Puluhan ribu buruh Jabotabek meramaikan peringatah Hari Buruh Sedunia 2011, Minggu (1/5), di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka berasal dari berbagai kelompok atau aliansi buruh.
Kelompok pertama adalah Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), yang membawa massa puluhan ribu. Tuntutan utama KAJS adalah mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan aturan lanjutan dari UU Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sekjend KAJS, Said Iqbal, menjelaskan bahwa aksi kaum buruh pada Hari Buruh Sedunia kali ini merupakan “ultimatum rakyat” untuk mendesak pemerintah segera melaksanakan perintah UUD 1945 pasal 28H.
Aksi KAJS sempat ricuh ketika puluhan garda metal atau barisan pelopornya terlibat dorong-dorongan dengan pihak Polisi. Akibatnya, beberapa orang buruh ditangkap oleh pihak kepolisian, tetapi segera dibebaskan karena buruh-buruh yang lain berusaha mengejar.
Selain KAJS, telah berkumpul pula ratusan massa Front Perjuangan Rakyat (FPR), yang menuntut tiga hal pokok: penghentian perampasan upah, tanah kerja rakyat dan perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri.
Saat aktivis FPR berusaha menyampaikan orasi secara bergantian, Polisi berusaha mengganggu dengan menggunakan asap pekat. Meskipun begitu, massa FPR sama sekali tidak terganggu dan tetap bersemangat menyuarakan aksinya.
Koordinator FPR, Rudy HB Daman, menyatakan bahwa hari buruh sedunia merupakan momen paling bersejarah bagi gerakan buruh, sehingga memberikan arti penting bagi perjuangan buruh Indonesia dalam melawan rejim SBY-Budiono yang sangat anti terhadap rakyat.
Gelombang massa lainnya adalah lima ribuan massa Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI). Dalam aksinya, PPRI mengajukan tuntutan terkait penolakan upah murah, penghapusan sistim kerja kontrak dan outsourcing, dan penerapan upah layak nasional.
Menurut jubir PPRI, Nining Elitos, sekaligus ketua KASBI, pokok tuntutan mereka adalah memaksa pemerintah untuk melakukan penghapusan sistim kerja kontrak dan outsourcing.
“Sistim kerja kontrak dan outsourcing adalah sejenis perbudakan modern, yang menyebabkan kaum buruh Indonesia menjadi objek utama dari eksploitasi kapitalisme-neoliberal,” kata Nining kepada Berdikari Online.
Dalam prakteknya, menurut Nining, sistim kerja kontrak dan outsourcing ini menyebabkan tidak adanya kepastian kerja, tidak ada hubungan kerja yang jelas, dan tidak adanya hubungan industrial yang jelas.
Hampir senada dengan Nining, Sekjend FNPBI Desi Arisanti menjelaskan bahwa sistim politik upah murah, yang pernah menjadi corak utama perburuhan jaman kolonial, kini kembali dipraktekkan secara nyata di jaman neoliberalisme.
“Kenaikan minimum tiap tahun tidak layak disebut kenaikan, karena hanya penyesuaian terhadap kenaikan harga barang kebutuhan,” kata Desi Arisanti.
Oleh karena itu, Desi Arisanti menghimbau agar gerakan buruh mengambil peranan politik yang lebih aktif untuk menghentikan rejim neoliberal SBY-Budiono.
Organisasi pendukung PPRI lainnya, yaitu Serikat Pekerja British Internasional School (SP-BIS), menganggap Hari Buruh juga sebagai momentum penting bagi gerakan buruh di seluruh dunia untuk secara bersama-sama memperjuangkan hak-haknya.
“Dengan aksi-aksi ini, negara mulai melihat kami semakin sadar dengan hak-hak kewarganegarannya. Dengan semakin berkembangnya gerakan buruh, maka mereka semakin punya bargaining power,” kata Sari Putri, ketua umum SP-BIS kepada Berdikari Online.
Aksi ini juga diramaikan oleh tetrikal berupa kurungan penjara oleh para pekerja jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Salah satu tuntutan AJI adalah pengusutan tuntas terkait sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis Indonesia. ”Yang menjadi masalah, hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang berhasil diusut secara tuntas,” kata Nezar Patria, Ketua Umum AJI Indonesia.
Hadir pula dalam aksi ini lima puluhan petani kepulauan Meranti yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR). Mereka sudah seminggu lebih di Jakarta, untuk memperjuangkan kepentingan puluhan ribu orang warga pulau padang yang terancam oleh operasional HTI PT.RAPP.