Resolusi DK PBB untuk Perdamaian Syria Disetujui

Meskipun ada perbedaan yang tidak terjembatani mengenai nasib Presiden Bashar al Assad namun anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui secara bulat resolusi untuk pembicaraan damai atas konflik Suriah. Kesepakatan yang memberi sinyal positif ini terjadi menyusul rasa pesimisme dalam pertemuan antar menteri luar negeri sejumlah negara sebelumnya di New York (17/12) yang menemui sejumlah kebuntuan. 

Resolusi tertanggal 18 Desember 2015 ini berisikan 26 poin yang sebagian merupakan adopsi dari kesepakatan di pertemuan Vieanna tanggal 30 Oktober lalu.  Resolusi itu antara lain mendesak semua pihak untuk segera menghentikan kegiatan tembak-menembak atas sasaran sipil dan menargetkan perundingan damai antara pemerintah Suriah dengan oposisi pada awal Januari 2016.

Kesepakatan ini dimaknai sebagai genjatan senjata antar pihak yang bertikai. Namun disebutkan juga bahwa kesepakatan gencatan senjata ini tidak berlaku bagi kelompok teror seperti NIIS, Front al Nusra, dan individu atau kelompok lain yang terkait kelompok teror tersebut.

Selain itu disebutkan juga rencana untuk mendirikan pemerintahan transisi enam bulan sesudah perundingan dimulai dan menyelenggarakan pemilu pada 18 bulan sejak itu. Pemerintahan transisi yang dibentuk haruslah bersifat “inklusif dan tidak sektarian” dengan tugas menyusun konstitusi baru untuk kemudian menyelenggarakan pemilu yang adil.

Resolusi ini sendiri tidak menyebutkan nasib presiden Bashar al Assad karena belum ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang berunding. Namun Reuters menyebutkan resolusi ini sebagai “seruan damai yang paling kuat” yang pernah dikeluarkan DK PBB. Beberapa kali draft resolusi yang diajukan oleh AS dan sekutunya diveto oleh Rusia dan Tiongkok.

“Dewan Keamanan mengirim sebuah pesan yang jelas kepada semua yang terkait bahwa sekarang saatnya menghentikan pembunuhan di Suriah,” ujar Menlu AS John Kerry di hadapan perwakilan 15 negara anggota DK PBB.

Sementara Menlu Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa suara bulat yang dicapai oleh DK PBB harus melapangkan jalan bagi pembentukan front yang luas menghadapi terorisme, termasuk melibatkan tentara Suriah, milisi Kurdi, dan kekuatan bersejata oposisi yang patriotik. Ia juga mengatakan bahwa hanya bimbingan dialog inklusif yang dapat mengakhiri penderitaan di Suriah.

“Hanya rakyat Suriah yang memutuskan hari depan mereka, termasuk nasib Presiden Assad—ini adalah jawaban, yang sudah termasuk dalam resolusi,” kata Lavrov.

(RT.com/Reuters)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Tags: