Presiden Joko Widodo didesak untuk segera mengambil sikap tegas terkait pengelolaan Blok Masela di Maluku. Sikap tegas dimaksud harus berbasiskan pada semangat Trisakti dan pasal 33 UUD 1945.
Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal, melalui siaran pers di Jakarta, Senin (24/2/2016).
Untuk itu, kata Alif, pemerintahan Jokowi diminta tidak terjebak pada perdebatan teknis pembangunan kilang saja, yakni apakah dibangun di di darat (onshore) atau di lepas pantai (offshore).
“Mengingat cadangan gas dalam blok ini yang begitu besar dan akan membawa banyak manfaat bagi negara ini ketika di kelola sendiri. Dengan mengelola sendiri berarti menyelamatkan selamanya Blok Masela,” kata Alif.
Lebih lanjut, Alif menyesalkan adanya perbedaan sikap di tubuh pemerintahan terkait pengelolaan Blok Masela. Dia merujuk pada perbedaan sikap antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Presiden Joko Widodo sendiri.
Sebelumnya, melalui siaran pers Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Senin malam (22/2), Rizal menyatakan pemerintah akan mengembangkan Lapangan Abadi Blok Masela dengan skenario pembangunan kilang gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di darat.
“Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak,” katanya.
Namun, hanya berselang sehari setelah keluarnya pernyataan Rizal tersebut, Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi SP, langsung mengeluarkan bantahan.
Menurut Johan, Presiden Jokowi belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela: menggunakan skema pengolahan di laut (offshore) atau di darat (onshore).
“Keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati,” kata Johan dalam pernyataan tertulis mewakili suara Presiden, Selasa (23/2).
Mahesa Danu
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid
