Petani Kendal Syukuran Atas SK Perhutanan Sosial

Semarang, Berdikari Online – Acara memperingati Hari Tani Nasional yang ke- 63 tahun sekaligus syukuran atas SK Perhutanan Sosial (PS) Dusun Separe Desa Ngesrep Balong Kec. Limbangan Kab. Kendal dilakukan pada Rabu, 27 September 2023 dengan kegiatan “Dengarkan Tani” yang mengangkat tema “Hambatan, Kendala Implementasi Peraturan Presiden no. 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Mewujudkan Program Nawacita Presiden Indonesia Joko Widodo”.

Ketua Pembina Karya Putra Desa (KPD) menyampaikan Dari SK PS yang sudah diberikan kepada KPD Akan dibangun pariwisata desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan targetan mendatangkan wisatawan dari luar supaya berbondong-bondong datang ke Desa Ngesrep Balong.

Diskusi diawali dari penyampaian permasalahan Kelompok Tani yang terjadi baik di Desa Ngesrep Balong, Desa Pakis Kecamatan Limbangan, Desa Kemitir, Deso Gondoroso Kecamatan Singorojo, Desa Sukorejo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dan Desa Ngoho Kabupaten Semarang. Seluruh Kelompok Tani yang hadir merupakan anggota dari PW STN Jawa Tengah.

“Pada Bulan Oktober, akan ada penyampaian aspirasi kepada kementerian-kementerian salah satunya adalah KLHK. Semua aspirasi yang disampaikan para petani hari ini akan menjadi bahan aspirasi yang kami sampaikan.
Kami dengar masalahnya, kami selesaikan masalahnya karena tanah-tanah yang terlantar ini harus diselesaikan Pemerintah dan dikembalikan kepada rakyat,” tanggap Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.

Sementara itu Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si menyampaikan:”Kami sedang mendorong afirmasi untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam penentuan Desa maju bagi Desa Hutan supaya indikatornya tidak menggunakan Desa Kota tapi Desa Hutan itu dikatakan “maju” jika mereka bisa merawat hutan dengan lebih baik. Maka masyarakatnya dalam membangun Desa harus berfikir dengan pola hutan bukan pola kota.”

Ahmad Suluh Rifai, dari Serikat Tani Nelayan, menyampaikan bahwa
Jokowi pada periode pertama membuat Program Prioritas Nasional (PPN) yang didalamnya ada Reforma Agraria. Sayang sekali di jilid dua Jokowi, PPN yang di dalamnya ada Reforma Agraria terganjal oleh PSN. Artinya program periode pertama ternegasikan oleh program periode kedua yang terkonsentrasi pada infrastuktur: jalan, perumahan, kilang migas, bendungan yang semuanya butuh lahan alias lapar tanah. Akibat ternegasikannya PPN oleh PSN alias keliru dalam menjalankan: mana yang prioritas dan mana yang strategis, maka menimbulkan konflik agraria seperti: Desa Kali Putih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang akan dibangun bendungan sehingga masyarakat terancam tergusur dan tidak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi tersebut malah diberikan kepada PTPN; padahal warga yang terkena dampak pembangunan bendungan sudah memenangkan gugatan atas berakhirnya HGU di lahan tersebut karena Kementerian ART/BPN belum mencabut HGU tersebut meskipun sudah ada putusan yang inkrah. Hal yang sama juga terjadi di Jambi. HGU PT. RKK sudah habis dan menang dengan putusan yang inkrah akan tetapi belum dicabut HGU, akibatnya petani yang menggarap dikriminalisasikan.

Atas kasus tersebut, Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum. selaku Ketua Komite 1 DPD RI siap untuk membantu dan menyelesaikan kasus tersebut.

“Di sisi lain, masalah ekonomi petani hingga petani tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak mampu membiayai untuk kesehatannya salah satunya adalah adanya minus di petani meski harga gabah naik namun harga beras naiknya lebih tinggi dari pada kenaikan harga gabah. Dari pupuk yang mahal, bibit yang susah hingga modal yang kurang menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan untuk petani. Karena itu petani harus rajin-rajin berkelompok supaya mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan gotong royong,” sambung Ahmad Suluh Rifai.

Siswo Abadi, S.Sos dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa
dalam proses pembuatan Wisata Desa dari lahan yang sudah didapat oleh KPD ini tidak lepas dari keterlibatan semua pihak, dari pemuda, petani, Karang Taruna, Pemerintah Desa hingga Lembaga dari para pembicara. Untuk menarik wisatawan, kita akan membuat event-event yang dilakukan di lahan kita yang terjadwal dalam kalender tahunan kegiatan. Namun kita terkendala bukan di tingkat Kecamatan, bukan di tingkat Provinsi bukan juga di tingkat Nasional, malah kendalanya dari Pemerintah Kabupaten Kendal yang sangat lambat.

Diskusi dalam rangka Hari Tani Nasional tersebut secara keseluruhan menghadirkan 4 pembicara, yaitu :
1. Ahmad Suluh Rifai (Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN)).
2. Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum. (Ketua Komite 1 DPD RI)
3. Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si (DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)
4. Siswo Abadi, S.Sos (Penggerak Perhutanan Sosial dan PPTPKH)

Moderator diskusi: Ahmad Misrin S.H., M.H., selaku Ketua Biro Hukum Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan (PW STN) Jawa Tengah.

(Barmin)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid