Sedikit Cerita Sukses Pemerintahan Kiri Di Kerala

LIMA puluh empat tahun yang lalu, tepatnya April 1957, sebuah pemerintahan kiri terpilih di Kerala. Elamkulam Manakkal Sankaran (EMS) Namboodiripad, yang terpilih sebagai pejabat di Kerala, India, adalah veteran komunis dan salah satu pucuk pimpinan Partai Komunis India (CPI). Terakhir, setelah terjadi perpecahan dalam CPI, Namboodiripad bergabung dengan Partai Komunis India-Marxist (CPI-M)

Sayang sekali, ia hanya bisa berkuasa selama 28 bulan, karena pemerintahan pusat langsung melikuidasi kekuasaannya. Meski berkuasa sangat singkat, masa kekuasannya telah telah memicu arus kuat untuk gerakan reformasi agraria dan transformasi demokratis.

Banyak kebijakan pemerintahan Namboodiripad dibentuk oleh gerakan massa dan perjuangan massa di Kerala sejak pertengahan 1930an; gerakan tani melawan tuan tanah di Malabar, gerakan kelas pekerja di Alleppey, dan gerakan untuk reformasi sosial. Perjuangan petani di Malabar utara dan Punnapra Vayalar, pada tahun 1940an, melambangkan tingginya perjuangan anti-imperialisme dan anti-feodal.

Pemerintahan yang dipimpin oleh kaum kiri berikutnya–tahun 1967, 1980, 1986, dan pemerintahan Front Kiri Demokratis (LDF) yang terpilih tahun 2006–adalah produk dari perjuangan kelas yang tanpa henti di Kerala. Prestasi yang dicapai oleh kaum kiri ketika berkuasa di Kerala cukup positif: tidak ada lagi buta-huruf, tingkat kematian bayi sangat rendah (12 dari 1000) adalah terendah di India, indikantor layanan sosial dan kesehatannya adalah terbaik di India.

Kemajuan sosial ini, dalam berbagai hal, sangat dimungkinkan terjadi karena seluruh rakyat diorganisir untuk memperjuangkan hak-hak kolektif mereka. Pengaruh dari visi kaum kiri sudah menyusup ke dalam seluruh aktivitas politik, dan sekaligus memastikan bahwa capaian sosial ini tidak akan terganggu jika seandainya kaum kiri tidak lagi memegang pemerintahan.

Namun, kebijakan neoliberal yang dipraktekkan oleh pemerintahan pusat, yaitu pemerintahan yang dikontrol oleh partai kongres, telah menjadi ancaman bagi kemenangan yang sudah diraih di Kerala. Krisis agraria memiliki dampak spesifik di Kerala karena tanaman untuk profit mendominasi ekonomi agraria di sana. Liberalisasi perdagangan dan pembukaan kran impor telah berdampak luas terhadap petani. ASEAN Free Trade, contohnya, telah mempengaruhi target PDS–semacam sistim distribusi publik–dan berpengaruh terhadap pasokan PDS secara umum di Kerala. Tekanan terhadap penggunaan sumber daya negara telah menghambat pembangun infrastruktur dan layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan.

Tetapi, meskipun berhadapan dengan berbagai kendala dan rintangan, pemerintahan Persatuan Demokrasi Kiri (LDF) telah berhasil membuat kemajuan signifikan dalam hal mengembangkan produksi material di industri dan pertanian, dan juga tercatat punya prestasi bagus dalam urusan kesejahteraan sosial.

Beberapa bisa disebutkan di sini. Tidak ada negara bagian lain yang membawa kemajuan dalam pengelolaan perusahaan publik sebaik yang sudah dilakukan Kerala. Pada tahun 2005-2006, sebagian besar perusahaan negara yang berjalan mengalami kerugian. Pada tahun 2009-2010, dari 37 perusahaan di sektor industri, 32 diantaranya sudah memberi keuntungan.

Pengalaman Kerala dalam empat tahun terakhir telah menunjukkan bahwa sektor publik dapat dikembangkan dan memberikan kontribusi berharga dalam produksi bahan baku dan jasa. Ini merupakan bantahan konkret terhadan propaganda neoliberal yang hendak menghapuskan sektor publik.

Meskipun ada kesulitan akibat kebijakan neoliberal yang ditempuh oleh pemerintah pusat, pemerintahan kiri (LDF) telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi dan mengambil langkah-langkah untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Diantaranya:

1. Pemerintah menyiapkan Rs 2 per gram kepada seluruh rakyat dan penciptaan pekerjaan 25 lakh (sistim penomoran India, setara dengan 100.000) untuk sektor-sektor non-pertanian. Di bawah jaringan koperasi kerakyatan, lebih dari 50 ribu gerai ritel telah dibuka untuk penjualan kebutuhan pokok dengan harga 15% sampai 45% lebih rendah dibanding pasar terbuka (harga pasar).
2. Membentuk Komisi Penghapusan Utang untuk memberikan bantuan kepada petani yang berutang. Di bawah Program Ketahanan Pangan, 15.000 hektar lahan kosong telah berhasil memproduksi padi dan berhasil mencapai produksi 1,25 lakh ton padi. Harga jual padi juga meningkat dari Rs 7 per-kilogram menjadi Rs 13 per-kilogram (tertinggi di seluruh India).
3. Skema asuransi kesehatan yang konfrehensif untuk 18 lakh keluarga dan upaya ini telah memberi keuntungan kepada 35 lakh keluarda dalam tahun anggaran yang akan datang.
4. Skema pembangunan rumah untuk rakyat. sekitar 3,5 lakh rumah telah dibangun tepat waktu dan tujuannya adalah untuk menyiapkan rumah bagi keluarga tak bertanah dan tak berumah atau mereka yang berada di bawah kategori miskin.
5. Sebuah skema untuk mendukung pendapatan nelayan, kerajinan kelapa, penenun; upah minimum telah diperbaiki dan direvisi untuk pertama-kalinya bagi pekerja tak terorganisir, yang mencapai 65 lakh dari 80 lakh pekerja di negara bagian ini.
6. Memberikan pinjaman lunak kepada para nelayan. Di bawah proyek Matsyakeralam, produksi ikan pedalaman telah meningkat dari tingkat saat ini sebesar 0,75 ton menjadi 1,03 ton lakh lakh.
7. 50% kursi di Panchayat dan Badan-Badan Lokal dipromosikan bagi kaum perempuan.

Sistim anggaran belanja di negara bagian Kerala juga sangat kontras dengan model neoliberal. Sebagian besar anggaran diperuntukkan untuk layanan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Sebagai contoh, ada alokasi dana sebesar Rs 10.000 yang mencakup nama anak-anak di seluruh Kerala. Pada sekolah tahap kedua, nilai pokok dan keseluruhan bunga dari dana tersebut dapat dipinjam dari Bank untuk membiayai pendidikan lebih lanjut atau mendapatkan pelatihan skill. Sementara mereka yang tidak dalam kategori miskin harus menyumbangkan separuh dari dananya tersebut.

Pemerintahan kiri di Kerala juga sangat berjuang keras dalam melawan korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan.

Dari cerita singkat di atas, kita mengetahui bagaimana Partai Komunis India (CPI-M) dan pemerintahan kiri (LDF) di Kerala telah menggunakan pertempuran elektoral–dengan platformnya memastikan pembangunan pro-rakyat–telah menjadi alat penting untuk melawan neoliberalisme; mempertahankan dan memperluas manfaat sosial bagi rakyat.