Rakyat Bima Sudah Mengultimatum Bupati

Kejadian pembakaran kantor Bupati Bima, kemarin (26/1), dianggap kesalahan pemerintah sendiri. Pasalnya, rakyat Bima sudah berulang kali menggelar aksi protes, bahkan sudah terjadi korban jiwa, tetapi pemerintah tidak punya itikad baik untuk merespon tuntutan itu.

Musatin Gery, salah seorang aktivis Front Rakyat Anti-Tambang (FRAT), menganggap kejadian itu sebagai puncak gunung es kemarahan rakyat atas sikap Bupati yang sengaja mengabaikan tuntutan mereka.

Lima hari sebelum kejadian kemarin, ungkap Gery, puluhan ribu rakyat Bima sudah menggelar aksi. Dalam aksi itu, rakyat Bima memberi batas waktu kepada Bupati Bima selama lima hari untuk mencabut SK tersebut.

Sayang, ultimatum rakyat itu sama sekali tidak digubris Bupati. Selain dari pihak rakyat, sejumlah fraksi di DPRD Bima juga sudah meminta Bupati agar segera mencabut SK bermasalah tersebut. Desakan itu juga diabaikan oleh Bupati Bima.

Sebelumnya, seperti ditulis oleh banyak media massa, Menteri ESDM Jero Wacik pun sudah mengeluarkan rekomendasi pencabutan SK itu. Namun, Bupati Bima juga seolah tidak menggubris rekomendasi tersebut.

“Bupati Bima seperti tuli dengan berbagai tuntutan rakyat. Ia bahkan tidak menghiraukan berbagai saran dan rekomendasi banyak pihak, termasuk atasannya,” kata Gery.

Tidak hanya itu, pada 25 Januari 2011, sehari sebelum kejadian pembakaran di Kantor Bupati, perwakilan rakyat Bima di Jakarta sudah menemui Jubir Presiden dan Menteri Kehutanan RI.

Dalam pertemuan itu, Musatin Gery, yang mewakili FRAT Bima, sudah menyampaikan permintaan agar Presiden SBY segera turun tangan. Kata Gery, pihaknya sudah menyampaikan kepada Jubir Presiden, Julian Adrian Pasha, perihal tuntutan rakyat Bima dan rencana aksi besar-besaran.

Dengan demikian, menurut Gery, pemerintah tidak bisa menyalahkan rakyat Bima terkait terjadinya aksi pembakaran kantor Bupati kemarin. “Itu kesalahan pemerintah sendiri. Mereka tidak mau mendengar suara rakyat,” ujarnya.

Andi Nursal