/4/2012).

Namun, bagi Girindra Sandino, sistem proporsional terbuka ini mengandung banyak masalah. Girindra mencontohkan, sistem ini memungkinkan kader-kader berkualitas dan loyal terpental oleh kader-kader yang punya banyak uang.

Selain itu, sistem  proporsional terbuka ini cenderung rapuh dalam membangun sistem presidensialisme yang kuat. “Presidensialisme memerlukan membutuhkan disiplin fraksi dan penguatan atau pembangunan sistem kepartaian,” tegasnya.

Lebih parah lagi, Girindra menambahkan, sistim proporsional terbuka sangat rentan dengan korupsi dan money politics. Penyebabnya, sistem proporsional terbuka menghalalkan segala cara untuk mendanai keperluan sebagai caleg, seperti sosialisasi, kampanye, manuver-manuver politik dan lain-lain.

Girindra Sandino melirik pengalaman pemilu 2009 lalu. Pada saat itu, para caleg berjuang sendiri-sendiri untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di dapilnya, bukan untuk parpolnya, melainkan untuk dirinya sendiri. “Ini akan mengarah pada degradasi ideologis partai politik,” katanya.

Karena itu, menurut Girindra, tugas pemantau pemilu di pemilu mendatang bukan hanya memantau penyelenggaran pemilu, tetapi juga caleg-caleg parpol, khususnya caleg ‘karbitan’ atau dadakan, yang tiba-tiba muncul sebagai caleg tanpa proses kaderisasi di dalam parpol.

Mahesa Danu